Kapolres Badung: Waspadai Hoaks Jelang Coblosan
Pilkada kali ini, menurut Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi bukan hanya soal keamanan. Tetapi bagaimana tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
MANGUPURA, NusaBali
Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh semburan hoaks jelang hari H pencoblosan Pilkada yang digelar Rabu (9/12). Dia juga menekankan, Pilkada kali ini harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.
AKBP Roby mengatakan Pilkada kali ini adalah pilkada yang paling banyak pro dan kontra. Hal itu tidak hanya terjadi pada masyarakat, tapi juga para elite politik di tanah air. Pro dan kontra itu lebih banyak dibicarakan karena Pilkada kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19.
“Pilkada ini banyak pro dan kontra. Tapi ini sudah menjadi keputusan negara. Sehingga hal ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pilkada ini penuh sorotan,” kata AKBP Roby saat gelar focus group discussion (FGD) bersama wartawan dan penggiat media sosial di Abiansemal, Badung, Jumat (4/12) malam.
Diskusi dengan tema ‘Peran dan Kontribusi Jurnalis dan Penggiat Media Sosial Dalam Menyukseskan Pilkada Badung 2020’ juga dihadiri oleh Kabag Humas Pemkab Badung Made Suardita dan Kadis Kominfo Badung I Gusti Ngurah Jaya Saputra.
AKBP Roby mengakui media massa memiliki peran yang sangat penting dalam situasi ini. Media massa bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dia berharap framing berita yang diangkat tidak mengakibatkan hal buruk. Apalagi kalau sampai mendelegitimasi pemerintah.
“Saat ini banyak orang mengatakan kenapa Pilkada boleh, sementara ini tidak dan itu tidak. Saya mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh. Gunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya. Ingat, ikuti protokol kesehatan. Jangan sampai nanti ada yang buat isu bahwa Pilkada picu klaster baru Covid-19,” tutur AKBP Roby.
Pemerintah berharap agar Pilkada ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ulah segelintir orang dijadikan bahan untuk mendelegitimasi pemerintah. Pilkada kali ini, ungkap perwira lulusan Akpol tahun 2000, ini bukan hanya bicara keamanan. Tetapi bagaimana tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 yang membuat rakyat terus menderita.
“Kita sudah 9 bulan lebih terbelenggu Covid-19. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Bagaimana hal ini bisa berakhir? Harus ada kerjasama yang baik antarinstansi dan masyarakat pada umumnya. Saya percaya wartawan tulis berita sesuai fakta. Tapi saya berharap agar framing beritanya tidak menjadi berakibat buruk,” harapnya. *pol
AKBP Roby mengatakan Pilkada kali ini adalah pilkada yang paling banyak pro dan kontra. Hal itu tidak hanya terjadi pada masyarakat, tapi juga para elite politik di tanah air. Pro dan kontra itu lebih banyak dibicarakan karena Pilkada kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19.
“Pilkada ini banyak pro dan kontra. Tapi ini sudah menjadi keputusan negara. Sehingga hal ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pilkada ini penuh sorotan,” kata AKBP Roby saat gelar focus group discussion (FGD) bersama wartawan dan penggiat media sosial di Abiansemal, Badung, Jumat (4/12) malam.
Diskusi dengan tema ‘Peran dan Kontribusi Jurnalis dan Penggiat Media Sosial Dalam Menyukseskan Pilkada Badung 2020’ juga dihadiri oleh Kabag Humas Pemkab Badung Made Suardita dan Kadis Kominfo Badung I Gusti Ngurah Jaya Saputra.
AKBP Roby mengakui media massa memiliki peran yang sangat penting dalam situasi ini. Media massa bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dia berharap framing berita yang diangkat tidak mengakibatkan hal buruk. Apalagi kalau sampai mendelegitimasi pemerintah.
“Saat ini banyak orang mengatakan kenapa Pilkada boleh, sementara ini tidak dan itu tidak. Saya mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh. Gunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya. Ingat, ikuti protokol kesehatan. Jangan sampai nanti ada yang buat isu bahwa Pilkada picu klaster baru Covid-19,” tutur AKBP Roby.
Pemerintah berharap agar Pilkada ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ulah segelintir orang dijadikan bahan untuk mendelegitimasi pemerintah. Pilkada kali ini, ungkap perwira lulusan Akpol tahun 2000, ini bukan hanya bicara keamanan. Tetapi bagaimana tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 yang membuat rakyat terus menderita.
“Kita sudah 9 bulan lebih terbelenggu Covid-19. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Bagaimana hal ini bisa berakhir? Harus ada kerjasama yang baik antarinstansi dan masyarakat pada umumnya. Saya percaya wartawan tulis berita sesuai fakta. Tapi saya berharap agar framing beritanya tidak menjadi berakibat buruk,” harapnya. *pol
Komentar