Lolos Refocusing, Tender Proyek RTH Bung Karno Segera Dibuka
SINGARAJA, NusaBali
Sempat masuk daftar refocusing Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali, akhirnya proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bung Karno tetap diprioritaskan Pemerintah Provinsi Bali.
Proyek tahap ke IV ini diharapkan dapat tuntas tahun ini dengan anggaran Rp 16 miliar bersumber dari dana BKK Provinsi Bali.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Buleleng I Gede Melanderat Minggu (22/3) kemarin mengatakan pasca adanya Surat Edaran Sekda Porvinsi Bali terkait penundaan BKK, Dinas LH tak berhenti berproses. Hingga dalam penetapan refocusing anggaran, proyek RTH dipenuhi kembali dan lolos dari daftar recofusing.
“Kami kemarin terus bergerak melengkapi dokumen agar bisa diupload di BLP (Bagian Layanan Pengadaan,red). Sekarang progressnya sudah masuk ke sistem pengadaan barang jasa,” kata mantan Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan (KPP) Buleleng.
Menurut Melanderat setelah masuk dalam sistem pengadaan barang jasa paling lambat pada Rabu (24/3) mendatang akan diupload dan dibuka proses lelang terbuka untuk pengusaha yang berkenan. Proyek RTH dijelaskan Kadis Melanderat dengan anggaran Rp 16 miliar terdiri dari 20 unit pekerjaan. Unit yang paling prioritas adalah pembuatan bagian patung Bung Karno yang baru tuntas separuh saat proyek tahap ke III 2019 silam.
Selain itu unit pekerjaan yang akan dilakukan seperti pengerjaan taman, sanitasi dan unit pekerjaan lainnya. “Mudah-mudahan ini berjalan lancar, dengan kebijakan dari pak gubernur yang sehingga proyek RTH bisa tetap dilakukan tahun ini,” kata Melanderat.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa dari surat terakhir Provinsi Bali, dari Rp 105,9 miliar BKK yang ditujukan kepada Kabupaten Buleleng hanya Rp 37 miliar yang direfocusing. Jumlah anggaran itu sebelumnya diproyeksikan untuk pengadaan alkes RSUD Buleleng sebesar Rp 16 miliar, pembangunan tower bersama Rp 10 miliar. Selain juga akan ada pengurangan sharing anggara jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) senilai Rp 11 miliar. Sisanya sekitar Rp 1 miliar dari sejumlah kegiatan berkesenian, seperti penyelenggaraan festival Bali Jani, Pesta Kesenian Bali (PKB) Kabupaten dan Subak.
“Khusus untuk KIS-PBI masih dihitung, kami nanti akan rapat dengan BPJS kesehatan dulu untuk mengetahui berapa jumlah yang diefesiensi,” ucap Suyasa. *k23
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Buleleng I Gede Melanderat Minggu (22/3) kemarin mengatakan pasca adanya Surat Edaran Sekda Porvinsi Bali terkait penundaan BKK, Dinas LH tak berhenti berproses. Hingga dalam penetapan refocusing anggaran, proyek RTH dipenuhi kembali dan lolos dari daftar recofusing.
“Kami kemarin terus bergerak melengkapi dokumen agar bisa diupload di BLP (Bagian Layanan Pengadaan,red). Sekarang progressnya sudah masuk ke sistem pengadaan barang jasa,” kata mantan Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan (KPP) Buleleng.
Menurut Melanderat setelah masuk dalam sistem pengadaan barang jasa paling lambat pada Rabu (24/3) mendatang akan diupload dan dibuka proses lelang terbuka untuk pengusaha yang berkenan. Proyek RTH dijelaskan Kadis Melanderat dengan anggaran Rp 16 miliar terdiri dari 20 unit pekerjaan. Unit yang paling prioritas adalah pembuatan bagian patung Bung Karno yang baru tuntas separuh saat proyek tahap ke III 2019 silam.
Selain itu unit pekerjaan yang akan dilakukan seperti pengerjaan taman, sanitasi dan unit pekerjaan lainnya. “Mudah-mudahan ini berjalan lancar, dengan kebijakan dari pak gubernur yang sehingga proyek RTH bisa tetap dilakukan tahun ini,” kata Melanderat.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa dari surat terakhir Provinsi Bali, dari Rp 105,9 miliar BKK yang ditujukan kepada Kabupaten Buleleng hanya Rp 37 miliar yang direfocusing. Jumlah anggaran itu sebelumnya diproyeksikan untuk pengadaan alkes RSUD Buleleng sebesar Rp 16 miliar, pembangunan tower bersama Rp 10 miliar. Selain juga akan ada pengurangan sharing anggara jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) senilai Rp 11 miliar. Sisanya sekitar Rp 1 miliar dari sejumlah kegiatan berkesenian, seperti penyelenggaraan festival Bali Jani, Pesta Kesenian Bali (PKB) Kabupaten dan Subak.
“Khusus untuk KIS-PBI masih dihitung, kami nanti akan rapat dengan BPJS kesehatan dulu untuk mengetahui berapa jumlah yang diefesiensi,” ucap Suyasa. *k23
Komentar