Komisi IV Desak Penertiban Joged Jaruh
Dalam rapat kerja dengan Gubernur Bali, juga disoal masalah pendidikan yang biayanya masih mahal
DENPASAR, NusaBali
Desakan supaya menertibkan pementasan Joged Jaruh (porno) kembali mengemuka. Kali ini, Komisi IV DPRD Bali mendesak supaya Gubernur Made Mangku Pastika segera menertibkan Joged Jaruh di lapangan karena sangat berbahaya bagi anak-anak yang menonton.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta, disela-sela rapat kerja dengan Gubernur Pastika, di Gedung DPRD Bali, Selasa (22/11), meminta agar penertiban dilakukan sesegara mungkin. Dalam rapat kerja kemarin, hadir Gubernur Made Mangku Pastika, Wagub I Ketut Sudikerta, Sekprov Bali Cokorda Ngurah Pemayun, Inspektorat I Ketut Teneng dan sejumlah pejabat Pemprov Bali lainnya. Rapat kerja dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama. Dialog dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Bagus Alit Putra.
Nyoman Parta mengatakan, Joged Jaruh yang dipertunjukkan di desa-desa sangat mencederai pelestarian budaya adiluhung Bali. Joged Bumbung yang sudah masuk warisan dunia ini menjadi jelek citranya karena disajikan menjadi joged pornoaksi. "Kita meminta pemerintah tegas dalam menertibkan atraksi tarian yang mengarah ke porno ini," ujar Parta.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan yang memimpin Komisi IV membidangi pendidikan dan seni budaya ini juga menyoal masalah pendidikan yang masih mahal biayanya. Parta mengungkap masih banyaknya pungutan kepada siswa di sekolah setiap bulannya. "Selama ini kita sering gembar-gembor mengatakan pendidikan murah dan gratis. Nyatanya masih ada pungutan dan biaya mahal dipungut sekolah," ungkapnya.
Parta juga menyoal pelestarian budaya Bali seperti pelestarian lontar-lontar di Bali supaya mendapatkan perhatian pemerintah. Penyuluh Bahasa Bali selama ini konsen dengan pelestarian lontar usada, lontar kediyatmikan, lontar kewisesan sampai lontar pangleakan."Kami minta secara teknis pemerintah maksimalkan upaya-upaya pelestarian lontar ini," tegas politisi asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Atas kondisi ini, Gubernur Made Mangku Pastika mengatakan sudah tekan SK untuk penertiban Joged Jaruh di Bali. Menurutnya, Tim Yustisi atau tim yang akan menindak sebagai penegakan hukum sudah siap bergerak. "Tim Yustisi segera turun tertibkan itu. Saya sudah buat SK-nya," ujar mantan Kapolda Bali ini.
Sementara soal lontar-lontar sastra Bali, Pastika mengatakan pemerintah berupaya lontar-lontar di Bali bisa dilestarikan sebagai warisan leluhur. "Ini harta karun yang harus diselamatkan. Kami konsisten untuk membantu upaya pelestariannya," ujar Pastika.
Masalah pungutan di sekolah, kemarin dipertegas Pastika akan ditindak tegas. Karena, Pemprov Bali sudah membentuk Satgas Saber Pungli. Satuan tugas ini nanti pertama fokusnya akan menyasar pendidikan. "Karena di pendidikan paling banyak laporan pungli. Satgas saya sudah bentuk dan hari ini dilantik," ujar pensiunan jenderal berpangkat Komjen Polisi ini. * nat
Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta, disela-sela rapat kerja dengan Gubernur Pastika, di Gedung DPRD Bali, Selasa (22/11), meminta agar penertiban dilakukan sesegara mungkin. Dalam rapat kerja kemarin, hadir Gubernur Made Mangku Pastika, Wagub I Ketut Sudikerta, Sekprov Bali Cokorda Ngurah Pemayun, Inspektorat I Ketut Teneng dan sejumlah pejabat Pemprov Bali lainnya. Rapat kerja dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama. Dialog dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Bagus Alit Putra.
Nyoman Parta mengatakan, Joged Jaruh yang dipertunjukkan di desa-desa sangat mencederai pelestarian budaya adiluhung Bali. Joged Bumbung yang sudah masuk warisan dunia ini menjadi jelek citranya karena disajikan menjadi joged pornoaksi. "Kita meminta pemerintah tegas dalam menertibkan atraksi tarian yang mengarah ke porno ini," ujar Parta.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan yang memimpin Komisi IV membidangi pendidikan dan seni budaya ini juga menyoal masalah pendidikan yang masih mahal biayanya. Parta mengungkap masih banyaknya pungutan kepada siswa di sekolah setiap bulannya. "Selama ini kita sering gembar-gembor mengatakan pendidikan murah dan gratis. Nyatanya masih ada pungutan dan biaya mahal dipungut sekolah," ungkapnya.
Parta juga menyoal pelestarian budaya Bali seperti pelestarian lontar-lontar di Bali supaya mendapatkan perhatian pemerintah. Penyuluh Bahasa Bali selama ini konsen dengan pelestarian lontar usada, lontar kediyatmikan, lontar kewisesan sampai lontar pangleakan."Kami minta secara teknis pemerintah maksimalkan upaya-upaya pelestarian lontar ini," tegas politisi asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Atas kondisi ini, Gubernur Made Mangku Pastika mengatakan sudah tekan SK untuk penertiban Joged Jaruh di Bali. Menurutnya, Tim Yustisi atau tim yang akan menindak sebagai penegakan hukum sudah siap bergerak. "Tim Yustisi segera turun tertibkan itu. Saya sudah buat SK-nya," ujar mantan Kapolda Bali ini.
Sementara soal lontar-lontar sastra Bali, Pastika mengatakan pemerintah berupaya lontar-lontar di Bali bisa dilestarikan sebagai warisan leluhur. "Ini harta karun yang harus diselamatkan. Kami konsisten untuk membantu upaya pelestariannya," ujar Pastika.
Masalah pungutan di sekolah, kemarin dipertegas Pastika akan ditindak tegas. Karena, Pemprov Bali sudah membentuk Satgas Saber Pungli. Satuan tugas ini nanti pertama fokusnya akan menyasar pendidikan. "Karena di pendidikan paling banyak laporan pungli. Satgas saya sudah bentuk dan hari ini dilantik," ujar pensiunan jenderal berpangkat Komjen Polisi ini. * nat
Komentar