Dewan Soroti Alih Fungsi Terminal Jadi Pasar
“Kalau memang itu pasar, kemana pemasukan pasar itu. Kami tidak pernah melihat pemasukan di PAD, itu masuk ke rekening APBD apa ke kantong pribadi?” (Anggota DPRD Denpasar, Eko Supriadi)
DENPASAR, NusaBali
Sejumlah terminal di Kota Denpasar telah beralih fungsi menjadi pasar. Anehnya, meski telah berubah fungsi, namun retribusi dari pasar-pasar tersebut ternyata tidak jelas.
Hal ini pun menjadi sorotan jajaran anggota DPRD Denpasar. Seperti diungkapkan politisi PDIP, Eko Supriadi. Wakil rakyat yang juga Ketua Komisi III DPRD Denpasar ini menyebut, adanya perubahan terminal di Denpasar yang dijadikan lahan-lahan pasar membuat fungsi lahan tersebut simpang siur. Pihaknya juga menyoroti, meski telah berubah fungsi menjadi pasar dan para pedagang sudah dipungut retribusi, namun pasar-pasar tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Denpasar.
“Kita sendiri melihat angkutan kota dan terminal sudah mati suri. Banyak lahan terminal yang sudah menjadi pasar. Contohnya di Kreneng dan Wangaya. Kalau memang itu pasar, kemana pemasukan pasar itu. Kami tidak pernah melihat pemasukan di PAD, itu masuk ke rekening APBD apa ke kantong pribadi?,” ujar Eko Supriadi, di Denpasar, Kamis (10/11).
Eko Supriadi mengatakan, berubahnya fungsi terminal menjadi salah satu pemicu semakin terpinggirkannya keberadaan angkutan kota di Denpasar. Keberadaan sopir-sopir angkutan kota semakin terdesak oleh keberadaan pedagang-pedagang di pasar tersebut. “Sekarang ini simpang siur. Di Kereneng dan Wangaya itu terminal atau pasar? Kalau memang terminal mari kita jalankan fungsi terminal, kalau memang dialihkan ke pasar mari kita jalankan fungsi pasar, biar jelas retribusinya masuk kemana,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Denpasar, AA Susrutha Ngurah Putra. Menurut politisi asal Puri Gerenceng ini, pemerintah tidak boleh mengubah fungsi terminal menjadi pasar seenaknya. Terlebih hingga kini pemasukan dari pasar-pasar tersebut juga tidak jelas. “Ini tidak ada retribusi sewa tempat, baik di Kreneng, di Wangaya juga tidak ada. Kawasan pungutan parkirnya juga harus jelas. Kalau tepi jalan masuk retribusi. Kalau di tengah pasar objek pajak,” ujar Susrutha.
Sementara terpisah, Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Gede Astika mengatakan, terkait adanya perubahan sejumlah terminal menjadi pasar tersebut pihaknya sedang menelusuri kronologis bagaimana perubahan tersebut bisa terjadi. “Kita sedang telusuri, kita cari tahu bagaimana kronologisnya dulu terminal bisa berubah jadi pasar,” kata Astika, kemarin.
Diakui Astika, saat ini memang dari pasar-pasar yang menggunakan lahan terminal tersebut belum memberikan kontribusi kepada daerah. Saat ini, kata dia pendapatan yang masuk dari pasar-pasar tersebut baru sebatas pendapatan dari sisi parkir. Itu pun masih kerjasama dengan koperasi pasar. “Ini kita sedang cari tahu. Saat ini memang baru dari parkir saja,” katanya.
Sementara, pantauan kemarin, di sejumlah terminal di Denpasar seperti di Terminal Kreneng dan Terminal Wangaya yang dulunya sebagai tempat mangkal para sopir angkot, memang telah berubah menjadi lahan Pasar. Angkot-angkot yang seharusnya berada di terminal tersebut tepaksa mangkal di luar terminal akibat terdesak oleh keberadaan pedagang-pedagang yang berjualan di dalam lokasi terminal. "Karena terminal sudah mati suri, kami terpaksa keliling. Keliling juga belum tentu dapat penumpang,” kata salah satu sopir angkot, Made Merta.
Pihaknya mengatakan pendapatan sopir semenjak mati surinya terminal juga semakin merosot. “Sehari paling banyak dapat Rp 70 ribu. Pakai beli bensin Rp 60 ribu. Hidupi anak istri gimana?,” kata Merta. Dia sangat menyayangkan pemerintah di Bali dan pemerintah Kota Denpasar yang katanya peduli terhadap rakyat kecil namun kenyataannya justru sebaliknya. Menurut Merta pemerintah juga tidak serius dalam menata dan mengatasai kemacetan lalu lintas, dan soal transportasi umum. “Buktinya kondisi terminal saja sudah tidak karuan,” tandasnya. nvi
Sejumlah terminal di Kota Denpasar telah beralih fungsi menjadi pasar. Anehnya, meski telah berubah fungsi, namun retribusi dari pasar-pasar tersebut ternyata tidak jelas.
Hal ini pun menjadi sorotan jajaran anggota DPRD Denpasar. Seperti diungkapkan politisi PDIP, Eko Supriadi. Wakil rakyat yang juga Ketua Komisi III DPRD Denpasar ini menyebut, adanya perubahan terminal di Denpasar yang dijadikan lahan-lahan pasar membuat fungsi lahan tersebut simpang siur. Pihaknya juga menyoroti, meski telah berubah fungsi menjadi pasar dan para pedagang sudah dipungut retribusi, namun pasar-pasar tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Denpasar.
“Kita sendiri melihat angkutan kota dan terminal sudah mati suri. Banyak lahan terminal yang sudah menjadi pasar. Contohnya di Kreneng dan Wangaya. Kalau memang itu pasar, kemana pemasukan pasar itu. Kami tidak pernah melihat pemasukan di PAD, itu masuk ke rekening APBD apa ke kantong pribadi?,” ujar Eko Supriadi, di Denpasar, Kamis (10/11).
Eko Supriadi mengatakan, berubahnya fungsi terminal menjadi salah satu pemicu semakin terpinggirkannya keberadaan angkutan kota di Denpasar. Keberadaan sopir-sopir angkutan kota semakin terdesak oleh keberadaan pedagang-pedagang di pasar tersebut. “Sekarang ini simpang siur. Di Kereneng dan Wangaya itu terminal atau pasar? Kalau memang terminal mari kita jalankan fungsi terminal, kalau memang dialihkan ke pasar mari kita jalankan fungsi pasar, biar jelas retribusinya masuk kemana,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Denpasar, AA Susrutha Ngurah Putra. Menurut politisi asal Puri Gerenceng ini, pemerintah tidak boleh mengubah fungsi terminal menjadi pasar seenaknya. Terlebih hingga kini pemasukan dari pasar-pasar tersebut juga tidak jelas. “Ini tidak ada retribusi sewa tempat, baik di Kreneng, di Wangaya juga tidak ada. Kawasan pungutan parkirnya juga harus jelas. Kalau tepi jalan masuk retribusi. Kalau di tengah pasar objek pajak,” ujar Susrutha.
Sementara terpisah, Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Gede Astika mengatakan, terkait adanya perubahan sejumlah terminal menjadi pasar tersebut pihaknya sedang menelusuri kronologis bagaimana perubahan tersebut bisa terjadi. “Kita sedang telusuri, kita cari tahu bagaimana kronologisnya dulu terminal bisa berubah jadi pasar,” kata Astika, kemarin.
Diakui Astika, saat ini memang dari pasar-pasar yang menggunakan lahan terminal tersebut belum memberikan kontribusi kepada daerah. Saat ini, kata dia pendapatan yang masuk dari pasar-pasar tersebut baru sebatas pendapatan dari sisi parkir. Itu pun masih kerjasama dengan koperasi pasar. “Ini kita sedang cari tahu. Saat ini memang baru dari parkir saja,” katanya.
Sementara, pantauan kemarin, di sejumlah terminal di Denpasar seperti di Terminal Kreneng dan Terminal Wangaya yang dulunya sebagai tempat mangkal para sopir angkot, memang telah berubah menjadi lahan Pasar. Angkot-angkot yang seharusnya berada di terminal tersebut tepaksa mangkal di luar terminal akibat terdesak oleh keberadaan pedagang-pedagang yang berjualan di dalam lokasi terminal. "Karena terminal sudah mati suri, kami terpaksa keliling. Keliling juga belum tentu dapat penumpang,” kata salah satu sopir angkot, Made Merta.
Pihaknya mengatakan pendapatan sopir semenjak mati surinya terminal juga semakin merosot. “Sehari paling banyak dapat Rp 70 ribu. Pakai beli bensin Rp 60 ribu. Hidupi anak istri gimana?,” kata Merta. Dia sangat menyayangkan pemerintah di Bali dan pemerintah Kota Denpasar yang katanya peduli terhadap rakyat kecil namun kenyataannya justru sebaliknya. Menurut Merta pemerintah juga tidak serius dalam menata dan mengatasai kemacetan lalu lintas, dan soal transportasi umum. “Buktinya kondisi terminal saja sudah tidak karuan,” tandasnya. nvi
Komentar