Tolak Bandara Pakai Hutan Negara
Komisi IV DPR RI saat Kunjungi Sumberklampok, Gerokgak
Informasi yang berkembang, dari rancangan lahan yang diperlukan akan menyeret 64 hektar taman nasional yang disebut-sebut akan dipakai run way bandara.
SINGARAJA, NusaBali
Komisi IV DPR RI Bidang Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan Perikanan dan Pangan, menyoroti calon lokasi pembangunan Bandar Udara Bali Utara di wilayah Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Mereka meminta pemerintah untuk melakukan kajian detail terkait rencana pembangunan bandara yang juga akan mengganggu ekosistem hutan negara di Taman Nasional Bali Barat (TNBB).
Hal tersebut disampaikan pada kunjungan rombongan Komisi IV DPR RI Balai TNBB Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana. Selasa (16/2) siang kemarin. Rombongan dewan tertinggi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Sudin. Terlihat pula anggota Komisi IV asal Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra.
Usai mendengar pemaparan dari Kepala Bali TNBB Agus Ngurah Krisna, Ketua Komisi Sudin mengatakan rencana pembangunan bandar udara di Bali Utara harus dikaji secara mendalam. Sebab, informasi yang berkembang dari rancangan lahan yang diperlukan, menyeret 64 hektar taman nasional yang disebut-sebut akan dipakai run way bandara.
Pembangunan di wilayah taman nasional menurutnya melanggar undang-undang. Selain itu dapat berdampak buruk pada eksistensi taman nasional yang di dalamnya ratusan satwa yang dilindungi. “Kalau taman nasional dibelah, jangankan masalah kepunahan, kebisingannya pasti sangat tinggi sekali. Yang namanya satwa langka sangat sensitif sekali. Jangankan mendenga suara pesawat yang kencang, dengar suara mobil sja pasti strees. Kalau stress pasti mati,” jelas Dewan asal Lampung ini.
Secara umum politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengatakan mendukung pembangunan, apalagi untuk kemajuan Bali.Namun ketua Komisi Sudin menggaris bawahi agar pemerintah membuat kajian detail mungkin terkait rencana pembangunan bandara. Tak hanya dari akses transportasi, tetapi juga seluruh aspek yang terdampak di dalamnya, termasuk keberlangsungan kehidupan di dalam taman nasional. “Biar tidak kedepannya anak cucu kita hanya tahu cerita, bahwa dulu di Bali Barat ini ada burung Curik Bali dan binatang langka lainnya. tetapi itu cuma katanya. Dimana lihat, sudah tidak ada barangnya. Ini yang harus kita jaga dan lindungi,” tegas dia.
Selain itu, Komisi IV DPR RI tak menginginkan Bali dikuasai oleh investor. Sedangkan masyarakat hanya bisa menjual tanah mereka dan menonton investasi yang dilakukan oleh investor. “Mohon maaf masyarakat Bali hanya jadi penonton. Lihat saja di wilayah Bukit Unggasan Badung, hampir semua punya investor. Masyarakat paling banter hanya bekerja. ini jangan sampai terulang lagi di lokasi di bangun bandara ini. Saya secara pribadi tidak setuju taman nasional dipakai (untuk bandara,red),” tegas dia.
Setelah ada kajian Komisi IV baru akan membahas dan meninjau kembali calon lokasi bandara. Komisi IV DPR RI disebutnya akan terlibat dalam keputusan penetapan lokasi bandara, karena menyangkut taman nasional. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh ini belum pernah menginformasikan terkait masalah itu.
Anggota Komisi IV asal Bali, AA Bagus Adi Mahendra Putra menambahkan sebagai putra Bali dia sangat berkepentingan menyuarakan hal ini untuk menyelamatkan hutan di Bali. Menurutnya keberadaan TNBB merupakan kebanggan atu-satunya taman nasional di Bali. Bahkan TNBB dengan luas total 19.026,97 hektar memiliki vibrasi yang sangat kuat dengan sejumlah pura yang dikeramatkan berlokasi di tengah hutan.
Jika rencana pembangunan ini ketok palu dia pun memprediksi akan ada penjualan tanah masyarakat secara besar-besaran, yang akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, kawasan hutan negara dan eksistensi satwa di taman nasional.
“Pertimbangan terpenting dari rencana pembangunan bandara ini adalah bagaimana limgkungan, operasional, sisi ekonomi harus jelas. Dari sisi ekonomi bangun kawasan air port harus deket dengan sisi ekonomi jangan terlalu jauh,” kata politisi yang membawa bendera Golkar melaju ke senayan. Menurut pandangannya secara pribadi pembangunan untuk menopang pembangunan di Bali lebih baik dengan pembangunan jalan lingkar.
Selain tak memerlukan investasi tinggi, pengembalian dapat tercapai lebih cepat. Hal itu pun menyambut budaya baru masyarakat Indonesi yang kini lebih suka berkendara dibanidngkan naik pesawat. “Kalau jalan lingkar tol ada keliling Bali, orang akan mengenal budaya seluruh kabupaten/kota di Prov Bali. Hanya dengan pembanguan rest-rest area di perbatasan daerah,” saran pria kelahiran 14 Februari 1970 ini.
Sementara itu Perbekel Sumberklampok I Waya Sawitra Yasa yang juga hadir dalam kunjungan Komisi IV DPR RI ini mengatakan 929 KK warga desanya, sudah berjuang sejak puluhan tahun lalu untuk mendapatkan hak atas lahan yang digarapnya turun temurun. Sejumlah rintangan dalam perjuangan itu pun akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama dengan Prmprov Bali win-win solusi dengan skema 70-30.
Namun dia yang mewakili masyarakat Desa Sumberklampok berharap ada kajian dan perencanaan matang. “Kami bukan menjegal pemerintah melakukan pembangunan. Bukan berarti kami menolak, tetapi harus dikaji betul nasib masyarakat dan taman nasional. Warga Sumberklampok an TNBB sudah mengembangbiakkan dan melepas liarkan Jalak Bali. Jangan sampai tanah leluhur Jalak Bali jadi kenanganan karena pembangunan bandara,” kata Perbekel Sawitra. *k23
Hal tersebut disampaikan pada kunjungan rombongan Komisi IV DPR RI Balai TNBB Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana. Selasa (16/2) siang kemarin. Rombongan dewan tertinggi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Sudin. Terlihat pula anggota Komisi IV asal Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra.
Usai mendengar pemaparan dari Kepala Bali TNBB Agus Ngurah Krisna, Ketua Komisi Sudin mengatakan rencana pembangunan bandar udara di Bali Utara harus dikaji secara mendalam. Sebab, informasi yang berkembang dari rancangan lahan yang diperlukan, menyeret 64 hektar taman nasional yang disebut-sebut akan dipakai run way bandara.
Pembangunan di wilayah taman nasional menurutnya melanggar undang-undang. Selain itu dapat berdampak buruk pada eksistensi taman nasional yang di dalamnya ratusan satwa yang dilindungi. “Kalau taman nasional dibelah, jangankan masalah kepunahan, kebisingannya pasti sangat tinggi sekali. Yang namanya satwa langka sangat sensitif sekali. Jangankan mendenga suara pesawat yang kencang, dengar suara mobil sja pasti strees. Kalau stress pasti mati,” jelas Dewan asal Lampung ini.
Secara umum politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengatakan mendukung pembangunan, apalagi untuk kemajuan Bali.Namun ketua Komisi Sudin menggaris bawahi agar pemerintah membuat kajian detail mungkin terkait rencana pembangunan bandara. Tak hanya dari akses transportasi, tetapi juga seluruh aspek yang terdampak di dalamnya, termasuk keberlangsungan kehidupan di dalam taman nasional. “Biar tidak kedepannya anak cucu kita hanya tahu cerita, bahwa dulu di Bali Barat ini ada burung Curik Bali dan binatang langka lainnya. tetapi itu cuma katanya. Dimana lihat, sudah tidak ada barangnya. Ini yang harus kita jaga dan lindungi,” tegas dia.
Selain itu, Komisi IV DPR RI tak menginginkan Bali dikuasai oleh investor. Sedangkan masyarakat hanya bisa menjual tanah mereka dan menonton investasi yang dilakukan oleh investor. “Mohon maaf masyarakat Bali hanya jadi penonton. Lihat saja di wilayah Bukit Unggasan Badung, hampir semua punya investor. Masyarakat paling banter hanya bekerja. ini jangan sampai terulang lagi di lokasi di bangun bandara ini. Saya secara pribadi tidak setuju taman nasional dipakai (untuk bandara,red),” tegas dia.
Setelah ada kajian Komisi IV baru akan membahas dan meninjau kembali calon lokasi bandara. Komisi IV DPR RI disebutnya akan terlibat dalam keputusan penetapan lokasi bandara, karena menyangkut taman nasional. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh ini belum pernah menginformasikan terkait masalah itu.
Anggota Komisi IV asal Bali, AA Bagus Adi Mahendra Putra menambahkan sebagai putra Bali dia sangat berkepentingan menyuarakan hal ini untuk menyelamatkan hutan di Bali. Menurutnya keberadaan TNBB merupakan kebanggan atu-satunya taman nasional di Bali. Bahkan TNBB dengan luas total 19.026,97 hektar memiliki vibrasi yang sangat kuat dengan sejumlah pura yang dikeramatkan berlokasi di tengah hutan.
Jika rencana pembangunan ini ketok palu dia pun memprediksi akan ada penjualan tanah masyarakat secara besar-besaran, yang akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, kawasan hutan negara dan eksistensi satwa di taman nasional.
“Pertimbangan terpenting dari rencana pembangunan bandara ini adalah bagaimana limgkungan, operasional, sisi ekonomi harus jelas. Dari sisi ekonomi bangun kawasan air port harus deket dengan sisi ekonomi jangan terlalu jauh,” kata politisi yang membawa bendera Golkar melaju ke senayan. Menurut pandangannya secara pribadi pembangunan untuk menopang pembangunan di Bali lebih baik dengan pembangunan jalan lingkar.
Selain tak memerlukan investasi tinggi, pengembalian dapat tercapai lebih cepat. Hal itu pun menyambut budaya baru masyarakat Indonesi yang kini lebih suka berkendara dibanidngkan naik pesawat. “Kalau jalan lingkar tol ada keliling Bali, orang akan mengenal budaya seluruh kabupaten/kota di Prov Bali. Hanya dengan pembanguan rest-rest area di perbatasan daerah,” saran pria kelahiran 14 Februari 1970 ini.
Sementara itu Perbekel Sumberklampok I Waya Sawitra Yasa yang juga hadir dalam kunjungan Komisi IV DPR RI ini mengatakan 929 KK warga desanya, sudah berjuang sejak puluhan tahun lalu untuk mendapatkan hak atas lahan yang digarapnya turun temurun. Sejumlah rintangan dalam perjuangan itu pun akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama dengan Prmprov Bali win-win solusi dengan skema 70-30.
Namun dia yang mewakili masyarakat Desa Sumberklampok berharap ada kajian dan perencanaan matang. “Kami bukan menjegal pemerintah melakukan pembangunan. Bukan berarti kami menolak, tetapi harus dikaji betul nasib masyarakat dan taman nasional. Warga Sumberklampok an TNBB sudah mengembangbiakkan dan melepas liarkan Jalak Bali. Jangan sampai tanah leluhur Jalak Bali jadi kenanganan karena pembangunan bandara,” kata Perbekel Sawitra. *k23
1
Komentar