Tak Jamin Bansos 2016 Cair Tuntas
Proses administrasi dana hibah tinggal dua minggu lagi, sebelum APBD 2016 tutup buku.
GIANYAR, NusaBali
Wakil Bupati (Wabup) Gianyar Made Mahayastra mengatakan, siapapun tak bisa menjamin pencairan dana untuk sekitar 900 proposal bantuan hibah bansos (bantuan sosial) tahun 2016, bisa tuntas hingga pertengahan Desember 2016. Karena proposal itu masih banyak, juga tenaga di Pemkab Gianyar yang terlibat pencairan dana itu masih terbatas.
Hal itu ditegaskannya usai memimpin unsur eksekutif dalam Rapat Gabungan dengan DPRD Gianyar di Gedung DPRD setempat, Selasa (15/11). ‘’Tak ada pihak yang berani menjamin pencairan dana hibah semua proposal itu. Intinya, kami ini masih kerja, mari kontrol tiap hari. Kontrol itu kan kewenangan DPRD,’’ jelasnya.
Wabup Mahayastra langsung memimpin jajaran eksekutif dalam rapat tersebut. Karena rapat sebelumnya, Senin (14/11) di Gedung DPRD Gianyar, rencananya membahas materi KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk APBD 2017. Namun rapat itu dead lock alias buntu karena hanya dihadiri lima anggota DPRD dari PDIP. Sisanya, memilih keluar ruang rapat. Alasannya, mayoritas anggota DPRD itu merasa percuma membahas KUA-PPAS karena dana ratusan proposal bantuan hibah untuk masyarakat itu, belum cair. Padahal, proses administrasi pencairan dana hibah tinggal dua minggu lagi, sebelum tahun anggaran 2016 tutup buku, pertengahan Desember 2016. Sejumlah anggota DPRD pun mengancam tak akan membahas KUA-PPAS itu.
Mahayastra menegaskan, tanpa ada ancaman pun, eksekutif terus berkerja untuk kelancaran proses pencairan dana hibah itu. Terkait itu, pihaknya telah mengambil langkah, antara lain, menambah tenaga untuk memperlancar pencairan dana. Kata dia, kendala pencairan dana hibah itu, antara lain,
karena banyak proposal timbunan sejak tiga tahun lalu. Tempat proses dana hibah ada di sejumlah SKPD dengan SDM terbatas. Kendala tak kalah berat, banyak proposal yang masih salah ketik baik nama pihak pemohon, alamat, dan lainnya.
Ia mengklaim, SKPD pengelola hibah dana bansos sudah pleno setiap minggu terkait proses pencairan dana itu. Hasilnya, 1.263 proposal sudah diverifikasi, dan 305 diantaranya sudah proses menuju pencairan dana melalui Bagian Keuangan. Dari 305 itu, 128 proposal dananya sudah cair, 115 proposal masih pemeriksaan di tingkat pimpinan, dan sisanya masih dalam proses perbaikan.
Dari ribuan proposal itu, terbanyak ada di Dinas PU 905 proposal, dan 450 diantara sudah dalam proses verifikasi. ‘’Tim kami sudah kerja tiap hari lembur. Pencairan ini mandek karena karena ada aturan baru,’’ tegas Mahayastra. Ia mengaku akan berusaha menyelesaikan proses pencairan dana hibah ini hingga dua pekan ke depan, sesuai permintaan DPRD. Ia membantah dugaan pihak luar, pencairan dana hibah ini karena pimpinan Pemkab Gianyar memilih-milih wajah pemohon atau pertimbangan politik tertentu. ‘’Silakan cek di masing-maisng SKPD, silakan DPRD kawal,’’ujar Ketua DPC PDIP Gianyar ini. Untuk diketahui, dana bantuan hibah bansos tahun 2016 yang dikawal oleh 40 anggota DPRD Gianyar, tahun 2016, mencapai Rp 45 miliar.
Wakil Ketua DPRD Gianyar Ketut Jata menyarankan eksekutif fokus mengurus proposal bantuan hibah bansos itu. Dirinya meragukan paparan masing-masing SKPD karena terkesan kurang masuk akal, terutama dalam penerapan aturan dana hibah bansos. ‘’Ingat, dana hibah ini bukan untuk DPRD, tapi untuk masyarakat sesuai aspirasi,’’ jelasnya.
Jata menerangkan, semua DPRD didesak masyarakat terkait pencairan dana hibah itu. Karena masyarakat tahunya membuat proposal, perbaikan, dan pencairan. ‘’Kami pun sudah jelaskan, aturannya, dan proposal pun lengkap. Tapi yang mencairkan dana itu bukan DPRD, tapi eksekutif,’’ jelas mantan Ketua DPC Partai Demokrat Gianyar ini. Ia menyayangkan ketakutan berlebihan jajaran eksekutif dalam pencairan dana hibah ini. Padahal kegiatan ini bukan hal baru dan sudah ada contoh, seperti di Pemprov Bali.
Senada Ketut Jata, anggota DPRD Gianyar dari PDIP, Putu Febriantara mengatakan, tidak cairnya dana hibah bansos ini membuat keadaan makin runyam. Runyam itu karena DPRD tak akan melanjutkan pembahasan KUA-PPAS karena eksekutif dianggap kurang serius mengurus pencairan dana hibah itu. ‘‘Oleh karena itu, kami ingkatkan eksekutif agar dua minggu kedepan ini serius mengurus dana hibah itu,’’ jelas wakil rakyat asal Banjar Peninjoan, Desa Batuan, Sukawati ini. lsa
Hal itu ditegaskannya usai memimpin unsur eksekutif dalam Rapat Gabungan dengan DPRD Gianyar di Gedung DPRD setempat, Selasa (15/11). ‘’Tak ada pihak yang berani menjamin pencairan dana hibah semua proposal itu. Intinya, kami ini masih kerja, mari kontrol tiap hari. Kontrol itu kan kewenangan DPRD,’’ jelasnya.
Wabup Mahayastra langsung memimpin jajaran eksekutif dalam rapat tersebut. Karena rapat sebelumnya, Senin (14/11) di Gedung DPRD Gianyar, rencananya membahas materi KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk APBD 2017. Namun rapat itu dead lock alias buntu karena hanya dihadiri lima anggota DPRD dari PDIP. Sisanya, memilih keluar ruang rapat. Alasannya, mayoritas anggota DPRD itu merasa percuma membahas KUA-PPAS karena dana ratusan proposal bantuan hibah untuk masyarakat itu, belum cair. Padahal, proses administrasi pencairan dana hibah tinggal dua minggu lagi, sebelum tahun anggaran 2016 tutup buku, pertengahan Desember 2016. Sejumlah anggota DPRD pun mengancam tak akan membahas KUA-PPAS itu.
Mahayastra menegaskan, tanpa ada ancaman pun, eksekutif terus berkerja untuk kelancaran proses pencairan dana hibah itu. Terkait itu, pihaknya telah mengambil langkah, antara lain, menambah tenaga untuk memperlancar pencairan dana. Kata dia, kendala pencairan dana hibah itu, antara lain,
karena banyak proposal timbunan sejak tiga tahun lalu. Tempat proses dana hibah ada di sejumlah SKPD dengan SDM terbatas. Kendala tak kalah berat, banyak proposal yang masih salah ketik baik nama pihak pemohon, alamat, dan lainnya.
Ia mengklaim, SKPD pengelola hibah dana bansos sudah pleno setiap minggu terkait proses pencairan dana itu. Hasilnya, 1.263 proposal sudah diverifikasi, dan 305 diantaranya sudah proses menuju pencairan dana melalui Bagian Keuangan. Dari 305 itu, 128 proposal dananya sudah cair, 115 proposal masih pemeriksaan di tingkat pimpinan, dan sisanya masih dalam proses perbaikan.
Dari ribuan proposal itu, terbanyak ada di Dinas PU 905 proposal, dan 450 diantara sudah dalam proses verifikasi. ‘’Tim kami sudah kerja tiap hari lembur. Pencairan ini mandek karena karena ada aturan baru,’’ tegas Mahayastra. Ia mengaku akan berusaha menyelesaikan proses pencairan dana hibah ini hingga dua pekan ke depan, sesuai permintaan DPRD. Ia membantah dugaan pihak luar, pencairan dana hibah ini karena pimpinan Pemkab Gianyar memilih-milih wajah pemohon atau pertimbangan politik tertentu. ‘’Silakan cek di masing-maisng SKPD, silakan DPRD kawal,’’ujar Ketua DPC PDIP Gianyar ini. Untuk diketahui, dana bantuan hibah bansos tahun 2016 yang dikawal oleh 40 anggota DPRD Gianyar, tahun 2016, mencapai Rp 45 miliar.
Wakil Ketua DPRD Gianyar Ketut Jata menyarankan eksekutif fokus mengurus proposal bantuan hibah bansos itu. Dirinya meragukan paparan masing-masing SKPD karena terkesan kurang masuk akal, terutama dalam penerapan aturan dana hibah bansos. ‘’Ingat, dana hibah ini bukan untuk DPRD, tapi untuk masyarakat sesuai aspirasi,’’ jelasnya.
Jata menerangkan, semua DPRD didesak masyarakat terkait pencairan dana hibah itu. Karena masyarakat tahunya membuat proposal, perbaikan, dan pencairan. ‘’Kami pun sudah jelaskan, aturannya, dan proposal pun lengkap. Tapi yang mencairkan dana itu bukan DPRD, tapi eksekutif,’’ jelas mantan Ketua DPC Partai Demokrat Gianyar ini. Ia menyayangkan ketakutan berlebihan jajaran eksekutif dalam pencairan dana hibah ini. Padahal kegiatan ini bukan hal baru dan sudah ada contoh, seperti di Pemprov Bali.
Senada Ketut Jata, anggota DPRD Gianyar dari PDIP, Putu Febriantara mengatakan, tidak cairnya dana hibah bansos ini membuat keadaan makin runyam. Runyam itu karena DPRD tak akan melanjutkan pembahasan KUA-PPAS karena eksekutif dianggap kurang serius mengurus pencairan dana hibah itu. ‘‘Oleh karena itu, kami ingkatkan eksekutif agar dua minggu kedepan ini serius mengurus dana hibah itu,’’ jelas wakil rakyat asal Banjar Peninjoan, Desa Batuan, Sukawati ini. lsa
Komentar