Pertemuan Pastika-Dewan Bali Batal

Dewan ingin mendengar jawaban detail, antara lain mengenai kondisi politik Bali menjelang pilkada.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, mengatakan, batalnya pertemuan Gubernur dengan Dewan Bali karena ada hal-hal yang belum matang. “Banyak hal, makanya kami perlu matangkan dulu sebelum dibawa ke hearing gabungan nanti. Memang dijadwalkan 6 Oktober tetapi ditunda, nanti diagendakan lagi,” tegas politisi Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, ini.

Sebelumnya jawaban Gubernur Pastika oleh Fraksi PDIP dinilai normatif. Yang dimaksud jawaban normatif, yakni ‘akan dikaji dan dipertimbangkan’. Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya mengatakan pihak DPRD Bali meminta dilakukan pertemuan gabungan membedah masalah-masalah yang ada. ”Jangan hanya dikaji dan dipertimbangkan, makanya kami harus kupas dan selesaikan,” ujar Tama Tenaya.
Kata Tama Tenaya, banyak masalah yang belum tuntas dijawab untuk mencari solusi yang pasti. Termasuk masalah keamanan dan politik di Bali menjelang pilkada.

Sementara Pemprov Bali menyebutkan Gubernur Pastika tidak bisa hadir di DPRD Bali karena ada agenda pemerintahan yang memang padat. “Sebenarnya eksekutif bisa hadir, tetapi waktunya sangat mepet. Karena nanti mau berbicara banyak, akhirnya ditunda. Kalau kejar-kejaran nanti nanggung juga. Makanya diagendakan ulang,” ujar Plt Karo Humas Pemprov Bali Ketut Teneng dikonfirmasi NusaBali, kemarin.

Teneng menyebutkan agenda Gubernur Pastika kemarin padat. Termasuk menghadiri pergantian pejabat BPK RI di Kantor BPK. Sehingga agenda dengan dewan diatur ulang. “Rencananya pergantian dan pelantikan pejabat BPK RI jam 10.00 Wita. Tabrakan dengan agenda DPR. Jadi dijadwalkan ulang,” imbuh Teneng.   

Sebelumnya Gubernur Pastika dalam jawabannya terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Bali menegaskan ketimpangan pembangunan di Bali terutama antara Bali Selatan-Bali Utara dan Bali Timur, sebagai implikasi dari kebijakan awal program pembangunan jangka panjang daerah Bali yang ditetapkan puluhan tahun yang lalu, yang meletakkan wilayah Bali Selatan sebagai daerah pariwisata.

Kemajuan pembangunan pariwisata, menurut Pastika, membuat ketimpangan itu menjadi semakin lebar, di samping secara kebetulan mayoritas masyarakat miskin berada di wilayah Bali Utara dan Bali Timur. Namun sesuai komitmen Gubernur Pastika semenjak pertama pemimpin, Ia mengaku telah memberikan perhatian serius untuk menghapus ketimpangan tersebut dan memprioritaskan program-program pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.