Wacana Penghapusan UN Bikin 'Galau' Daerah
Disdikpora Badung masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat perihal penghapusan UN. Meski begitu, rencana pengadaan 1.144 komputer jalan terus.
MANGUPURA, NusaBali
Wacana penghapusan ujian nasional (UN) yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy, membuat pemerintah di daerah galau. Apalagi sampai sekarang belum ada keputusan pasti dari pemerintah.
“Sebenarnya hal ini masih membingungkan bagi kami. Karena wacana dari pusat UN dimoratorium, namun belum ada keputusannya seperti apa,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika, Senin (29/11).
Lantaran belum ada kepastikan sampai sekarang, kata Astika, pemerintah daerah memilih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai moratorium UN. Namun pihaknya tetap menyiapkan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat nanti. “Kalau misalnya itu (moratorium) diberlakukan, pada prinsipnya kami di daerah siap,” jelas pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara, ini.
Namun pihaknya masih tetap berharap sekolah di Badung tetap ada ujian. Entah apapun namanya. Sebab ujian tersebut penting untuk dilaksanakan guna mengetahui kemampuan peserta didik serta minat dan bakatnya. “Bagi kami ujian harus ada, karena menjadi tolok ukur untuk peserta didik,” tegasnya.
Disinggung apakah wacana penghapusan UN berpengaruh terhadap rencana pengadaan komputer untuk mendukung ujian nasional berbasis komputer (UNBK), Astika menegaskan tidak ada masalah. Mantan Kepala SMKN 1 Kuta Selatan ini menyatakan program pengadaan sekitar 1.144 komputer tetap akan direalisasikan.
“Pengadaan komputer tetap tidak terganggu. Itu adalah program bupati demi mendukung pemberian laptop untuk siswa kelas V dan VI sekolah dasar (SD). Ini kan bagian dari program smart city,” kata Astika. Kalaupun UN ditiadakan, imbuhnya, perangkat komputer tetap jadi kebutuhan. Sebab demi mendukung kegiatan belajar mengajar.
Seperti diketahui, guna mendukung proses pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP), Pemkab Badung merancang pengadaan laboratorium komputer. Pengadaan penunjang sarana dan prasarana di sekolah ini disiapkan anggaran mencapai Rp 17 miliar lebih untuk pengadaan seperangkat komputer berjumlah 1.144 unit.
Anggaran besar tersebut diambil pada APBD Perubahan 2016 yang belum lama ini ketok palu pada Sidang Paripurna DPRD Badung. Pada era Bupati I Nyoman Giri Prasta, program pengadaaan laboratorium komputer tercetus bersamaan dengan pemberian laptop gratis bagi siswa kelas V dan VI SD se-Badung. Meski pada anggaran perubahan baru kelas VI saja yang sudah disiapkan, sedangkan untuk kelas V tahun berikutnya. Pengadaan laptop dengan jumlah 8.636 unit untuk kelas VI pada 249 sekolah dasar (SD) dianggarkan Rp 80 miliar lebih. * asa
Wacana penghapusan ujian nasional (UN) yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy, membuat pemerintah di daerah galau. Apalagi sampai sekarang belum ada keputusan pasti dari pemerintah.
“Sebenarnya hal ini masih membingungkan bagi kami. Karena wacana dari pusat UN dimoratorium, namun belum ada keputusannya seperti apa,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika, Senin (29/11).
Lantaran belum ada kepastikan sampai sekarang, kata Astika, pemerintah daerah memilih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai moratorium UN. Namun pihaknya tetap menyiapkan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat nanti. “Kalau misalnya itu (moratorium) diberlakukan, pada prinsipnya kami di daerah siap,” jelas pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara, ini.
Namun pihaknya masih tetap berharap sekolah di Badung tetap ada ujian. Entah apapun namanya. Sebab ujian tersebut penting untuk dilaksanakan guna mengetahui kemampuan peserta didik serta minat dan bakatnya. “Bagi kami ujian harus ada, karena menjadi tolok ukur untuk peserta didik,” tegasnya.
Disinggung apakah wacana penghapusan UN berpengaruh terhadap rencana pengadaan komputer untuk mendukung ujian nasional berbasis komputer (UNBK), Astika menegaskan tidak ada masalah. Mantan Kepala SMKN 1 Kuta Selatan ini menyatakan program pengadaan sekitar 1.144 komputer tetap akan direalisasikan.
“Pengadaan komputer tetap tidak terganggu. Itu adalah program bupati demi mendukung pemberian laptop untuk siswa kelas V dan VI sekolah dasar (SD). Ini kan bagian dari program smart city,” kata Astika. Kalaupun UN ditiadakan, imbuhnya, perangkat komputer tetap jadi kebutuhan. Sebab demi mendukung kegiatan belajar mengajar.
Seperti diketahui, guna mendukung proses pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP), Pemkab Badung merancang pengadaan laboratorium komputer. Pengadaan penunjang sarana dan prasarana di sekolah ini disiapkan anggaran mencapai Rp 17 miliar lebih untuk pengadaan seperangkat komputer berjumlah 1.144 unit.
Anggaran besar tersebut diambil pada APBD Perubahan 2016 yang belum lama ini ketok palu pada Sidang Paripurna DPRD Badung. Pada era Bupati I Nyoman Giri Prasta, program pengadaaan laboratorium komputer tercetus bersamaan dengan pemberian laptop gratis bagi siswa kelas V dan VI SD se-Badung. Meski pada anggaran perubahan baru kelas VI saja yang sudah disiapkan, sedangkan untuk kelas V tahun berikutnya. Pengadaan laptop dengan jumlah 8.636 unit untuk kelas VI pada 249 sekolah dasar (SD) dianggarkan Rp 80 miliar lebih. * asa
Komentar