Termin I Dana PEN Rp 1,5 Triliun Masuk APBD Bali
Proyek Pusat Kebudayaan Bali Segera Jalan
DENPASAR, NusaBali
Termin pertama anggaran megaproyek Pusat Kebudayaan Bali di bekas Galian C Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung sebesar Rp 1,5 triliun, sah terposting dalam APBD Bali Induk Tahun 2021.
Sedangkan sisanya Rp 1 triliun lagi akan diposting dalam APBD Bali Tahun 2022. Total anggaran megaproyek Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa mencapai Rp 2,5 triliun. Anggaran ini bersumber dari pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat. Dengan disahkannya termin pertama dana Rp 1,5 triliun melalui APBD Induk 2021, maka pembangunan Pusat Kebudayaan Bali segera terwujud.
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan termin pertama Rp 1,5 triliun terposting di APBD Induk 2021 ini telah disetujui dalam sidang paripurna di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (30/11). "Sudah otomatis masuk dalam APBD Induk 2021 senilai Rp 1,5 triliun. Nanti sisanya akan masuk lagi Rp 1 triliun pada APBD Bali Tahun 2022," ujar Adi Wiryatama di Denpasar, Selasa (1/12).
Adi Wiryatama menegaskan, dipostingnya anggaran proyek Pusat Kebudayaan Bali dalam APBD Bali 2021 juga dipastikan sah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disetujui DPRD Bali. Masalah dana PEN sebesar Rp 2,5 triliun untuk proyek Pusat Kebudayaan Bali ini sebelumnya sempat alot dalam pembahasan di internal DPRD Bali dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali.
"Tetapi semuanya kini sudah klir dan program pembangunan Pusat Kebudayaan Bali bisa jalan, setelah disetujui di sidang paripurna DPRD Bali," tegas politisi senior asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kerja sama pimpinan serta anggota DPRD Bali dalam pembahasan Ranperda APBD Bali Tahun 2020, sehingga berhasil rampung dalam pembahasan cukup singkat. Dengan disahkannya APBD Bali 2021 b efrisi postingan termin pertama dana PEN Rp 1,5 triliun, maka proyek Pusat Kebudayaan Bali dipastikan bisa jalan.
“Kami memberikan peghargaan setinggi-tingginya, karena pembahasan dilakukan dalam waktu singkat. Ada materi yang cukup krusial juga dibahas. Tapi, dengan spirit kebersamaan dan kekompakan demi Bali, pembahasan APBD Induk 2021 ini bisa berjalan dengan sangat lancar,” kata Gubernur Koster secara terpisah, Selasa kemarin.
Gubernur Koster menjelaskan, postur APBD Bali Tahun 2021 terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah dipatok sekitar Rp 6 triliun, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 3,2 triliun dan Dana Perimbangan Keuangan sekitar Rp 2,8 triliun.
“Di bawah pimpinan Pak Sekda (Dewa Made Indra, Red), semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), akan berusaha merealisasikannya. Tahun ini sudah berhasil merealisasikan (PAD) sebesar Rp 3 triliun. Semoga kondisi lebih kondusif dan terkendali tahun depan, kondisi ekonomi secara makro juga segera pulih, agar target pendapatan daerah terwujud,” terang Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster menyebutkan, seluruh program kegiatan tahun 2020 dapat berjalan lancar dengan tingkat penyerapan cukup tinggi. Begitu pula Dana Perimbangan dari pusat telah terealisasi secara penuh.
Selain terkait pendapatan daerah, Koster juga menyinggung soal belanja daerah untuk program baru bersifat khusus. Yakni, pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung yang diprediksi dapat mewujudkan rencana peningkatan PAD Bali.
“Ini rencana yang sangat bagus, karena memanfaatkan lahan mati yang luasnya sekitar 318 hektare. Seperti kita ketahui, di sana (eks Galian C Desa Gunaksa, Red) sejak Gunung Agung meletus tahun 1963, menjadi hamparan datar Galian C. Sekarang pasirnya sudah habis, sehingga lahannya tidak produktif dan tidak bisa diapakan lagi,” jelas Koster.
“Kita manfaatkan lahan tidak produktif itu untuk hal sangat produktif dan bisa menjadi legasi kita bersama, yaitu menjadikan kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Banyak investor ingin membangun di sana, tetapi saya memilih pemerintah provinsi yang mengelola lahan yang begitu luas di tempat sangat strategis, guna meningkatkan pendapatan daerah,” lanjut politisi senior PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Menurut Koster, membangun infrastruktur sangat penting. Lebih bagus lagi kalau membangun infrastruktur yang menghasilkan. “Sekarang kita bangun, 2-3 tahun mendatang sudah menghasilkan. Dari pendapatan itu nanti bisa kembangkan untuk pembangunan lainnya,” terang Koster. *nat
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan termin pertama Rp 1,5 triliun terposting di APBD Induk 2021 ini telah disetujui dalam sidang paripurna di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (30/11). "Sudah otomatis masuk dalam APBD Induk 2021 senilai Rp 1,5 triliun. Nanti sisanya akan masuk lagi Rp 1 triliun pada APBD Bali Tahun 2022," ujar Adi Wiryatama di Denpasar, Selasa (1/12).
Adi Wiryatama menegaskan, dipostingnya anggaran proyek Pusat Kebudayaan Bali dalam APBD Bali 2021 juga dipastikan sah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disetujui DPRD Bali. Masalah dana PEN sebesar Rp 2,5 triliun untuk proyek Pusat Kebudayaan Bali ini sebelumnya sempat alot dalam pembahasan di internal DPRD Bali dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali.
"Tetapi semuanya kini sudah klir dan program pembangunan Pusat Kebudayaan Bali bisa jalan, setelah disetujui di sidang paripurna DPRD Bali," tegas politisi senior asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kerja sama pimpinan serta anggota DPRD Bali dalam pembahasan Ranperda APBD Bali Tahun 2020, sehingga berhasil rampung dalam pembahasan cukup singkat. Dengan disahkannya APBD Bali 2021 b efrisi postingan termin pertama dana PEN Rp 1,5 triliun, maka proyek Pusat Kebudayaan Bali dipastikan bisa jalan.
“Kami memberikan peghargaan setinggi-tingginya, karena pembahasan dilakukan dalam waktu singkat. Ada materi yang cukup krusial juga dibahas. Tapi, dengan spirit kebersamaan dan kekompakan demi Bali, pembahasan APBD Induk 2021 ini bisa berjalan dengan sangat lancar,” kata Gubernur Koster secara terpisah, Selasa kemarin.
Gubernur Koster menjelaskan, postur APBD Bali Tahun 2021 terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah dipatok sekitar Rp 6 triliun, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 3,2 triliun dan Dana Perimbangan Keuangan sekitar Rp 2,8 triliun.
“Di bawah pimpinan Pak Sekda (Dewa Made Indra, Red), semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), akan berusaha merealisasikannya. Tahun ini sudah berhasil merealisasikan (PAD) sebesar Rp 3 triliun. Semoga kondisi lebih kondusif dan terkendali tahun depan, kondisi ekonomi secara makro juga segera pulih, agar target pendapatan daerah terwujud,” terang Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster menyebutkan, seluruh program kegiatan tahun 2020 dapat berjalan lancar dengan tingkat penyerapan cukup tinggi. Begitu pula Dana Perimbangan dari pusat telah terealisasi secara penuh.
Selain terkait pendapatan daerah, Koster juga menyinggung soal belanja daerah untuk program baru bersifat khusus. Yakni, pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung yang diprediksi dapat mewujudkan rencana peningkatan PAD Bali.
“Ini rencana yang sangat bagus, karena memanfaatkan lahan mati yang luasnya sekitar 318 hektare. Seperti kita ketahui, di sana (eks Galian C Desa Gunaksa, Red) sejak Gunung Agung meletus tahun 1963, menjadi hamparan datar Galian C. Sekarang pasirnya sudah habis, sehingga lahannya tidak produktif dan tidak bisa diapakan lagi,” jelas Koster.
“Kita manfaatkan lahan tidak produktif itu untuk hal sangat produktif dan bisa menjadi legasi kita bersama, yaitu menjadikan kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Banyak investor ingin membangun di sana, tetapi saya memilih pemerintah provinsi yang mengelola lahan yang begitu luas di tempat sangat strategis, guna meningkatkan pendapatan daerah,” lanjut politisi senior PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Menurut Koster, membangun infrastruktur sangat penting. Lebih bagus lagi kalau membangun infrastruktur yang menghasilkan. “Sekarang kita bangun, 2-3 tahun mendatang sudah menghasilkan. Dari pendapatan itu nanti bisa kembangkan untuk pembangunan lainnya,” terang Koster. *nat
Komentar