Pemkab Diminta Segera Atasi DTW Bedugul Mangkrak
TABANAN, NusaBali
Anggota DPRD Tabanan gabungan masing-masing komisi melaksanakan rapat gabungan pasca menggelar rapat internal pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun 2020.
Dalam rapat tersebut ada sejumlah masukan yang dinilai urgent untuk segera ditangani dengan baik. Salah satunya, Pemkab Tabanan diminta segera mengambil keputusan dalam pengelolaan DTW Bedugul di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, yang kini mangkrak.
Rapat gabungan komisi dipimpin langsung Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga bersama wakil Ni Made Meliani dan Ni Nengah Sri Labantari di ruang rapat lantai II, DPRD Tabanan, Selasa (9/3). Dalam rapat tersebut secara bergiliran setiap komisi menyampaikan hasil pembahasan internal mereka.
Diawali penyampaian dari Komisi I yang disampaikan Sekretrasi Komisi I Gusti Nyoman Omardani. Hal yang paling mendasar disampaikan tentang pendataan aset-aset yang dimiliki Pemkab sekaligus upaya pemanfaatannya untuk menambah penghasilan daerah.
Dari Komisi II yang disampaikan Sekretaris Komisi AA Sagung Ani Ariani. Ada beberapa hal yang disampaikan seperti soal pananganan sampah, pemanfaatan aset yang ada yang belum optimal, seperti DTW Bedugul yang mangkrak dan belum ada pengelolanya. Komisi II meminta agar Pemkab segera membuat keputusan terkait DTW tersebut baik dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kemudian di sektor pertanian, Komisi II berharap pemerintah dapat merangsang generasi muda mau terjun ke sektor pertanian. “Pemerintah memiliki peran melakukan stabilisasi harga pangan terutama pertanian, sehingga masyarakat mau terjeun ke sektor pertanian,” kata Sagung Ariani.
Pendapat Komisi III disampaikan oleh ketuanya, AA Nyoman Dharma Putra. Dia menyampaikan terkait upaya optimalisasi pendapatan daerah di masa pandemi saat ini terutama dari sektor pajak. Selain itu, meminta pemerintah memastikan tentang pengelolaan DTW yang ada agar sesuai dengan legalitas baru. “Kalau bisa seluruh DTW yang ada dibuat dalam satu manajemen sehingga memudahkan pengawasan, tidak seperti sekarang terpisah,” pintanya.
Komisi IV melalaui ketunya I Gusti Nyoman Wastana menyampaikan permasalahan penanganan bidang kesehatan terutama Covid-19 dan pendidikan terkait dengan guru, sistem pembelajaran saat pandemi Covid-19 dan persoalan pendidikan lainnya
Terkait masukan tersebut, Ketua DPRD I Made Dirga mengatakan segala masukan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi dewan terhadap LKPJ yang disampaikan Bupati sebelumnya. Dari temuan tersebut harus dicarikan solusi bersama baik dewan maupun eksekutif. Bahkan, kata Dirga, dewan akan turun mengecek yang mencari persoalan yang belum optimal. Terutama sektor pendapatan. “Karena sekarang dalam kondisi tidak normal, optimalisasi pendapatan juga menggunakan cara tidak normal. Potensi pendpatan harus didata sampai ke tingkat desa,” tandasnya.
Ditegaskan, sangat perlu dilakukan optimalisasi pendapatan, karena daerah perlu dana untuk pembangunan. Eksekutif harus berupaya mengoptimaliasi hal tersebut, bukan saja menggali potensi di kabuapaten tetapi juga ke provinsi bahkan pusat. “Segala upaya harus dilakukan untuk mencari pendapatan guna membayai pembangunan,” terangnya. *des
Rapat gabungan komisi dipimpin langsung Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga bersama wakil Ni Made Meliani dan Ni Nengah Sri Labantari di ruang rapat lantai II, DPRD Tabanan, Selasa (9/3). Dalam rapat tersebut secara bergiliran setiap komisi menyampaikan hasil pembahasan internal mereka.
Diawali penyampaian dari Komisi I yang disampaikan Sekretrasi Komisi I Gusti Nyoman Omardani. Hal yang paling mendasar disampaikan tentang pendataan aset-aset yang dimiliki Pemkab sekaligus upaya pemanfaatannya untuk menambah penghasilan daerah.
Dari Komisi II yang disampaikan Sekretaris Komisi AA Sagung Ani Ariani. Ada beberapa hal yang disampaikan seperti soal pananganan sampah, pemanfaatan aset yang ada yang belum optimal, seperti DTW Bedugul yang mangkrak dan belum ada pengelolanya. Komisi II meminta agar Pemkab segera membuat keputusan terkait DTW tersebut baik dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kemudian di sektor pertanian, Komisi II berharap pemerintah dapat merangsang generasi muda mau terjun ke sektor pertanian. “Pemerintah memiliki peran melakukan stabilisasi harga pangan terutama pertanian, sehingga masyarakat mau terjeun ke sektor pertanian,” kata Sagung Ariani.
Pendapat Komisi III disampaikan oleh ketuanya, AA Nyoman Dharma Putra. Dia menyampaikan terkait upaya optimalisasi pendapatan daerah di masa pandemi saat ini terutama dari sektor pajak. Selain itu, meminta pemerintah memastikan tentang pengelolaan DTW yang ada agar sesuai dengan legalitas baru. “Kalau bisa seluruh DTW yang ada dibuat dalam satu manajemen sehingga memudahkan pengawasan, tidak seperti sekarang terpisah,” pintanya.
Komisi IV melalaui ketunya I Gusti Nyoman Wastana menyampaikan permasalahan penanganan bidang kesehatan terutama Covid-19 dan pendidikan terkait dengan guru, sistem pembelajaran saat pandemi Covid-19 dan persoalan pendidikan lainnya
Terkait masukan tersebut, Ketua DPRD I Made Dirga mengatakan segala masukan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi dewan terhadap LKPJ yang disampaikan Bupati sebelumnya. Dari temuan tersebut harus dicarikan solusi bersama baik dewan maupun eksekutif. Bahkan, kata Dirga, dewan akan turun mengecek yang mencari persoalan yang belum optimal. Terutama sektor pendapatan. “Karena sekarang dalam kondisi tidak normal, optimalisasi pendapatan juga menggunakan cara tidak normal. Potensi pendpatan harus didata sampai ke tingkat desa,” tandasnya.
Ditegaskan, sangat perlu dilakukan optimalisasi pendapatan, karena daerah perlu dana untuk pembangunan. Eksekutif harus berupaya mengoptimaliasi hal tersebut, bukan saja menggali potensi di kabuapaten tetapi juga ke provinsi bahkan pusat. “Segala upaya harus dilakukan untuk mencari pendapatan guna membayai pembangunan,” terangnya. *des
Komentar