Demo 4 November Berakhir Ricuh
Presiden Joko Widodo menyayangkan terjadinya kericuhan usai unjuk rasa, Jumat (4/11).
Presiden Sebut Ada Aktor Politik
JAKARTA, NusaBali
Bahkan Jokowi menyebut ada aktor politik yang bermain di balik kerusuhan 4 November 2016. Identitas aktor politik ini masih misteri. Jokowi pun ditantang membongkar kedok aktor-aktor politik itu. “Kami menyesalkan kejadian ba’da (setelah) Isya, yang seharusnya sudah bubar, tetapi jadi rusuh. Ini kita lihat ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11) dini hari.
Unjuk rasa, ujar Jokowi, seharusnya berjalan tertib seperti ketika siang hari sebelum ricuh. Menurut Presiden, penyampaian aspirasi dengan melalui unjuk rasa memang sudah seharusnya dilakukan dengan tertib. Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi yang disampaikan pada Sabtu sekitar pukul 00.10 WIB.
Bismillahirahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sebagai negara demokrasi, kita menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini. Dengan cara-cara yang tertib dan damai. Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, para kyai, para habaib, para ustaz yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai Maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai.
Tapi kita menyesalkan kejadian ba’da Isya yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi.Sebelumnya, saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa yang didampingi Menkopolhukam, Sesneg, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Kepresidenan.
Dalam pertemuan itu, telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Oleh sebab itu, saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib.
Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya. Terakhir, saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif, dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Saya harap masyarakat tetap tenang dan menjaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai. Terima kasih.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Koordinator Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bachtiar Nasir mempertanyakan pernyataan tersebut. Menurut Bachtiar, pernyataan Jokowi tak mendasar. Ia pun meminta Jokowi membuktikan hal tersebut melalui informasi yang berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN).
“Aktor politik yang disebutkan presiden salah besar dan tidak mendasar. Kami tidak melakukannya. Kecuali presiden punya informasi sendiri dari Badan Intelijen Negara yang kemudian punya bukti sendiri,” kata Bachtiar dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/11). Jika pun ada, menurut Bachtiar, itu di luar domainnya. Pihaknya justru telah menangkap terduga provokator dari aksi yang berakhir rusuh kemarin.
“Itu di luar domain kami. Penyusup kami lihat ada dari pihak-pihak yang tidak dikenal. Bahkan beragama non-Muslim setelah ditangkap. Mereka yang kami foto ternyata berbadan tegap dan cepak, tapi belum tentu dari TNI atau Polri,” tutur Bachtiar seperti dilansir detikcom. Meski mengaku memiliki foto provokator berambut cepak, namun GNPF MUI tak menunjukkannya dalam jumpa pers tersebut.
Bachtiar mengatakan, pihaknya akan terus mengawal penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki T Purnama (Ahok). “Kami akan perhatikan baik-baik agar tidak ada pengkhianatan terhadap yang dijanjikan katanya 2 minggu. Sampai melihat kepuasan masyarakat apakah keadilan sudah dijalankan atau belum,” ujar Bachtiar.
Pernyataan Jokowi juga ditanggapi beragam mulai dari Cagub DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, hingga Jubir Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.Cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono mengimbau agar segenap pihak tidak melontarkan prasangka-prasangka menyusul kerusuhan itu. “Saya pikir kita semua menyaksikan apa yang terjadi kemarin. Marilah kita berpikir jernih menggunakan akal sehat. Saya mengimbau tidak baik melakukan prasangka-prasangka,” kata Agus usai acara Festival Budaya Betawi di Condet, Jakarta Timur, Sabtu (5/11).
Agus mengatakan pemimpin seharusnya bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Jangan sampai upaya penyelesaian masalah malah menimbulkan masalah baru. “Yang jelas setiap isu harus diselesaikan dengan baik, dengan profesional, dengan cepat, serta dengan urgensi yang ditunjukkan,” ujar Agus seperti dilansir detikcom. “Jangan sampai suatu permasalahan berlarut-larut dan belum selesai, solusi belum hadir, sudah menciptakan masalah berikutnya,” imbuhnya.
Sementara Fadli Zon meminta Presiden Jokowi menyebutkan siapa aktor politik yang menunggangi demo 4 November. Ia meminta Jokowi mengungkap agar tidak menimbulkan spekulasi. “Presiden harus klarifikasi maksud pernyataannya itu. Siapa yang disebut sebagai aktor politik itu? Supaya tidak ada yang berspekulasi,” kata Fadli dalam sebuah diskusi bertema ‘Politik dan Kebangsaan Kini’ di Warung Daun, Jl. Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin.
Dia juga meminta agar Presiden Jokowi menjelaskan tentang maksud apa yang ditunggangi dalam aksi dari Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) tersebut. Fadli ikut naik ke mobil komando dalam demo 4 November kemarin. Menurutnya, spekulasi yang timbul di kalangan masyarakat dapat menimbulkan masalah baru. Atas dasar itu, dia meminta klarifikasi dari presiden.
Fadli mengatakan, tujuan demo kemarin ialah menuntut Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum secara cepat. Kasus yang dimaksudnya ialah dugaan penistaan agama ketika Ahok berbicara di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu.
“Massa kan jelas, mereka menuntut penegakan hukum tentang penistaan agama. Kasus seperti penistaan agama pun pernah terjadi sebelumnya, banyak contoh kasus yang diproses secara hukum. Tapi kenapa, kok (kasus) Ahok ini tidak (segera) diproses secara hukum, kan seperti itu (tuntutan massa),” tuturnya.
Fadli menambahkan, selain dirinya, ada 11 anggota DPR RI lain yang ikut mengiringi demo sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap massa. Demo kemarin pun dianggap bukan sebagai ancaman kebangsaan, justru ancaman kebangsaan itu terjadi jika respons keadilan yang tidak ditegakkan. “Justru kalau orang menuntut agar dilakukan penegakan hukum itu memperkokoh pondasi kebangsaan,” katanya. Sedangkan Partai Demokrat (PD) mendesak Presiden Jokowi mengungkap aktor politik yang disebut menunggangi demo.
“Pernyataan Presiden tentang ada aktor politik bisa menimbulkan persepsi liar. Pernyataan Presiden Jokowi tentang ada aktor-aktor politik di belakang demo harus clear dan terang benderang, sebut saja langsung siapa aktor-aktor politik di belakang demo kemarin,” kata Jubir PD Didi Irawadi Syamsuddin dalam pernyataan tertulisnya yang dilansir detikcom, Sabtu kemarin. Didi berpendapat unjuk rasa kemarin sepenuhnya karena adanya rasa keadilan masyarakat yang terluka. Didi mengapresiasi aksi demo sempat berjalan tertib, namun menyayangkan berujung rusuh.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menyebut ada dua kelompok di demo 4 November. Mereka yang benar-benar datang untuk aksi damai, dan kelompok yang sengaja ingin membuat kerusuhan. “Unjuk rasa sudah bagus awalnya sudah terbangun komitmen di antara kita, unjuk rasa yang damai. Tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sudah kita sosialisasikan,” ungkap Boy dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (5/11). Polisi pun dalam mengawal aksi demo sudah komit sesuai perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak membawa senjata.
“Itu konsisten kita lakukan. Tapi dinamika terus terjadi di mana dari masyarakat bukan hanya dari organisasi masyarakat, juga dari elemen pemuda jadi satu,” ucap dia. Namun sejumlah orang tiba-tiba melakukan aksi anarkis dan terus menyerang petugas kepolisian. Bahkan ada personel polisi yang sebagian mukanya hancur karena serangan kelompok massa itu.
“Ini momen provokasi yang dilakukan terus menerus. Ada kelompok atau elemen-elemen lain yang sengaja datang untuk menciptakan kerusuhan,” tutur Boy. “Ternyata niatnya bukan unjuk rasa tapi niatnya untuk menyerang petugas. Mereka ingin terobos barrier, masuk mendekat ke Istana, ini tidak dibenarkan,” imbuhnya.
Dari data kepolisian, tercatat memang ada kelompok tertentu yang memiliki agenda tertentu. Untuk itu sejak awal polisi memang sudah berusaha mengantisipasinya. “Kami lihat ada kelompok yang ingin damai, tapi ini bukti ada kelompok yang ingin rusuh. Kalau ingin damai tidak mungkin melakukan aksi-aksi begini. Kelihatan ini dari kelompok ulama atau tidak,” sebut Boy.
“Ini jadi riskan dengan adanya agenda-agenda lain, yang jauh dari sekadar menyampaikan aspirasi. Kita wanti-wanti, bukan mengada-ada. Setiap unjuk rasa pasti ada seperti ini. Bukan menuduh, tapi berdasarkan pengalaman. Makanya kita beri imbauan,” tandas dia. *
JAKARTA, NusaBali
Bahkan Jokowi menyebut ada aktor politik yang bermain di balik kerusuhan 4 November 2016. Identitas aktor politik ini masih misteri. Jokowi pun ditantang membongkar kedok aktor-aktor politik itu. “Kami menyesalkan kejadian ba’da (setelah) Isya, yang seharusnya sudah bubar, tetapi jadi rusuh. Ini kita lihat ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11) dini hari.
Unjuk rasa, ujar Jokowi, seharusnya berjalan tertib seperti ketika siang hari sebelum ricuh. Menurut Presiden, penyampaian aspirasi dengan melalui unjuk rasa memang sudah seharusnya dilakukan dengan tertib. Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi yang disampaikan pada Sabtu sekitar pukul 00.10 WIB.
Bismillahirahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sebagai negara demokrasi, kita menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini. Dengan cara-cara yang tertib dan damai. Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, para kyai, para habaib, para ustaz yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai Maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai.
Tapi kita menyesalkan kejadian ba’da Isya yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi.Sebelumnya, saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa yang didampingi Menkopolhukam, Sesneg, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Kepresidenan.
Dalam pertemuan itu, telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Oleh sebab itu, saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib.
Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya. Terakhir, saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif, dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Saya harap masyarakat tetap tenang dan menjaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai. Terima kasih.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Koordinator Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bachtiar Nasir mempertanyakan pernyataan tersebut. Menurut Bachtiar, pernyataan Jokowi tak mendasar. Ia pun meminta Jokowi membuktikan hal tersebut melalui informasi yang berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN).
“Aktor politik yang disebutkan presiden salah besar dan tidak mendasar. Kami tidak melakukannya. Kecuali presiden punya informasi sendiri dari Badan Intelijen Negara yang kemudian punya bukti sendiri,” kata Bachtiar dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/11). Jika pun ada, menurut Bachtiar, itu di luar domainnya. Pihaknya justru telah menangkap terduga provokator dari aksi yang berakhir rusuh kemarin.
“Itu di luar domain kami. Penyusup kami lihat ada dari pihak-pihak yang tidak dikenal. Bahkan beragama non-Muslim setelah ditangkap. Mereka yang kami foto ternyata berbadan tegap dan cepak, tapi belum tentu dari TNI atau Polri,” tutur Bachtiar seperti dilansir detikcom. Meski mengaku memiliki foto provokator berambut cepak, namun GNPF MUI tak menunjukkannya dalam jumpa pers tersebut.
Bachtiar mengatakan, pihaknya akan terus mengawal penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki T Purnama (Ahok). “Kami akan perhatikan baik-baik agar tidak ada pengkhianatan terhadap yang dijanjikan katanya 2 minggu. Sampai melihat kepuasan masyarakat apakah keadilan sudah dijalankan atau belum,” ujar Bachtiar.
Pernyataan Jokowi juga ditanggapi beragam mulai dari Cagub DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, hingga Jubir Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.Cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono mengimbau agar segenap pihak tidak melontarkan prasangka-prasangka menyusul kerusuhan itu. “Saya pikir kita semua menyaksikan apa yang terjadi kemarin. Marilah kita berpikir jernih menggunakan akal sehat. Saya mengimbau tidak baik melakukan prasangka-prasangka,” kata Agus usai acara Festival Budaya Betawi di Condet, Jakarta Timur, Sabtu (5/11).
Agus mengatakan pemimpin seharusnya bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Jangan sampai upaya penyelesaian masalah malah menimbulkan masalah baru. “Yang jelas setiap isu harus diselesaikan dengan baik, dengan profesional, dengan cepat, serta dengan urgensi yang ditunjukkan,” ujar Agus seperti dilansir detikcom. “Jangan sampai suatu permasalahan berlarut-larut dan belum selesai, solusi belum hadir, sudah menciptakan masalah berikutnya,” imbuhnya.
Sementara Fadli Zon meminta Presiden Jokowi menyebutkan siapa aktor politik yang menunggangi demo 4 November. Ia meminta Jokowi mengungkap agar tidak menimbulkan spekulasi. “Presiden harus klarifikasi maksud pernyataannya itu. Siapa yang disebut sebagai aktor politik itu? Supaya tidak ada yang berspekulasi,” kata Fadli dalam sebuah diskusi bertema ‘Politik dan Kebangsaan Kini’ di Warung Daun, Jl. Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin.
Dia juga meminta agar Presiden Jokowi menjelaskan tentang maksud apa yang ditunggangi dalam aksi dari Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI) tersebut. Fadli ikut naik ke mobil komando dalam demo 4 November kemarin. Menurutnya, spekulasi yang timbul di kalangan masyarakat dapat menimbulkan masalah baru. Atas dasar itu, dia meminta klarifikasi dari presiden.
Fadli mengatakan, tujuan demo kemarin ialah menuntut Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum secara cepat. Kasus yang dimaksudnya ialah dugaan penistaan agama ketika Ahok berbicara di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu.
“Massa kan jelas, mereka menuntut penegakan hukum tentang penistaan agama. Kasus seperti penistaan agama pun pernah terjadi sebelumnya, banyak contoh kasus yang diproses secara hukum. Tapi kenapa, kok (kasus) Ahok ini tidak (segera) diproses secara hukum, kan seperti itu (tuntutan massa),” tuturnya.
Fadli menambahkan, selain dirinya, ada 11 anggota DPR RI lain yang ikut mengiringi demo sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap massa. Demo kemarin pun dianggap bukan sebagai ancaman kebangsaan, justru ancaman kebangsaan itu terjadi jika respons keadilan yang tidak ditegakkan. “Justru kalau orang menuntut agar dilakukan penegakan hukum itu memperkokoh pondasi kebangsaan,” katanya. Sedangkan Partai Demokrat (PD) mendesak Presiden Jokowi mengungkap aktor politik yang disebut menunggangi demo.
“Pernyataan Presiden tentang ada aktor politik bisa menimbulkan persepsi liar. Pernyataan Presiden Jokowi tentang ada aktor-aktor politik di belakang demo harus clear dan terang benderang, sebut saja langsung siapa aktor-aktor politik di belakang demo kemarin,” kata Jubir PD Didi Irawadi Syamsuddin dalam pernyataan tertulisnya yang dilansir detikcom, Sabtu kemarin. Didi berpendapat unjuk rasa kemarin sepenuhnya karena adanya rasa keadilan masyarakat yang terluka. Didi mengapresiasi aksi demo sempat berjalan tertib, namun menyayangkan berujung rusuh.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menyebut ada dua kelompok di demo 4 November. Mereka yang benar-benar datang untuk aksi damai, dan kelompok yang sengaja ingin membuat kerusuhan. “Unjuk rasa sudah bagus awalnya sudah terbangun komitmen di antara kita, unjuk rasa yang damai. Tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sudah kita sosialisasikan,” ungkap Boy dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (5/11). Polisi pun dalam mengawal aksi demo sudah komit sesuai perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak membawa senjata.
“Itu konsisten kita lakukan. Tapi dinamika terus terjadi di mana dari masyarakat bukan hanya dari organisasi masyarakat, juga dari elemen pemuda jadi satu,” ucap dia. Namun sejumlah orang tiba-tiba melakukan aksi anarkis dan terus menyerang petugas kepolisian. Bahkan ada personel polisi yang sebagian mukanya hancur karena serangan kelompok massa itu.
“Ini momen provokasi yang dilakukan terus menerus. Ada kelompok atau elemen-elemen lain yang sengaja datang untuk menciptakan kerusuhan,” tutur Boy. “Ternyata niatnya bukan unjuk rasa tapi niatnya untuk menyerang petugas. Mereka ingin terobos barrier, masuk mendekat ke Istana, ini tidak dibenarkan,” imbuhnya.
Dari data kepolisian, tercatat memang ada kelompok tertentu yang memiliki agenda tertentu. Untuk itu sejak awal polisi memang sudah berusaha mengantisipasinya. “Kami lihat ada kelompok yang ingin damai, tapi ini bukti ada kelompok yang ingin rusuh. Kalau ingin damai tidak mungkin melakukan aksi-aksi begini. Kelihatan ini dari kelompok ulama atau tidak,” sebut Boy.
“Ini jadi riskan dengan adanya agenda-agenda lain, yang jauh dari sekadar menyampaikan aspirasi. Kita wanti-wanti, bukan mengada-ada. Setiap unjuk rasa pasti ada seperti ini. Bukan menuduh, tapi berdasarkan pengalaman. Makanya kita beri imbauan,” tandas dia. *
Komentar