DPD Demokrat Telusuri Pengajuan Izin KLB di Bali

Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Demokrat Bali, I Ketut Ridet intensif koordinasi dengan jajaran Polda Bali terkait adanya pihak-pihak yang mengajukan izin untuk melakukan kegiatan yang disebut sebagai KLB. Kata Ridet sampai saat ini pengajuan izin KLB tidak tembus di Bali.

Ridet dikonfirmasi NusaBali, Senin (1/3) mengatakan pihak DPD Demokrat Bali intensif mengecek ke institusi kepolisian, supaya jangan sampai ada izin KLB di Bali. "Sampai saat ini komunikasi dengan kawan-kawan di kepolisian tidak ada pengajuan. Kalau nanti ada mereka memaksa ya itu ilegal dan melanggar hukum. Kami bisa laporkan secara hukum," ujar Ridet. Kata Ridet, KLB Demokrat yang dihembuskan kelompok-kelompok yang selama ini aktif dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Ketua DPP Demokrat pimpinan Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang sempat isunya akan digelar di Bali. Bahkan sudah mendekati para Ketua DPC se Bali.

"Bagaimana mereka bisa mendekati DPC-DPC di Bali. Kami DPD dan DPC se Bali sudah lebih awal mengirimkan surat kepada DPP Demokrat bahwa kami setia dan loyal dengan kepemimpinan Ketua Umum AHY. Jadi upaya-upaya mereka yang mau gelar KLB ini gagal total di Bali," ujar politisi senior Demokrat asal Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini. Kata Ridet, kalau mau mengadakan kegiatan atas nama Partai Demokrat berskala nasional di Bali maka penyelenggara adalah DPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY dengan Sekjen Teuku Riefky Harsya dan jajaran pengurus lainnya yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan hasil Kongres V Partai Demokrat tertanggal 15 Maret 2020 lalu.

"Kepengurusan DPP Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY merupakan kepengurusan yang sah terdaftar di Menkumham dengan SK Nomor M.HH-9.AH.11.01 tertanggal 18 Mei 2020. "Kalau sampai ada yang mengaku sebagai DPP dan menggelar KLB di Bali maka itu namanya gerakan inkonstitusional dan illegal dan kader di Bali pasti melawan," tegas Ridet.

Menurut Ridet, DPC-DPC dan jajaran DPD se Bali saat ini sangat solid dalam membentengi diri dari adanya upaya, ajakan, hasutan untuk menggelar KLB Demokrat. Baik yang dilakukan orang eskternal menggandeng kader internal yang telah dipecat induk partai. "Jadi kami di Bali sangat solid, tak tergoyahkan dalam mendukung kepemimpinan Ketua Umum AHY, saya yakin KLB tidak akan ada dan tidak akan berhasil dilakukan di Bali. Jajaran DPD dan DPC nggak akan diam," kata mantan Calon Wakil Bupati Bangli pada Pilkada 2015 silam ini.

Sebelumnya gerakan melobi elite DPC Demokrat berhembus di Bali. Eks kader Demokrat yang sudah pindah partai disebut-sebut gerilya melobi Ketua DPC se Bali agar mendukung KLB Demokrat di Bali. Gerakan melobi dan cawe-cawe inilah akhirnya tercium sampai ke DPP Demokrat. Dari DPP Demokrat langsung memantau dan membuat jajaran DPC Demokrat se Bali merapatkan barisan mematahkan upaya lobi tersebut. Bahkan sampai akan ‘puputan’ untuk mengagalkan KLB tersebut di Pulau Dewata.

Sementara para pendiri Partai Demokrat (PD) tengah mempersiapkan kongres luar biasa (KLB) untuk melengserkan kepemimpinan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu pendiri PD, Hencky Luntungan, menyebut semua persiapan terkait KLB telah selesai.

"Sudah semuanya. Semuanya sudah. Tempat sudah, peserta sudah. Tapi itu belum bisa kita ekspose ya karena nanti kan akan banyak kendala," kata Hencky kepada wartawan, Senin kemarin di Jakarta.

Menurut Hencky, KLB akan digelar di pertengahan bulan Maret ini. Namun dia belum mau memberikan rincian tanggal untuk pelaksanaan KLB. "Di bulan Maret ini. Bisa di pertengahan, mungkin, atau minggu kedua lah," ujarnya dilansir detik.com. Lebih lanjut, Hencky mengatakan KLB PD akan diketuai oleh Jhoni Allen Marbun. Selain itu, dia menyebut nama Darmizal akan menjadi Ketua Bidang Operasional KLB PD.

"Sudah (ada panitia). Ketuanya itu kan Pak Jhoni Allen. Kemudin Pak Darmizal (sebagai) operasional, ketua bidang operasional persiapan kongres," ujarnya. "Jadi sebetulnya ketua KLB itu kita-kita semua lah. Cuma pelaksanaan di lapangan itu kan harus ada punya pertanggungjawaban gitu," sambungnya.

Selain itu, Hencky optimistis KLB PD akan tetap berjalan tanpa harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambamg Yudhoyono (SBY). Sebab, menurutnya, pemegang suara terbesar adalah DPC dan DPD PD. Hencky juga mengklaim KLB sudah mendapat dukungan sebanyak 80 persen suara dewan pimpinan cabang (DPC) PD.

Partai Demokrat (PD) menilai aksi para pelaku kudeta atau gerakan pengambilalihan kepemimpinan (GPK) PD sebagai tindakan ilegal. PD menyebut kongres luar biasa (KLB) yang hendak dilakukan para pelaku kudeta sebagai KLB bodong.

"Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB bodong ini namanya," ujar Kepala Bakomstra PD, Hjoerzaky Mahendra Putera kepada wartawan, Senin kemarin. Menurut Herzaky, KLB sejatinya harus mendapat persetujuan dari Ketua Mejelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia juga menyebut KLB seharusnya disetujui minimal oleh dua pertiga dari 34 DPD PD dan setengah dari 514 DPC PD.

Sedangkan terkait klaim dukungan sekitar 80 persen suara DPC untuk menggelar KLB, Hjoerzaky mengaku bingung. "Mana ada DPC yang sudah dukung mereka? Apalagi sampai dengan 70 sampai 80 persen. Ini benaran DPC pemilik suara, atau sekadar kader yang mau berangkat ke lokasi KLB bodong dan dianggap mewakili kota atau kabupatennya? Para pelaku GPK-PD ini memang nekat benar karena didukung oleh oknum kekuasaan," ujar Herzaky. *nat