RAPBD 2017 Dirancang Surplus
Sumber PAD bisa digenjot dari pajak dan retribusi daerah, Pajak Hotel dan Restoran (PHR), hingga pembangunan toko modern berjejaring yang belakangan semakin marak.
Dewan Tetap Ngotot Naikkan Target PAD
SINGARAJA, NusaBali
Untuk pertamakali APBD Buleleng 2017, dirancang surplus. Menariknya, lembaga dewan justru ngotot naikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga 30 persen.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), antara Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPB), Selasa (29/11) di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng terungkap Pemkab Buleleng merancang RAPBD induk 2017 surplus (kelebihan) hingga Rp 11,6 miliar lebih. Padahal, APBD induk sebelumnya selalu dirancang defisit (kekurangan). Namun Pemkab menyebut surplus itu hanya pola pengaturan komposisi keuangan daerah agar berimbang.
Kendati sudah ada kelebihan anggaran, anggota Banggar justru ngotot target PAD dinaikkan hingga 30 persen. Padahal, pemkab melalui TAPBD sudah merancang kenaikan PAD hingga 17 persen atau Rp 320 miliar, dari capaian PAD 2016 sebesar Rp 275 miliar.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna, sedangkan dari TAPBD dikoordinir oleh Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka. Dalam pembahasan itu, anggota Banggar ngotot agar target PAD di tahun 2017 dinaikkan. Bahkan anggota Banggar melihat potensi kenaikan itu bisa mencapai Rp 377 miliar.
Anggota Banggar Putu Tirta Adnyana menyebut, target PAD yang dirancang TAPBD sebesar Rp 320 miliar masih di bawah rata-rata nasional. Ia pun minta agar eksekutif terbuka dalam mengoptimalkan segala potensi penerimaan. “Ini sudah ada aturannya, jadi saya pikir tidak ada keragu-raguan lagi pemerintah menaikkan target PAD, sehingga komposisi APBD kita akan semakin sehat,” katanya.
Politisi Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini mengatakan, bisa memaksimalkan sumber pendapatan mulai dari pajak dan retribusi daerah, Pajak Hotel dan Restoran (PHR), hingga pembangunan toko modern berjejaring yang belakangan semakin marak. Belum lagi upaya penigkatan setoran PAD dari perusahaan daerah, sehingga dipastikan mampu menondkrak PAD dari yang dirancang sekarang ini.
“Kalau potensi pendapatan kalau pemerintah serius masih bisa dioptimalkan lagi, dan kami akan dorong, sehingga target PAD bisa kita sepakati untuk dinaikkan dari rancangan yang sekarang ini,” katanya.
Senada juga disampaikan Gede Wisnaya Wisna. Politisi Hanura asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng ini melihat masih ada potensi yang digarap hingga target PAD bisa dinaikkan hingga Rp 377 miliar. “Masalah nanti target ini tercapai atau tidak saya kira itu tidak menjadi soal dan saya yakin ini akan bisa kita capai, asalkan serius demi pembangunan di daerah kita,” jelasnya.
Sementara Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka didampingi Kepala Bappeda Gede Dharmaja mengatakan, pihaknya akan membahas keinginan Banggar menaikkan target PAD. Kendati demikian Puspaka mengakui masih melihat ada peluang kenaikkan PAD tersebut pada angka Rp 10 miliar. “Kalau kenaikan lagi Rp 10 miliar, kita akan usahakan. Tapi kami perlu bahas lagi, hingga temukan angka finalnya,” terangnya.
Disinggung APBD dirancang surplus, Sekkab Puspaka menyebut, rancangan itu hanya untuk menjaga keseimbangan APBD, karena dana sisa lebih perhitungan (Silpa) APBD 2016, belum dapat dipastikan sebelum ada audit dari BPKP. Dana Surplus sebesar Rp 11,6 miliar itu untuk menutup dana penyertaan modal. *k19
SINGARAJA, NusaBali
Untuk pertamakali APBD Buleleng 2017, dirancang surplus. Menariknya, lembaga dewan justru ngotot naikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga 30 persen.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), antara Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPB), Selasa (29/11) di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng terungkap Pemkab Buleleng merancang RAPBD induk 2017 surplus (kelebihan) hingga Rp 11,6 miliar lebih. Padahal, APBD induk sebelumnya selalu dirancang defisit (kekurangan). Namun Pemkab menyebut surplus itu hanya pola pengaturan komposisi keuangan daerah agar berimbang.
Kendati sudah ada kelebihan anggaran, anggota Banggar justru ngotot target PAD dinaikkan hingga 30 persen. Padahal, pemkab melalui TAPBD sudah merancang kenaikan PAD hingga 17 persen atau Rp 320 miliar, dari capaian PAD 2016 sebesar Rp 275 miliar.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna, sedangkan dari TAPBD dikoordinir oleh Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka. Dalam pembahasan itu, anggota Banggar ngotot agar target PAD di tahun 2017 dinaikkan. Bahkan anggota Banggar melihat potensi kenaikan itu bisa mencapai Rp 377 miliar.
Anggota Banggar Putu Tirta Adnyana menyebut, target PAD yang dirancang TAPBD sebesar Rp 320 miliar masih di bawah rata-rata nasional. Ia pun minta agar eksekutif terbuka dalam mengoptimalkan segala potensi penerimaan. “Ini sudah ada aturannya, jadi saya pikir tidak ada keragu-raguan lagi pemerintah menaikkan target PAD, sehingga komposisi APBD kita akan semakin sehat,” katanya.
Politisi Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini mengatakan, bisa memaksimalkan sumber pendapatan mulai dari pajak dan retribusi daerah, Pajak Hotel dan Restoran (PHR), hingga pembangunan toko modern berjejaring yang belakangan semakin marak. Belum lagi upaya penigkatan setoran PAD dari perusahaan daerah, sehingga dipastikan mampu menondkrak PAD dari yang dirancang sekarang ini.
“Kalau potensi pendapatan kalau pemerintah serius masih bisa dioptimalkan lagi, dan kami akan dorong, sehingga target PAD bisa kita sepakati untuk dinaikkan dari rancangan yang sekarang ini,” katanya.
Senada juga disampaikan Gede Wisnaya Wisna. Politisi Hanura asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng ini melihat masih ada potensi yang digarap hingga target PAD bisa dinaikkan hingga Rp 377 miliar. “Masalah nanti target ini tercapai atau tidak saya kira itu tidak menjadi soal dan saya yakin ini akan bisa kita capai, asalkan serius demi pembangunan di daerah kita,” jelasnya.
Sementara Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka didampingi Kepala Bappeda Gede Dharmaja mengatakan, pihaknya akan membahas keinginan Banggar menaikkan target PAD. Kendati demikian Puspaka mengakui masih melihat ada peluang kenaikkan PAD tersebut pada angka Rp 10 miliar. “Kalau kenaikan lagi Rp 10 miliar, kita akan usahakan. Tapi kami perlu bahas lagi, hingga temukan angka finalnya,” terangnya.
Disinggung APBD dirancang surplus, Sekkab Puspaka menyebut, rancangan itu hanya untuk menjaga keseimbangan APBD, karena dana sisa lebih perhitungan (Silpa) APBD 2016, belum dapat dipastikan sebelum ada audit dari BPKP. Dana Surplus sebesar Rp 11,6 miliar itu untuk menutup dana penyertaan modal. *k19
Komentar