DPP Tegaskan Gerakan ‘Kudeta’ Demokrat Nyata Adanya

Bahkan sudah ada gelontoran dana awal 25% dan sisanya akan dibagi setelah ‘kudeta’ berjalan sukses dengan menempatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Menurut Sekjen Teuku Riefky dalam keterangannya yang diterima NusaBali, Jumat (5/2) malam dalam kasus GPK PD tidak mungkin segelintir kader dan eks kader Demokrat berani dan yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu. "Menurut kesaksian kader yang merasa dijebak, telah ada dana awal 25 persen. Sisanya akan diberi setelah Kongres Luar Biasa (KLB) selesai dan saudara Moeldoko menjadi pemimpin baru," beber Teuku Riefky.

Kata Teuku Riefky, upaya ambil alih kursi Ketua Umum DPP Demokrat juga ada bukti kuat keterlibatan eksternal yang ada dalam lingkaran kekuasaan ketika Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan dan berbicara langsung dengan sejumlah kader Demokrat baik pusat dan di daerah. "Gerakan saudara Moeldoko juga aktif ‘involved’ secara langsung. Bagaimana mungkin hanya dianggap sebagai permasalahan internal partai," ujar Teuku Riefky.

Teuku Riefky merujuk kasus sejarah demokrasi di Indonesia ketika pada 22 Juni 1996 dilaksanakan KLB Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan, Sumatera Utara yang berhasil mengganti Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI saat itu. "KLB PDI itu bukan persoalan internal atau konflik antara kubu Megawati dan Soeryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah," ujar Teuku Riefky.

Dijelaskan Teuku Riefky, seandainya GPK PD ini benar-benar sukses merebut kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat dan terjadi dualisme kepengurusan, maka Partai Demokrat tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 dan Pilkada mendatang.

"Kami apresiasi kader Partai Demokrat yang melaporkan dan deteksi dini dengan cepat dengan melapor kepada DPP. Ini membuktikan kita solid menjaga kehormatan partai," ujar Teuku Riefky. Partai Demokrat kata Teuku Riefky tidak bermaksud melawan negara dan tidak pernah menuduh pejabat negara di pemerintahan Presiden Jokowi Widodo terlibat dalam GPK PD.

Sementara Wasekjen DPP Demokrat, Putu Supadma Rudana yang kemarin mendampingi Sekjen Teuku Riefky saat dikonfirmasi terpisah mengatakan pasca GPK PD terbongkar, kader Demokrat rapatkan barisan. Kata Supadma Rudana, kader Partai Demokrat Bali yang duduk di DPP, DPD, DPC, DPAC sampai tingkat ranting dan anak ranting telah menyampaikan sikap dan pernyataan kesetiaan dan loyalitas kepada Ketua Umum dan tunduk dengan garis partai. "Kader yang duduk di eksekutif dan legislatif, serta kepengurusan setia dan loyal dengan kepemimpin Ketua Umum AHY. Siap menjaga kehormatan dan martabat Partai Demokrat. Kita solid dan siap dalam segala situasi menjaga martabat partai. GPK PD ini membuat kita makin solid," ujar Anggota Fraksi Demokrat DPR RI dapil Bali ini. *nat