Koster Minta Satgas Gotong Royong Kembali Dibentuk

Berkenaan dengan itu, Gubernur Bali Wayan Koster bersama para bupati/walikota se-Bali telah mengambil kebijakan pelaksanaan PPKM dilakukan di semua kabupaten/kota serta di semua desa/kelurahan di Bali. Gubernur Koster juga meminta pembentukan kembali Satgas Gotong Royong Covid-19 berbasis desa adat.

“Sebelumnya pada tahun 2020, Satgas Gotong Royong berbasis desa adat kita juga telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan mampu menekan angka kenaikan kasus yang signifikan, dan hal tersebut mendapat apresiasi dari Bapak Presiden. Untuk itu, mari sekarang kita lanjutkan kembali agar kasus Covid-19 di Bali dapat kita tekan," ujar Gubernur Koster dalam Rakor Pelaksanaan PPKM Berbasis Desa/Kelurahan Provinsi Bali dengan para perbekel, bendesa adat dan lurah se-Bali yang digelar melalui daring atau zoom meeting dari Jayasabha Denpasar pada Redite Umanis Ukir, Minggu (14/2) siang.

Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini menjelaskan bahwa susunan Satgas terdiri atas unsur Pembina, yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas, atau unsur lain yang ada di desa/desa adat, kemudian Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Bidang.

Satgas memiliki beberapa tugas, di antaranya secara niskala nunas ica kepada Ida Bhatara Sasuhunan di Pura Kahyangan Tiga sesuai dengan dresta desa adat setempat.

Sedangkan secara sekala, bertugas melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan mengarahkan warga agar melakukan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan menerapkan 6M, yakni Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun dan Mentaati aturan, serta mendukung petugas kesehatan dalam melakukan 3T (Tracing, Testing dan Treatment). “Saya juga minta agar para anggota Satgas membangun rasa gotong royong sesama krama desa adat/warga desa/kelurahan. Selain itu juga dapat menghimpun bantuan dari masyarakat yang mampu, baik berupa punia maupun lainnya untuk didistribusikan kepada masyarakat setempat yang membutuhan bantuan. Namun, di sini saya tegaskan pemberian bantuan ini bukan kewajiban masyarakat atau membebani masyarakat, melainkan bersifat sukarela. Yang berkewajiban adalah pemerintah," ujar Gubernur Koster.

Lebih jauh, Gubernur Koster menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas, Satgas hendaknya dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai unsur, antara lain Satlinmas, TP PKK, Posyandu, Dasa Wisma, Tokoh Agama, Karang Taruna, Tenaga Kesehatan serta berkomunikasi dengan Satgas di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

Sedangkan sumber pendanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh Satgas tersebut, bersumber dari Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDes; Dana Kelurahan melalui APBD kabupaten/kota; Dana Desa Adat melalui APB Desa Adat dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

“Saya tekankan penggunaan dana tersebut harus transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi serta digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban penggunaan biaya tersebut harus disesuaikan dengan sumber pendanaan, sehingga dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar," ucap Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Gubernur yang pernah menjabat sebagai anggota Badan Anggaran di DPR RI ini berharap pembentukan Satgas dapat direlisasikan dengan cepat, sehingga angka kasus Covid-19 di Bali dapat ditekan dengan baik, dan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dana tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Mari kita bekerja secara proaktif dan aktif serta selalu bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Mari kita Sagilik-Saguluk, Salunglung-Sabayantaka, Paras-Paros, Sarpana Ya, kita harus kompak, semangat bergotong royong dengan tertib, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab sesuai arahan dan kebijakan dari pemerintah," katanya seraya memberikan semangat pada seluruh kepala desa, bendesa adat dan lurah se-Bali. *nat