Jam Buka Toko Masih Tumpang Tindih
DPRD Tabanan Sikapi PPKM Berskala Mikro
Anggota dewan sering mendapat slentingan dari pedagang Pasar Senggol yang harus tutup pukul 21.00 Wita. Sedangkan pedagang di kawasan lain masih buka.
TABANAN, NusaBali
Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat internal untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tabanan tahun anggaran 2020 di Kantor DPRD Tabanan, Senin (8/3). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana membahas sejumlah topik.
Yang paling menonjol dibahas adalah kebijakan jam operasional buka tutup toko dan pedagang masih tumpang tindih dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Selain membahas jam operasi tersebut, Komisi IV membahas persiapan di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Seperti kebijakan penanganan Covid-19 dan evaluasi tentang sistem pendidikan selama pandemi serta persiapan menjelang pembelajaran tatap muka.
Wastana mengatakan terkait dengan jam operasional jam buka tutup toko memang belum maksimal terjadi tumpang tindih. Dimana anggota dewan sering mendapat slentingan dari pedagang Pasar Senggol yang harus sudah tutup pukul 21.00 Wita. Sedangkan pedagang di kawasan lain masih buka.
"Mari kita sempurnakan kebijakan yang sudah disepakati di kondisi saat ini yang serba susah. Bisa kita amati, ketika pukul 9 malam pasar senggol Tabanan sudah tutup sedangkan di Kediri masih buka tapi tak kena penindakan. Artinya ada ketimpangan kebijakan di sini," ungkapnya
Oleh karena itu, Wastana menyarankan, Pemkab Tabanan mengambil kebijakan baru terkait jam buka tutup warung di seluruh Tabanan. Karena selama pembatasan jam operasional ini, para pedagang kecil hanya mampu mendapat penghasilan kisaran Rp 12.000 – Rp 15.000 saja. Hasil tersebut tak cukup untuk mereka bertahan hidup.
Bahkan dia menyarankan diterapkan sistem take away secara merata tanpa dibatasi jam operasional pasar. "Jika dibatasi jam operasional pasar, maka pedagang kecil tidak bisa bertahan hidup. Mari disempurnakan layanan ini," tegas politisi PDIP ini.
Untuk di bidang pendidikan, Komisi IV lebih fokus kepada pemerataan tenaga pengajar dan calon kepala sekolah. Komisi IV juga membahas persiapan sekolah menjelang wacana dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru 2021/2022 mendatang.
"Dalam LKPJ ini masih ada hal-hal yang belum tercapai di tahun 2020 sehingga diharapkan bisa diwujudkan di 2021 ini. Contohnya, pemerataan guru, calon kepala sekolah hingga persiapan wacana pembelajaran tatap muka," ungkapnya.
Wastana menjelaskan, untuk persiapan pembelajaran tatap muka, pihak Disdik Tabanan harus maksimal. Dia mengingatkan jangan sampai ketika pembelajaran tatap muka ditetapkan, sejumlah sekolah justru belum siap baik dari segi tenaga pendidik serta fasilitas pendidikannya (gedung). Karena selama ini justru banyak sekolah yang sebelumnya tertimpa bencana justru belum mendapat perbaikan. "Ini menjadi perhatian dan harus disempurnakan. Bagaimana nanti ketika pembelajaran tatap muka dimulai agar jangan sampai masih ada sekolah yang bocor atau rusak. Sehingga, pembelajaran akan maksimal ketika sarana dan prasarannya mendukung," sarannya. Sementara itu, di bidang kesehatan, pihak eksekutif harus memberikan informasi dan kebijakan yang transparan atau terbuka terkait penanganan Covid-19. *des
Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat internal untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tabanan tahun anggaran 2020 di Kantor DPRD Tabanan, Senin (8/3). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana membahas sejumlah topik.
Yang paling menonjol dibahas adalah kebijakan jam operasional buka tutup toko dan pedagang masih tumpang tindih dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Selain membahas jam operasi tersebut, Komisi IV membahas persiapan di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Seperti kebijakan penanganan Covid-19 dan evaluasi tentang sistem pendidikan selama pandemi serta persiapan menjelang pembelajaran tatap muka.
Wastana mengatakan terkait dengan jam operasional jam buka tutup toko memang belum maksimal terjadi tumpang tindih. Dimana anggota dewan sering mendapat slentingan dari pedagang Pasar Senggol yang harus sudah tutup pukul 21.00 Wita. Sedangkan pedagang di kawasan lain masih buka.
"Mari kita sempurnakan kebijakan yang sudah disepakati di kondisi saat ini yang serba susah. Bisa kita amati, ketika pukul 9 malam pasar senggol Tabanan sudah tutup sedangkan di Kediri masih buka tapi tak kena penindakan. Artinya ada ketimpangan kebijakan di sini," ungkapnya
Oleh karena itu, Wastana menyarankan, Pemkab Tabanan mengambil kebijakan baru terkait jam buka tutup warung di seluruh Tabanan. Karena selama pembatasan jam operasional ini, para pedagang kecil hanya mampu mendapat penghasilan kisaran Rp 12.000 – Rp 15.000 saja. Hasil tersebut tak cukup untuk mereka bertahan hidup.
Bahkan dia menyarankan diterapkan sistem take away secara merata tanpa dibatasi jam operasional pasar. "Jika dibatasi jam operasional pasar, maka pedagang kecil tidak bisa bertahan hidup. Mari disempurnakan layanan ini," tegas politisi PDIP ini.
Untuk di bidang pendidikan, Komisi IV lebih fokus kepada pemerataan tenaga pengajar dan calon kepala sekolah. Komisi IV juga membahas persiapan sekolah menjelang wacana dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru 2021/2022 mendatang.
"Dalam LKPJ ini masih ada hal-hal yang belum tercapai di tahun 2020 sehingga diharapkan bisa diwujudkan di 2021 ini. Contohnya, pemerataan guru, calon kepala sekolah hingga persiapan wacana pembelajaran tatap muka," ungkapnya.
Wastana menjelaskan, untuk persiapan pembelajaran tatap muka, pihak Disdik Tabanan harus maksimal. Dia mengingatkan jangan sampai ketika pembelajaran tatap muka ditetapkan, sejumlah sekolah justru belum siap baik dari segi tenaga pendidik serta fasilitas pendidikannya (gedung). Karena selama ini justru banyak sekolah yang sebelumnya tertimpa bencana justru belum mendapat perbaikan. "Ini menjadi perhatian dan harus disempurnakan. Bagaimana nanti ketika pembelajaran tatap muka dimulai agar jangan sampai masih ada sekolah yang bocor atau rusak. Sehingga, pembelajaran akan maksimal ketika sarana dan prasarannya mendukung," sarannya. Sementara itu, di bidang kesehatan, pihak eksekutif harus memberikan informasi dan kebijakan yang transparan atau terbuka terkait penanganan Covid-19. *des
Komentar