Swab PCR Gratis Solusi Terbaik
Jika Lockdown, Pangan Warga Harus Ditanggung
Pelaku industri pariwisata di Gianyar sangat menyetujui jika pemerintah pusat bisa menggratiskan tes swab PCR.
GIANYAR, NusaBali
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Gianyar Pande Mahayana Adityawarman menilai wacana lockdown (menutup aktivitas) dalam kurun waktu tentu, untuk mencegah penularan kasus pandemi Covid-19, bukan solusi terbaik. Karena dampaknya berat, terutama biaya pangan masyarakat, tidak kecil.
"Wacana untuk penerapkan lockdown dalam menekan kasus Covid-19 di Gianyar maupun di Bali, tampaknya sangat sulit terwujud. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat selama pelaksanaan lockdown," ujarnya.
Adit Pande sangat setuju soal usulan Swab PCR (polymerase chain reaction) gratis untuk wisatawan yang berkunjung ke Bali. Menurutnya, hal ini akan jadi solusi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik (wisdom) ke Bali. Pelaku industri pariwisata di Gianyar pun mengharapkan wacana swab PCR gratis dari pemerintah pusat untuk wisatawan yang berencana ke Bali diharapkan bisa terwujud.
Dipaparkannya, industri pariwisata di Gianyar tentunya sangat menyetujui jika pemerintah pusat bisa menggratiskan tes swab PCR. Langkah ini bisa dilaksanakan setelah pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Bali. "Untuk mendorong kedatangan wisatawan domestik ke Bali memang mereka tidak boleh dibebankan lagi dengan biaya tes swab PCR," ujarnya.
Diungkapkannya, saat ini sedang dalam pelaksanaan PPKM jilid II. Pelaksanaan PPKM perpanjangan ini diharapkan betul-betul optimal untuk menekan kasus Covid-19 di Gianyar maupun di Bali. "Masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga program PPKM berhasil dan kasus covid-19 bisa menurun," ucapnya.
Kebijakan pemerintah juga selama ini masih menyeimbangkan penanganan kesehatan (pandemi covid-19) dengan upaya menggerakan ekonomi. Aktifitas ekonomi bisa berjalan tentu dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
Terkait rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berkantor di Bali menjadi kabar baik. Menparekraf diharapkan bisa mengetahui langsung segala kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Bali. " Menparekraf bisa membuat master plan recovery pariwisata dari Bali," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta menginginkan Bali lockdown selama 2 minggu. Hal ini menyusul adanya peningkatan signifikan kasus konfirmasi positif Covid-19 dari hari ke hari. Selain itu, ketua dewan asal Banjar Mancawarna, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring ini juga meragukan efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut politisi PDIP ini, yang terjadi di lapangan hanyalah kamuflase. Bahwa kerumunan masih tetap terjadi mulai dari aktivitas pasar, pasar malam, hingga acara adat dan keagamaan. Bahkan Tagel menyaksikan sendiri acara adat tetap digelar seperti sebelum pandemi, dengan catatan krama tidak diizinkan mengunggah ke media sosial. Tagel Winarta prihatin melihat kondisi ini. "Imbauan hanya berlaku setengah-setengah. Di lapangan semua kamuflase. Tidak ditegakkan dengan tegas. Masih pilih kasih, setengah setengah. Piodalan masih berkerumun, Pasar rame, senggol rame. Artinya surat edaran itu untuk apa?," ungkapnya.*nvi
"Wacana untuk penerapkan lockdown dalam menekan kasus Covid-19 di Gianyar maupun di Bali, tampaknya sangat sulit terwujud. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat selama pelaksanaan lockdown," ujarnya.
Adit Pande sangat setuju soal usulan Swab PCR (polymerase chain reaction) gratis untuk wisatawan yang berkunjung ke Bali. Menurutnya, hal ini akan jadi solusi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik (wisdom) ke Bali. Pelaku industri pariwisata di Gianyar pun mengharapkan wacana swab PCR gratis dari pemerintah pusat untuk wisatawan yang berencana ke Bali diharapkan bisa terwujud.
Dipaparkannya, industri pariwisata di Gianyar tentunya sangat menyetujui jika pemerintah pusat bisa menggratiskan tes swab PCR. Langkah ini bisa dilaksanakan setelah pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Bali. "Untuk mendorong kedatangan wisatawan domestik ke Bali memang mereka tidak boleh dibebankan lagi dengan biaya tes swab PCR," ujarnya.
Diungkapkannya, saat ini sedang dalam pelaksanaan PPKM jilid II. Pelaksanaan PPKM perpanjangan ini diharapkan betul-betul optimal untuk menekan kasus Covid-19 di Gianyar maupun di Bali. "Masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga program PPKM berhasil dan kasus covid-19 bisa menurun," ucapnya.
Kebijakan pemerintah juga selama ini masih menyeimbangkan penanganan kesehatan (pandemi covid-19) dengan upaya menggerakan ekonomi. Aktifitas ekonomi bisa berjalan tentu dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
Terkait rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berkantor di Bali menjadi kabar baik. Menparekraf diharapkan bisa mengetahui langsung segala kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Bali. " Menparekraf bisa membuat master plan recovery pariwisata dari Bali," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta menginginkan Bali lockdown selama 2 minggu. Hal ini menyusul adanya peningkatan signifikan kasus konfirmasi positif Covid-19 dari hari ke hari. Selain itu, ketua dewan asal Banjar Mancawarna, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring ini juga meragukan efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut politisi PDIP ini, yang terjadi di lapangan hanyalah kamuflase. Bahwa kerumunan masih tetap terjadi mulai dari aktivitas pasar, pasar malam, hingga acara adat dan keagamaan. Bahkan Tagel menyaksikan sendiri acara adat tetap digelar seperti sebelum pandemi, dengan catatan krama tidak diizinkan mengunggah ke media sosial. Tagel Winarta prihatin melihat kondisi ini. "Imbauan hanya berlaku setengah-setengah. Di lapangan semua kamuflase. Tidak ditegakkan dengan tegas. Masih pilih kasih, setengah setengah. Piodalan masih berkerumun, Pasar rame, senggol rame. Artinya surat edaran itu untuk apa?," ungkapnya.*nvi
Komentar