Sempat Dianggarkan Rp 30 Triliun di APBN
Tidak Masalahkan Penlok, DPRD Bali Kawal Proyek Bandara Buleleng
Versi Kadis Perhubungan Bali, Wayan Samsi Gunarta, Bandara Buleleng dianggarkan Rp 9 triliun, sementara Jalan Tol Rp 21 triliun
DENPASAR, NusaBali
Walaupun belum ada keputusan tentang penentapan lokasi (Penlok), namun rencana pembangunan Bandara Buleleng sudah sempat dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 30 triliun melalui APBN 2021. DPRD Bali pun siap kawal pembangunan Bandara Buleleng, yang belakangan diwacanakan akan dibangun di kawasan Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng (Barat).
Perihal anggaran sebesar Rp 30 triliun dari APBN 2021 untuk pembangunan Bandara Buleleng berikut infrastruktur pendukungnya ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi masalah anggaran, pajak, pariwisata), Ida Gede Komang Kresna Budi, di Denpasar, Senin (1/2). Menurut Kresna Budi, anggaran Rp 30 triliun di APBN itulah yang harus dikawal Pemprov Bali, supaya cepat bisa terealisasi.
"Rencana pembangunan Bandara Buleleng kan sudah dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 30 triliun. Tetapi, anggaran sebesar itu bukan hanya untuk pembangunan Bandara Buleleng saja, melainkan suah termasuk keseluruhan proses dan infrastruktur pendukungnya. Kami sekarang desak eksekutif untuk mengawal ini," ujar Kresna Budi.
Politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng ini menyebutkan, DPRD Bali juga siap mengawal supaya Bandara Buleleng bisa segara digarap, demi pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. "Kalau dana Rp 30 triliun ini benar direalisasikan, akan berdampak signifikan terhadap pembangunan di Bali,” tandas Kresdna Budi.
“Bagus itu, kalau pusat benar-benar merealisasikan dana APBN sebesar Rp 30 triliun. Namanya penggodokan anggaran di pusat, ya harus dikawal. Kami Komisi II DPRD Bali siap kawal agar realisasinya gol," lanjut politisi yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.
Terkait Penlok Bandara Buleleng, Kresna Budi mengaku tidak masalah di mana pun lokasinya. Yang penting, sesuai dengan kajian teknis penerbangan. Menurut Kresna Budi, pihaknya tidak ada kepentingan soal Penlok Bandara Buleleng. “Mau dibangun di Buleleng Baratau atau Buleleng Timur, silakan pusat yang menentukan dengan kajian teknis. Yang penting, cepat realiasinya," pinta Kresna Budi.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Bali (yang membidangi membidangi infra-struktur, pembangunan, lingkungan, dan energi), AA Ngurah Adi Ardhana, menyebutkan dana APBN untuk pembangunan Bandara Buleleng tidak gelondongan Rp 30 triliun. Menurut Adi Ardhana, anggaran Rp 30 triliun dari APBN 2021 yang diungkapkan Kresna Budi adalah untuk investasi keseluruhan jika Bandara Buleleng dibangun.
"Artinya, kalau Bandara Buleleng dibangun, jumlah investasi yang akan terjadi adalah sebesar Rp 30 triliun," tegas politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ini saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kemarin.
Investasi tersebut, kata Adi Ardhana, berupa sarana prasarana pendukung, seperti infrastruktur akses jalan dan tranportasi publik. "Ini sudah pernah diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali (Wayan Samsi Gunarta, Red) saat hearing dengan Komisi III DPRD Bali awal tahun 2021," tegas Adi Ardhana.
Adi Ardhana mengungkapkan, untuk pembangunan Bandara Buleleng, DPRD Bali telah menyetujui anggaran Rp 58 miliar khusus buat pembebasan lahan milik warga. Anggaran Rp 58 miliar tersebut akan diambilkan dari APBD Induk Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021. "Kami di Komisi III DPRD Bali mendukung penuh realisasi anggaran untuk pembangunan Bandara Buleleng tersebut," sergah politisi PDIP yang juga praktisi pariwisata ini.
Dihubungi terpisah terkait adanya anggaran Rp 30 miliar dari APBN untuk pembangunan Bandara Buleleng, Senin kemarin, Kadis Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta mengatakan memang awalnya ada perintah dari Presiden Jokowi kepada Kementerian Keuangan untuk menganggarkan Rp 30 triliun. Namun, karena Penlok Bandara Buleleng belum siap, anggaran itu tidak jadi dialokasikan di APBN 2021.
"Awalnya memang ada anggaran Rp 30 triliun disiapkan atas perintah Pak Presiden kepada Menteri Keuangan. Itu harusnya dianggarkan dalam APBN 2021. Tapi, kan Penlok Bandara Buleleng belum siap," jelas Samsi Gunarta.
Samsi Gunarta mengungkapkan, saat ini pusat baru merencanakan pembangunan infrastruktur penunjang Bandara Buleleng saja, seperti Jalan Tol Gilimanuk (Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana)-Desa Sumberklampok (Kecamatan Gerokgak, Buleleng) sepanjang 7 kilometer. Selain itu, juga siapkan Jalan Tol Soka (Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Tabanan)-Desa Celukan Bawang (Kecamatan Gerokgak, Buleleng) sepanjang 45 kilometer dan Jalan Tol Benoa (Denpasar Selatan)-Mengwi (Kecamatan Mengwi, Badung) sepanjang 45 kilometer.
"Jalan Tol ini sekarang baru tahap feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Total anggaran Jalan Tol dari APBN disiapkan sekitar Rp 21 triliun. Kalau Bandara Buleleng, itu hanya dianggarkan Rp 9 triliun," papar birokrat asal Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Tabanan ini. *nat
Perihal anggaran sebesar Rp 30 triliun dari APBN 2021 untuk pembangunan Bandara Buleleng berikut infrastruktur pendukungnya ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi masalah anggaran, pajak, pariwisata), Ida Gede Komang Kresna Budi, di Denpasar, Senin (1/2). Menurut Kresna Budi, anggaran Rp 30 triliun di APBN itulah yang harus dikawal Pemprov Bali, supaya cepat bisa terealisasi.
"Rencana pembangunan Bandara Buleleng kan sudah dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 30 triliun. Tetapi, anggaran sebesar itu bukan hanya untuk pembangunan Bandara Buleleng saja, melainkan suah termasuk keseluruhan proses dan infrastruktur pendukungnya. Kami sekarang desak eksekutif untuk mengawal ini," ujar Kresna Budi.
Politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng ini menyebutkan, DPRD Bali juga siap mengawal supaya Bandara Buleleng bisa segara digarap, demi pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. "Kalau dana Rp 30 triliun ini benar direalisasikan, akan berdampak signifikan terhadap pembangunan di Bali,” tandas Kresdna Budi.
“Bagus itu, kalau pusat benar-benar merealisasikan dana APBN sebesar Rp 30 triliun. Namanya penggodokan anggaran di pusat, ya harus dikawal. Kami Komisi II DPRD Bali siap kawal agar realisasinya gol," lanjut politisi yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.
Terkait Penlok Bandara Buleleng, Kresna Budi mengaku tidak masalah di mana pun lokasinya. Yang penting, sesuai dengan kajian teknis penerbangan. Menurut Kresna Budi, pihaknya tidak ada kepentingan soal Penlok Bandara Buleleng. “Mau dibangun di Buleleng Baratau atau Buleleng Timur, silakan pusat yang menentukan dengan kajian teknis. Yang penting, cepat realiasinya," pinta Kresna Budi.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Bali (yang membidangi membidangi infra-struktur, pembangunan, lingkungan, dan energi), AA Ngurah Adi Ardhana, menyebutkan dana APBN untuk pembangunan Bandara Buleleng tidak gelondongan Rp 30 triliun. Menurut Adi Ardhana, anggaran Rp 30 triliun dari APBN 2021 yang diungkapkan Kresna Budi adalah untuk investasi keseluruhan jika Bandara Buleleng dibangun.
"Artinya, kalau Bandara Buleleng dibangun, jumlah investasi yang akan terjadi adalah sebesar Rp 30 triliun," tegas politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara ini saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Senin kemarin.
Investasi tersebut, kata Adi Ardhana, berupa sarana prasarana pendukung, seperti infrastruktur akses jalan dan tranportasi publik. "Ini sudah pernah diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali (Wayan Samsi Gunarta, Red) saat hearing dengan Komisi III DPRD Bali awal tahun 2021," tegas Adi Ardhana.
Adi Ardhana mengungkapkan, untuk pembangunan Bandara Buleleng, DPRD Bali telah menyetujui anggaran Rp 58 miliar khusus buat pembebasan lahan milik warga. Anggaran Rp 58 miliar tersebut akan diambilkan dari APBD Induk Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021. "Kami di Komisi III DPRD Bali mendukung penuh realisasi anggaran untuk pembangunan Bandara Buleleng tersebut," sergah politisi PDIP yang juga praktisi pariwisata ini.
Dihubungi terpisah terkait adanya anggaran Rp 30 miliar dari APBN untuk pembangunan Bandara Buleleng, Senin kemarin, Kadis Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta mengatakan memang awalnya ada perintah dari Presiden Jokowi kepada Kementerian Keuangan untuk menganggarkan Rp 30 triliun. Namun, karena Penlok Bandara Buleleng belum siap, anggaran itu tidak jadi dialokasikan di APBN 2021.
"Awalnya memang ada anggaran Rp 30 triliun disiapkan atas perintah Pak Presiden kepada Menteri Keuangan. Itu harusnya dianggarkan dalam APBN 2021. Tapi, kan Penlok Bandara Buleleng belum siap," jelas Samsi Gunarta.
Samsi Gunarta mengungkapkan, saat ini pusat baru merencanakan pembangunan infrastruktur penunjang Bandara Buleleng saja, seperti Jalan Tol Gilimanuk (Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana)-Desa Sumberklampok (Kecamatan Gerokgak, Buleleng) sepanjang 7 kilometer. Selain itu, juga siapkan Jalan Tol Soka (Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Tabanan)-Desa Celukan Bawang (Kecamatan Gerokgak, Buleleng) sepanjang 45 kilometer dan Jalan Tol Benoa (Denpasar Selatan)-Mengwi (Kecamatan Mengwi, Badung) sepanjang 45 kilometer.
"Jalan Tol ini sekarang baru tahap feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Total anggaran Jalan Tol dari APBN disiapkan sekitar Rp 21 triliun. Kalau Bandara Buleleng, itu hanya dianggarkan Rp 9 triliun," papar birokrat asal Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Tabanan ini. *nat
1
Komentar