Nihil Pengawasan Jadi Sorotan DPRD

Salah satunya, hotel terintegrasi untuk lokasi karantina pasien Covid-19 masih nihil petugas pengawasan.  Rapat kerja dipimpin Asisten II Setda Tabanan AA Ngurah Trisna Dalem, dihadiri Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, Ketua Komisi I I Putu Eka Putra Nurcahyadi dan Ketua Komisi IV I Gusti Komang Wastana.

Hal lain yang disoroti dewan, pelaksanaan upacara adat yang saat ini marak dilaksanakan dengan melibatkan orang banyak. Satgas diminta untuk menyosialisasikan ke masyarakat agar setiap warga yang melaksanakan upacara adat melaporkannya kepada pihak kelian setempat, bendesa adat, lanjut Satgas kabupaten. Sehingga, nantinya ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan prokes pada upacara adat itu sendiri.

Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga juga meminta agar pihak Satgas menugaskan petugas keamanan di tempat isolasi terintegrasi yakni hotel. Sebab, kerap kali menerima laporan di tempat penanganan isolasi terintegrasi tersebut lalulalang masyarakat yang menjenguk justru bebas sehingga perlu ditambah petugas kemananan dari aparat baik Satpol PP, Polri dan TNI.

Melihat masifnya perkembangan Covid-19 di Tabanan, DPRD meminta agar menambah jumlah bed di rumah sakit sebagai antisipasi melonjaknya kasus. Agar tidak nantinya kesulitan dalam penganangan ketika penuh.

Terakhir, mengenai informasi yang harus disebarluaskan ke masyarakat. Pemerintah harus menyebarluaskan proses pencegahannya daripada hanya menginformasikan terkait jumlah kasus berapa, sembuh berapa dan meninggal berapa. ‘’Lebih baik, pemerintah menyajikan informasi terkait penanganan untuk mencegahnya timbul klaster baru yang telah dilakukan pemerintah setiap harinya,’’ ujar Made Dirga.

Dia menegaskan masyarakat dan Satgas Covid-91 harus bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19. Khusus Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar lebih digaungkan hingga masyarakat bisa patuh dengan protokol kesehatan Covid-19. "Satgas Gotong Royong sudah aktif. Hanya tinggal dimaksimalkan lagi," tegas politikus PDIP asal Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan ini.

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Nurcahydi. Karena penyebaran kasus Covid-19 disinyalir dari cluster adat, pemerintah lebih menegaskan kembali aturan pembatasan. Jangan diberikan presentase, berikan jumlah pasti berapa orang yang bisa menghadiri upacara adat di masyarakat. "Kalau hanya presentase, masyarakat akan mempunyai pemikiran bias, jadi pemerintah dan desa adat harus duduk kembali menegaskan aturan tersebut," pintanya.

Dia juga minta UPTD RS Nyitdah segera menambah bed seiring meningkatnya penyebaran virus Covid-19 di Tabanan. Anggaran untuk penanganan Covid-19 agar segera dibahas sehingga pemangku kebijakan di masyarakat bisa segera menjalankan tugas. "Jangan lagi ada ditunda masalah anggaran, segera realiasikan untuk penanganan Covid-19," tegas Eka Nurcahyadi.

Terkait hal tersebut, Asisten II Setda Tabanan AA Ngurah Trisna Dalem akan menyampaikan sorotan dewan dalam penanganan Covid-19 ke Sekda Tabanan. Terutama penambahan petugas pengawasan di hotel terintegrasi yang selama ini hanya diawasi oleh petugas kesehatan. Penambahan bed di rumah penanganan Covid-19 juga akan diusulkan. "Kami akan bahas kembali usulan ini dan disampaikan ke Sekda Tabanan," tandasnya. *des.