Orangtua Lebih Stres, Stakeholder Dorong Pembelajaran Tatap Muka

Rapat membahas kesiapan pembelajaran tatap muka. Pada intinya, sesuai dengan rapat internal yang digelar Dinas Pendidikan Tabanan melibatkan pemangku kebijakan tingkat PAUD, SD, dan SMP, mendorong dilaksanakan pembelajaran tatap muka karena dinilai lebih efektif dibandingkan pembelajaran jarak jauh.

Hal itu dilatarbelakangi aturan SKB 3 Menteri bahwa zona tidak menjadi acuan gelar pembelajaran tatap muka, skenario, dan sarana prasarana pencegahan Covid-19 di sekolah telah siap 90 persen.

Bahkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, Disdik Tabanan telah melakukan survei ke orangtua siswa. Hasilnya, 80 persen orangtua setuju pembelajaran tatap muka. Dan bagi orangtua yang tidak setuju, mereka tetap akan difasilitasi pembelajaran secara daring.

Sementara dari Komisi IV meminta protokol kesehatan (prokes) diperketat, dan guru harus dilakukan swab Covid-19 sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster sekolah. Saat ini mengenai kepastian pembelajaran tatap muka di Tabanan masih menunggu keputusan dari Bupati Tabanan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan I Nyoman Putra menegaskan meskipun kesiapan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka sudah 90 persen, tetap menunggu keputusan dari daerah. Ini sesuai dengan arahan dari Pemprov Bali, bahwa kesiapan pembelajaran tatap muka dikembalikan ke pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di lapangan.

Untuk menyikapi hal tersebut, Disdik telah melakukan rapat internal bersama pemangku kebijakan di tingkat PAUD, SD, dan SMP, pada dasarnya mendorong agar bisa dijalankan pembelajaran tatap muka. Dan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan ke masing-masing sekolah, sarana dan prasarana prokes sudah siap 90 persen. “Jadi warga sekolah, sudah sering kami ajak koordinasi terkait dengan protokol kesehatan harus betul-betul ketat,” tegas Nyoman Putra.

Menurut Nyoman Putra, pembelajaran tatap muka didorong karena banyak faktor. Pertama, sesuai dengan pengamatan langsung, peserta didik sudah bosan mengikuti pembelajaran daring. Kemudian jika pembelajaran jarak jauh lama diterapkan, timbul kekhawatiran kemampuan kompetensi peserta didik yang tak maksimal.

Selain itu dari segi kompetensi guru, masih ada guru yang belum paham dalam mengimplementasikan pembelajaran melalui aplikasi daring, sehingga masih banyak tugas dikirim melalui WhatsApp.

Bahkan yang paling penting, setelah dilakukan pengamatan, orangtua merasa kurang mampu mendampingi anak-anak dalam belajar daring, serta kurangnya sapras yang dimiliki orangtua yakni HP untuk mendukung proses pembelajaran jika orangtua memiliki anak lebih dari satu. “Jadi kesimpulannya, stakeholder pendidikan mendorong adanya pembelajaran tatap muka, dasar hukumnya SKB 3 Menteri, di mana zona tidak menjadi acuan dalam menggelar pembelajaran tatap muka,” tegas Nyoman Putra.

Mengenai mekanisme, jika Tabanan memutuskan pembelajaran tatap muka, sudah dibuatkan skenario. Untuk PAUD, siswa di dalam kelas maksimal 5 orang, SD maksimal 15 orang, dan SMP maksimal 18 orang. Kurikulum sudah dibuat sederhana dimana 1 jam pelajaran menjadi 20 menit yang awalnya 40 menit.

Tidak adanya jam istirahat melainkan siswa tetap di kelas dan diawasi guru. Pembelajaran yang menimbulkan kerumunan ditiadakan, serta setiap peserta didik sudah disiapkan face shield yang diletakkan di atas meja dan tidak boleh ditukar. “Intinya guru dan wali kelas melakukan pengawasan, pokoknya di dalam kelas itu tidak boleh kosong,” beber Nyoman Putra.

Mantan Kabag Umum DPRD Tabanan itu mengatakan, sekolah telah diminta untuk membuat Satgas Covid-19 dan komite ikut mengawasi jika pembelajaran tatap muka digelar. “Skenario sudah dibuat, meskipun nanti pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan, akan dipadukan juga dengan pembelajaran daring,” tambah Nyoman Putra.

Anggota Komisi IV DPRD Tabanan I Nyoman Suta, mengatakan pembelajaran tatap muka jangan dipaksakan jika memang kondisi di lapangan tak memungkinkan. Yang penting sasaran bisa dicapai meskipun dilakukan pembelajaran secara daring. “Kalau pembelajaran tatap muka yakin dilakukan, segala persiapan harus dimantapkan jangan sampai menimbulkan klaster sekolah,” kata politisi dari Fraksi PDIP ini.

Hal serupa juga disampaikan Ni Made Meliani. Srikandi Golkar yang juga Wakil DPRD Tabanan ini meminta jika pembelajaran tatap muka dilakukan harus benar-benar diperketat prokesnya. Sebab melihat dari pengamatan di lapangan, sejak diberlakukan pembelajaran daring, orangtua yang lebih stres daripada peserta didik. Anak didik lebih santai karena tugasnya dikerjakan oleh orangtua. “Untuk itu saran saya, lakukan yang terbaik jika memang pembelajaran tatap muka digelar. Jika memang tidak memungkinkan, jangan dipaksakan,” ucapnya.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan Gusti Komang Wastana yang memimpin rapat tersebut, secara pribadi setuju digelar pembelajaran tatap muka. Karena melihat dari perkembangan anak didik yang melakukan pembelajaran daring, ada kekhawatiran kompetensi anak-anak tak maksimal. Banyak ditemui anak tidak mengumpulkan tugas, mereka lebih santai dari pembelajaran normal.

Namun jika pembelajaran tatap muka digelar, prokes diperketat. Dan skenario pembelajaran yang sudah dibuat benar-benar diterapkan dengan baik, agar tak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19 dari sekolah. “Yang terpenting adalah jika memang pembelajaran tatap muka digelar, guru harus sudah mengikuti uji swab Covid-19,” tegasnya.

Selain itu yang menjadi perhatian serius mengenai penjemputan jika pembelajaran tatap muka digelar. Khsusu SMP yang difasilitasi Trans Serasi, sistem pengawasan mereka diperketat. Jangan sampai di sekolah ketat, begitu naik Trans Serasi, mereka berkerumun dan tidak menjaga jarak. “Saya harapkan nanti pimpinan memutuskan yang terbaik tentang pembelajaran tatap muka ini,” tandasnya. *des