Pembelajaran Tatap Muka di Denpasar Ditunda
Penundaan hingga Maret 2021, Digelar Simulasi Tatap Muka
Pembelajaran tatap muka ditunda untuk meminimalisir penularan Covid-19 yang berdasarkan data Dinkes tingkat resiko penyebaran di Denpasar 26,3 persen.
DENPASAR, NusaBali
Komisi IV DPRD Kota Denpasar bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menggelar rapat persiapan pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP di Kota Denpasar yang berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar, Selasa (22/12). Dalam rapat tersebut Komisi IV dan Disdikpora sepakat untuk menunda pembelajaran tatap muka hingga Maret 2020.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Wayan Duaja dihadiri Kadisdikpora, I Wayan Gunawan. Kadisdikpora, Wayan Gunawan mengatakan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran tatap muka. Sehingga proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan sementara hanya sebatas simulasi.
Gunawan memaparkan, faktor resiko yang perlu diwaspadai dalam pembelajaran tatap muka, yakni penularan atau penyebaran Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, untuk tingkat resiko penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar sebesar 26,3 persen. “Artinya, apabila dilakukan tes kepada 100 penduduk, maka sebanyak 26,3 persennya positif Covid-19,” kata Gunawan.
Melihat kondisi ini resiko yang kemungkinan terjadi sangat berbahaya apalagi untuk anak-anak di tingkat SD dan SMP. “Bayangkan jika anak-anak positif Covid-19, mereka harus diisolasi atau masuk rumah sakit tanpa pendampingan, bagaimana kondisi psikis mereka. Sehingga kami mengutamakan kesehatan anak,” jelasnya.
Faktor lainnya, yakni terkait kesiapan fasilitas kesehatan jika nantinya ada peserta didik yang ternyata positif Covid-19. Pemkot Denpasar harus menyiapkan fasilitas perawatan khusus anak. Sementara sampai saat ini, belum ada persiapan untuk hal tersebut. “Apabila akses untuk pembelajaran daring sudah bagus, kenapa kita harus tatap muka dengan mengambil resiko ini, ini juga perlu pertimbangan,” kata Gunawan.
Gunawan juga mengaku sudah melakukan rapat dengan Pj Sekda Kota Denpasar, I Made Toya bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Berdasarkan rapat tersebut, sebagian besar yang ikut rapat mengharapkan untuk menunda pembelajaran tatap muka sampai Maret 2021 atau hingga ada hasil evaluasi simulasi tatap muka.
Dalam simulasi ini nantinya akan dilakukan evaluasi dengan ketat sehingga saat penerapan pembelajaran tatap muka sudah siap. Dalam simulasi ini Gunawan mengatakan akan menunjuk beberapa sekolah yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya, yakni sekolah tersebut harus masuk dalam wilayah zona hijau dan maksimal zona kuning.
Siswa maupun guru yang boleh ikut simulasi juga harus berasal dari zona hijau dan zona kuning. Jika nantinya ada siswa yang dari zona merah atau orange memaksa datang ke sekolah maka akan dipulangkan. “Semua itu bisa dilihat dalam aplikasi Jagabaya, dari sana sekolah akan melihat siapa saja siswa yang bisa ikut simulasi,” kata mantan Kadisparda Kota Denpasar ini.
Sekolah yang ditunjuk sebagai tempat simulasi juga menyiapkan sarana protokol kesehatan yang lengkap. Lamanya anak di sekolah dalam simulasi tidak boleh lebih dari 2 jam pelajaran. Dan peserta didik paling banyak hadir ke sekolah seminggu dua kali. Gunawan juga mengatakan, jikapun pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan, itu hanya untuk mengobati kerinduan anak pada sekolah.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Denpasar, I Wayan Murdana mengatakan, selama pembelajaran daring yang digelar satu semester ini secara umum telah berjalan baik hingga pembagian raport yang digelar hingga 19 Desember 2020. “Dari 76 SMP di Denpasar, semester 1 ini sudah berjalan baik dengan sistem daring, tidak ada masalah berarti dan sesuai kurikulum walaupun tidak maksimal,” katanya. Sementara untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pihaknya juga berharap dilaksanakan secara bertahap.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Golkar, I Wayan Duaja mengaku sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Kadisdikpora maupun Ketua MKKS. Untuk awal dalam masa peralihan tersebut, SMP lebih didahulukan. "Kami sepakat untuk dilakukan simulasi diutamakan, tetapi perlu juga sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk proses sebelum mengajar guru juga memang perlu dirapid test antigen walaupun di sekolah sudah ada protokol kesehatan,” ungkapnya. Anggota Dewan lainnya dari Fraksi PDIP, I Wayan Warka menambahkan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka termasuk simulasi diperlukan kehati-hatian. Jangan sampai malah menimbulkan kehebohan karena ada siswa yang terpapar Covid-19 di sekolah. *mis
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Wayan Duaja dihadiri Kadisdikpora, I Wayan Gunawan. Kadisdikpora, Wayan Gunawan mengatakan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran tatap muka. Sehingga proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan sementara hanya sebatas simulasi.
Gunawan memaparkan, faktor resiko yang perlu diwaspadai dalam pembelajaran tatap muka, yakni penularan atau penyebaran Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, untuk tingkat resiko penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar sebesar 26,3 persen. “Artinya, apabila dilakukan tes kepada 100 penduduk, maka sebanyak 26,3 persennya positif Covid-19,” kata Gunawan.
Melihat kondisi ini resiko yang kemungkinan terjadi sangat berbahaya apalagi untuk anak-anak di tingkat SD dan SMP. “Bayangkan jika anak-anak positif Covid-19, mereka harus diisolasi atau masuk rumah sakit tanpa pendampingan, bagaimana kondisi psikis mereka. Sehingga kami mengutamakan kesehatan anak,” jelasnya.
Faktor lainnya, yakni terkait kesiapan fasilitas kesehatan jika nantinya ada peserta didik yang ternyata positif Covid-19. Pemkot Denpasar harus menyiapkan fasilitas perawatan khusus anak. Sementara sampai saat ini, belum ada persiapan untuk hal tersebut. “Apabila akses untuk pembelajaran daring sudah bagus, kenapa kita harus tatap muka dengan mengambil resiko ini, ini juga perlu pertimbangan,” kata Gunawan.
Gunawan juga mengaku sudah melakukan rapat dengan Pj Sekda Kota Denpasar, I Made Toya bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Berdasarkan rapat tersebut, sebagian besar yang ikut rapat mengharapkan untuk menunda pembelajaran tatap muka sampai Maret 2021 atau hingga ada hasil evaluasi simulasi tatap muka.
Dalam simulasi ini nantinya akan dilakukan evaluasi dengan ketat sehingga saat penerapan pembelajaran tatap muka sudah siap. Dalam simulasi ini Gunawan mengatakan akan menunjuk beberapa sekolah yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya, yakni sekolah tersebut harus masuk dalam wilayah zona hijau dan maksimal zona kuning.
Siswa maupun guru yang boleh ikut simulasi juga harus berasal dari zona hijau dan zona kuning. Jika nantinya ada siswa yang dari zona merah atau orange memaksa datang ke sekolah maka akan dipulangkan. “Semua itu bisa dilihat dalam aplikasi Jagabaya, dari sana sekolah akan melihat siapa saja siswa yang bisa ikut simulasi,” kata mantan Kadisparda Kota Denpasar ini.
Sekolah yang ditunjuk sebagai tempat simulasi juga menyiapkan sarana protokol kesehatan yang lengkap. Lamanya anak di sekolah dalam simulasi tidak boleh lebih dari 2 jam pelajaran. Dan peserta didik paling banyak hadir ke sekolah seminggu dua kali. Gunawan juga mengatakan, jikapun pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan, itu hanya untuk mengobati kerinduan anak pada sekolah.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Denpasar, I Wayan Murdana mengatakan, selama pembelajaran daring yang digelar satu semester ini secara umum telah berjalan baik hingga pembagian raport yang digelar hingga 19 Desember 2020. “Dari 76 SMP di Denpasar, semester 1 ini sudah berjalan baik dengan sistem daring, tidak ada masalah berarti dan sesuai kurikulum walaupun tidak maksimal,” katanya. Sementara untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pihaknya juga berharap dilaksanakan secara bertahap.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Golkar, I Wayan Duaja mengaku sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Kadisdikpora maupun Ketua MKKS. Untuk awal dalam masa peralihan tersebut, SMP lebih didahulukan. "Kami sepakat untuk dilakukan simulasi diutamakan, tetapi perlu juga sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk proses sebelum mengajar guru juga memang perlu dirapid test antigen walaupun di sekolah sudah ada protokol kesehatan,” ungkapnya. Anggota Dewan lainnya dari Fraksi PDIP, I Wayan Warka menambahkan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka termasuk simulasi diperlukan kehati-hatian. Jangan sampai malah menimbulkan kehebohan karena ada siswa yang terpapar Covid-19 di sekolah. *mis
Komentar