DPRD Usulkan Stop Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dalam acara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Tabanan Made Asta Darma memberikan catatan. Kata dia, untuk sementara waktu, Pemkab Tabanan agar menghentikan pembebasan atau alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. ‘’Agar tidak marak terjadi pembangunan perumahan,’’ jelasnya.

Namun rancangan awal RPJMD itu sudah disetujui dewan dan selanjutnya akan dikoordinasikan ke Pemprov Bali.  Asta Darma menegaskan eksekutif agar komit dengan RPJMD. Artinya, realiasi pembangunan jangan sampai mengingkari rencana yang ada. "Saya inginkan eksekutif betul-betul komitmen karena eksekutif dan staf ahli sudah  membuat rencana," ungkap Asta Darma saat mendapat kesempatan pertama memberikan usulan.

Menurutnya, hal tersebut penting ditekankan karena proses perijinan, pembebasan lahan, dan perubahan aspek dari pertanian ke perumahan, ada di eksekutif, bukan di legislatif. "Kalau semua sepakat, mungkin stop dulu pembebasan lahan," tegasnya.

Sebagai solusi, sambung dia, eksekutif harus berani membuat LC (land concolidation) dengan memanfaatkan lahan yang sudah tidak produktif. Selain itu, dari sisi tata ruang, pembangunan rumahnya dilakukan secara vertikal.

“Bangunan agar dinaikkan sampai lantai tiga. Tetapi tetap ditandai dengan surat-surat hak milik. Itu sebagai salah satu solusi. Kami pertegas jangan sampai di eksekutif sudah merencanakan, tapi mengingkari pembebasan lahan tersebut,” tandasnya.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana juga memberikan catatan. Dia minta untuk bisa segera anak didik melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM), guru segera diprioritaskan vaksin Covid-19. "Pendidikan mohon juga diperhatikan, selama ini pembelajaran daring belum maksimal untuk anak," tandas politisi asal Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan ini.

Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga menegaskan karena RPJMD sudah disetujui, maka harus didukung mewujudkan dengan Tabanan Era Baru. "Catatan yang di sampaikan dari anggota pastinya dipikirkan," tegasnya.

Dia menyampaikan poin penting yang disampaikan dalam RPJMD ini adalah bidang khusus pendidikan, infrastruktur, kesehatan. Sebab dalam waktu singkat di tengah pandemi sekarang wajib merealiasikan visi-misi. "Saya harapkan kepada masyarakat wajib mendukung program pemerintah. Harus ada sinergitas, tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah saja," tandasnya.

Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja mengatakan RPJMD ini adalah dokumen lima tahunan disusun memuat dan mengandung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi-misi bupati dan wakil bupati setelah menjadi RPJMD menjadi visi-misi kabupaten,   karena RPJMD disahkan Perda. "Isi RPJMD ini gambaran umum tentang kondisi daerah, analisis keuangan, permasalahan dan isu strategi diukur lima tahun. Kemudian dalam RPJMD ini juga ada arahan kebijakan dan lain-lain," bebernya.

Ditegaskan, dalam RPJMD ini ada program prioritas utama sesuai arahan Bupati Tabanan yang harus dituntaskan, yakni pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa. "Masalah penganggaran sudah kami jelaskan, tentu sudah berpikir bagaimana menyusun kebutuhan dengan potensi yang dimiliki," tandas Wiratmaja. *des