Soal Wisata Syariah, Ketua MES Dituntut Minta Maaf

Pernyataan tak kalah tegas disampaikan Bendesa Agung (Ketua MUDP) Provinsi Bali, Jro Gede Wayan Suwena Putus Upadesa. Dia mengingatkan, orang Bali kalau diusik pasti akan melakukan perlawanan, bahkan bisa puputan. “Darah saya bergetar dan panas mendengar sikap teman-teman umat Hindu. Untung ada pertemuan ini. Bali sudah terlalu sering diganggu,” tegas Jro Suwena.

Jro Suwena mengatakan permintaan maaf dari Dadang Hermawan diterima. Namun, permintaan maaf itu harus dilakukan dari hati yang tulus dan paling dlaam. Karena masih ada yang meragukan, di mana Dadang mengatakan meminta maaf dan menyebutkan adanya salah kutip dari media massa. ”Itu namanya abu-abu. Harus ada permintaan maaf secara jelas. Saya tegaskan harus terbuka di sini. Siapa pun jahat di Bali, akan menuai karma. Bom Bali I dan Bom Bali II sudah terbukti. Dengan asap dupa dan suara genta, kejahatan itu terkuak, walaupun itu memang kerja aparat keamanan,” katanya. 

“Desa di Bali sudah ada sejak dulu. Kepada DPD RI, kami berharap jangan kita saja bergerak, pemerintah dan DPRD Bali juga harus bertindak. Supaya tidak terus-terusan terjadi kasus yang sama,” lanjut tokoh adat asal Karangasem yang pensiunan perwira Polri dengan pangkat Kombes ini.

Sementara itu, Senator Arya Wedakarna menyatakan hasil rapat dengar pendapat kemarin akan diteruskan ke pusat. Nantinya, Presiden juga akan diberikan hasil rapat dengar pendapat ini, supaya ada tindaklanjut. Usai pertemuan kemarin, DPD RI dan MES membuat sebuah kesepahaman yang disebut ‘Piagam Tantular’. Piagam ini ditandatangani segenap komponen yang hadir.

Pada intinya, DPD RI mewakili rakyat Bali mempertimbangkan permintaan maaf dari Ketua MES Bali, Dadang Hermawan. ”Kita sepakat MES dan komponen rakyat Bali sama-sama menjaga desa adat di Bali dengan mengedepankan toleransi, serta menjaga NKRI,” ujar Arya Wedakarna.