Bupati Dinobatkan Sebagai Pembina Pelayanan Publik Terbaik

Atas torehan prestasi tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dinobatkan sebagai Pembina Pelayanan Publik Terbaik. Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, dinobatkan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) berpredikat A atau pelayanan prima.

Bupati Giri Prasta, bersama Kepala Disdukcapil Badung AA Ngurah Arimbawa dan Kepala DPMPTSP Badung Made Agus Aryawan, menerima piagam penghargaan secara langsung dari Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, dalam acara Penyampaian Hasil dan Evaluasi Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2020 Lingkup Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, bertempat di Ballroom Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (9/3). Prestasi ini berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB periode Juli-November 2020 di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasca menerima penghargaan tersebut, Bupati Giri Prasta, menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB serta kepada Disdukcapil dan DPMPTSP Badung, karena telah bersinergi memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat. Menurut Bupati Giri Prasta, penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemkab Badung, telah melakukan pelayanan maksimal dalam memerankan fungsi dan tanggung jawab sebagai pemerintah daerah yang melayani publik.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB serta kepada Disdukcapil dan DPMPTSP Badung. Penghargaan ini menunjukkan bahwa OPD yang ada di Badung, telah menjalankan konsep Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang dicanangkan oleh Pemkab Badung,” kata Bupati Giri Prasta.

Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, ini menambahkan pelayanan publik erat kaitannya dengan respon time dan sinergitas antar OPD. Bupati Giri Prasta menyontohkan saat ada bencana kebakaran, 15 menit pascakejadian OPD terkait bersinergi dalam menanggulangi kejadian tersebut seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, PUPR maupun Dinas Sosial.

“Dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat, kami mengajak semua pegawai, baik itu PNS maupun kontrak harus menjalankan visi dan misi kepala daerah dalam melayani masyarakat. Ke depan kami juga akan selalu mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tegas Bupati Giri Prasta.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah di belahan dunia manapun termasuk Indonesia, selalu punya komitmen bagaimana mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, baik kepada penduduk asli maupun kepada penduduk pendatang yang ada di wilayahnya. Bersama-sama komitmen dengan semua lembaga untuk penyederhanaan birokrasi.

“Saya kira dengan pelayanan publik yang prima ini, bisa menggerakkan perekonomian daerah, mempercepat proses investasi, apalagi dengan selesainya undang-undang cipta kerja tuntutannya adalah berkaitan dengan bagaimana kesiapan aparatur pemerintah yang ada memiliki kecepatan untuk memberikan pelayanan terbaik yang prima kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa, mengatakan sebanyak 54 unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) di kementerian dan lembaga yang dievaluasi pada tahun 2020. Di tingkat provinsi sebanyak 33 UPP dan di tingkat kabupaten/kota sebanyak 221 UPP. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, sebanyak 6 menteri/pimpinan lembaga, dan empat kepala daerah mendapatkan predikat sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Prima. Sedangkan sebanyak 31 UPP di tingkat kementerian, lembaga, dan pemda, mendapatkan predikat pelayanan prima. *ind