Kejari Badung Raih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari Kemenpan RB
MANGUPURA, NusaBali
Di ujung tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengumumkan peraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada 763 unit kerja se-Indonesia, Senin (21/12).
Pengumuman pemenang ajang yang dikaitkan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia ini dilakukan secara offline terbatas dan online yag disiarkan melalui channel YouTube Kementerian PANRB mulai pukul 08.30 WIB.
Hasilnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Badung terpilih sebagai peraih predikat WBBM di tahun 2020. Dengan tagline SIGAP yakni Santun Inovatif dan Tanggap, berbagai macam inovasi dan layanan telah diciptakan dan diberikan oleh Kejari Badung untuk masyarakat.
“Dalam perjalanannya tidaklah mudah, banyak hambatan yang dilalui namun karena berkat kerja keras seluruh pegawai yang mempunyai etos kerja dan disipilin yang kuat, Kejaksaan Negeri Badung akhirnya berhasil mewujudkannya,” kata Kepala Kejari Badung I Ketut Maha Agung SH MH, Senin (21/12).
Penilaian lomba sendiri sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2020. Penghargaan yang diraih Kejari Badung ini melanjutkan sukses predikat Wilayah Bebas Korupsi di tahun 2019 dan kini menjadi satu-satunya Satuan Kerja Kejaksaan di wilayah Bali yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengapresiasi usaha seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Badung yang telah dengan semangat dan bekerja keras untuk bisa mewujudkan prestasi WBBM,” kata Maha Agung yang menjadi Kajari Badung menggantikan Hari Wibowo per Agustus lalu.
Namun sosok yang pernah menjadi Kajari di Sorong Papua Barat ini mengingatkan agar keberhasilan yang diraih tidak membuat kita cepat berpuas diri. “Mempertahankan predikat ini merupakan hal yang lebih sulit daripada meraihnya. Jadi kita harus tetap semangat dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kami harus menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Badung selalu SIGAP dan selalu tunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Badung selalu terdepan,” pungkas Maha Agung.
Sebelumnya Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan predikat WBK/WBBM ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Sedunia bisa menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan, melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan.
Sebanyak 3.691 unit kerja layanan dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan dalam zona integritas (ZI). Evaluasi tersebut menghasilkan unit kerja yang menerima predikat WBK serta WBBM.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2020 akan digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung (offline) dan melalui daring (online).
Sementara itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam sambutan virtualnya mengucapkan selamat dan memberi apresiasi kepada unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.
"Saya apresiasi KemenPAN-RB dan menyambut baik kegiatan ini, berdekatan dengan hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember, suatu momentum yang tepat untuk mengingatkan kita agar selalu menjunjung tinggi integritas institusi pemerintahan," ujar Ma'aruf dalam tayangan virtual.
WBK sendiri adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima. Pimpinan unit kerja pelayanan serta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.*mao
Hasilnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Badung terpilih sebagai peraih predikat WBBM di tahun 2020. Dengan tagline SIGAP yakni Santun Inovatif dan Tanggap, berbagai macam inovasi dan layanan telah diciptakan dan diberikan oleh Kejari Badung untuk masyarakat.
“Dalam perjalanannya tidaklah mudah, banyak hambatan yang dilalui namun karena berkat kerja keras seluruh pegawai yang mempunyai etos kerja dan disipilin yang kuat, Kejaksaan Negeri Badung akhirnya berhasil mewujudkannya,” kata Kepala Kejari Badung I Ketut Maha Agung SH MH, Senin (21/12).
Penilaian lomba sendiri sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2020. Penghargaan yang diraih Kejari Badung ini melanjutkan sukses predikat Wilayah Bebas Korupsi di tahun 2019 dan kini menjadi satu-satunya Satuan Kerja Kejaksaan di wilayah Bali yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengapresiasi usaha seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Badung yang telah dengan semangat dan bekerja keras untuk bisa mewujudkan prestasi WBBM,” kata Maha Agung yang menjadi Kajari Badung menggantikan Hari Wibowo per Agustus lalu.
Namun sosok yang pernah menjadi Kajari di Sorong Papua Barat ini mengingatkan agar keberhasilan yang diraih tidak membuat kita cepat berpuas diri. “Mempertahankan predikat ini merupakan hal yang lebih sulit daripada meraihnya. Jadi kita harus tetap semangat dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kami harus menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Badung selalu SIGAP dan selalu tunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Badung selalu terdepan,” pungkas Maha Agung.
Sebelumnya Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan predikat WBK/WBBM ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Sedunia bisa menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan, melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan.
Sebanyak 3.691 unit kerja layanan dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan dalam zona integritas (ZI). Evaluasi tersebut menghasilkan unit kerja yang menerima predikat WBK serta WBBM.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2020 akan digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung (offline) dan melalui daring (online).
Sementara itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam sambutan virtualnya mengucapkan selamat dan memberi apresiasi kepada unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.
"Saya apresiasi KemenPAN-RB dan menyambut baik kegiatan ini, berdekatan dengan hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember, suatu momentum yang tepat untuk mengingatkan kita agar selalu menjunjung tinggi integritas institusi pemerintahan," ujar Ma'aruf dalam tayangan virtual.
WBK sendiri adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima. Pimpinan unit kerja pelayanan serta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.*mao
Komentar