DPRD Tabanan Dorong Pembelajaran Tatap Muka

Dewan membahas sejumlah masalah yang harus segera dituntaskan. Antara lain, mendorong Pemkab Tabanan segera membuka pembelajaran tatap muka (PTM). Di lain sisi, 4.895 guru di Tabanan belum divaksin. Pusat menargetkan guru akhir Mei 2021harus divaksin.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana. Selain Dinas Pendidikan, rapat kerja tersebut mengundang Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD dan SMP, Klinik Pendidikan Tabanan, Dewan Pendidikan dan Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan I Nyoman Putra mengatakan sesuai dengan SKB 4 Menteri, PTM mulai digelar awal Juli 2021. Hanya saja untuk di Tabanan bisa saja digelar mendahului, asalkan sudah ada izin dari bupati. Syarat lain, semua guru sudah tervaksin. "Kami juga berharap, Komisi IV ikut mendorong guru diprioritaskan divaksinasi. Karena ada imbauan, sekolah yang gurunya sudah divaksin secara bertahap diupayakan melaksanakan PTM secara terbatas," bebernya.

Menurutnya, data guru yang sudah disetorkan ke Dinas Kesehatan untuk divaksin 4.895 orang. Dia belum bisa menyebut berapa persen guru yang sudah divaksin. Karena tak menutup kemungkinan dari jumlah tersebut sudah ada divaksin melalui program di desa. "Intinya, sesuai perintah SKB 4 Menteri, pemerintah mendorong guru akhir Mei 2021 sudah divaksinasi," jelas Nyoman Putra.

Dia menyebutkan sebagai langkah kesiapan, ketika Pemkab Tabanan sudah siap mengelar PTM, Dinas Pendidikan akan menggelar simulai PTM. Simulasi ini untuk  menggambarkan bagaimana proses pembelajaran, gambaran pelaksanaan protokol kesehatan dan lain-lain. "Yang jelas ketika PTM ini dibuka, siswa yang masuk kelas hanya 50 persen. Dengan rincian siswa SMP 18 siswa, SD 15 siswa dan siswa TK 5 orang di masing-masing kelas," tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan Gusti Komang Wastana menegaskan PTM memang harus segera dibuka. Sejalan dengan itu segala persiapan harus dilakukan. Salah satunya,  dewan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan guru divaksinasi. "Segera kami akan koordinasikan, kapan seharusnya guru bisa divaksinasi. Kalau memang vaksin kurang, harus sering berkoordinasi ke provinsi," katanya.

Tak hanya itu, jelas Wastana, Pemprov Bali juga agar segera berkoordinasi ke pusat agar vaksin bisa ditambah ke kabupaten/kota. Sebab PTM ini penting dilakukan karena selama ini, pembelajaran jarak jauh tidak memberikan hasil pembelajaran maksimal, khususnya kelas rendah (SD/SMP). "Jadi harus segera mungkin PTM dipercepat. Untuk itu kami rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, sedangkan kabupaten lain sudah melakukan PTM," tegasnya.

Selain mendorong digelarnya PTM, Dewan juga menyoroti tentang ketakmerataan guru di Tabanan. Hingga saat ini Dewan belum menerima data rincian guru apa saja yang kurang. Kata dia, ketakmerataan guru selalu menjadi permasalahan dan berulang kali. Setiap rapat, hal ini selalu dibahas. Untuk itu kepada dinas pendidikan, Wastana, mengharapkan data guru segera diberikan ke Dewan. Tujuanya, ikut mengkoordinasikan penempatan guru dengan baik. ‘’Contohnya, di Kecamatan Baturiti banyak sekolah yang belum kebagian guru secara merata," tandas politisi asal Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan ini.

PTM juga didorong oleh Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3K) I Wayan Gumiarta. Kata dia, jika PTM digelar, di tingkat bawah persiapan sudah siap. Dia khawatir jika pembelajaran daring berlangsung lama, pembelajaran daring disalahgunakan oleh anak-anak.

Sebab sudah ada satu contoh yang ditemui, sesuai dengan pasien dari keluarganya sedang menangani siswa SD di Denpasar yang kelainan mental akibat sering megang handphone (HP). Padahal untuk pembelajaran daring sudah dibatasi. "Usai belajar daring ini biasanya anak menggunakan HP untuk bermain. Jadinya anak-anak menggunakan HP berlebihan. Pasien yang ditangani keluarga saya ini sampai mamelog (tampil bodoh), padahal dulunya normal," bebernya.

Dengan kondisi tersebut diharapkan pemerintah segera membuka PTM agar ada interaksi anak dan guru sehingga pembelajaran bisa berjalan maksimal. "Kami harapkan pemerintah bisa melaksanakan PTM ini, karena sejatinya dibawah kami sudah siap," tegas Gumiarta. *des