Lahan Parkir Dirampas, Warga Banyuasri Gerudug DPRD Buleleng

Kedatangan   mereka untuk mengadu dan minta dukungan atas  persoalan terkait pengelolaan Pasar Banyuasri di Jalan Ahmad Yani Singaraja, yang tidak melibatkan warga setempat. Puluhan yang mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Senin pagi sekitar pukul 10.00 Wita, dipimpin Bendesa Adat Banyuasri, Nyoman Mangku Widiasa. Mereka diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Buleleng, Ni Luh Marleni, di Ruang Rapat Gabungan Komisi. Mereka datang ke Dewan lantaran belum mendapatkan keputusan atas mediasi yang sebelumnya digelar Perumda Pasar Argha Nayottama, selaku pengelola Pasar Banyu-asri, Sabtu (10/4) lalu.

Bendesa Nyoman Mangku Widiasa mengatakan, persoalan warganya harus disikapi segera, karena menyangkut sumber penghidupan mereka. Menurut Mangku Widiasa, persoalan krusial yang dimasalahkan adalah soal lahan parkir.

Sejumlah warga Kelurahan Banyuasri kini sudah kehilangan mata pencahariannya, setelah lahan parkir seluruhnya dikelola oleh Perumda Pasar Argha Nayottama. Padahal, warga Banyuasri sebelumnya sudah 13 tahun mengabdi kepada pemerintah dalam pengelolaan parkir di areal Pasar Tumpah dan Terminal Banyuasri.

“Warga kami kehilangan mata pencahariannya semenjak Pasar Banyuasri pasca revitalisasi beroperasi. Tentu ini sangat disesalkan. Padahal, sebelumnya sudah 13 tahun warga kami mengabdi sebagai juru parkir di Pasar Tumpah dan Terminal Banyuasri. Sekarang dengan beroperasinya pasar baru, warga kami malah tidak dipakai lagi,” papar Mangku Widiasa.

Menurut catatan Desa Adat Banyuasri, selama periode 2008-2018, mereka menyetor pendapatan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Perhubungan Buleleng sebesar Rp 850.000 per hari, dari retribusi parkir khusus. Namun, sejak tahun 2018 saat menjadi pasar darurat, tarif parkir diturunkan sesuai tarif parkir tepi jalan umum, dengan setoran pendapatan Rp 550.000 per hari.

Mangku Widiasa mengaku sudah mengusulkan beberapa solusi kepada Perumda Pasar Argha Nayottama dan Dinas Perhubungan Buleleng, agar masing-masing bisa berjalan. Pedagang bermobil agar diarahkan parkir di lambung barat Terminal Banyuasri, sembari menunggu jam operasional sehingga parkir bisa tetap dikelola warga Banyuari.

“Selain parkir tetap jalan dan tidak mengganggu fungsi terminal, potensi pekerjaan seperti buruh angkut, tenaga kebersihan juga ada,” katanya. Hanya saja, solusi yang sudah disampikan dalam proses mediasi itu tidak mendapatkan keputusan tegas dari Perumda maupun Dinas Perhubungan Buleleng.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Buleleng, Luh Marleni, mengatakan dia dan anggotanya dapat memahami kesulitan dan masalah yang dihadapi warga Banyuasri. Marleni berjanji seluruh aspirasi warga akan dibahas kembali dengan eksekutif, melalui rapat dengar pendapat.

“Saat ini kami belum dapat merumuskan rekomendasi apa pun. Nanti kami rapat dulu dengan eksekutif, sebelum merumuskan kebijakan. Tentu ini akan kami segera selesaikan, karena menyangkut isi perut masyarakat,” jelas Srikandi Gerindra asal Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.

Sejumlah warga Kelurahan Banyuasri sendiri sebelumnya memasang spanduk luapan kekecewaan mereka, karena pengambil-alihan lahan parkir di sekitar Pasar Banyuasri, setelah beroperasinya pasar megah itu pasca revitalisasi, dua bulan lalu. Terlebih, mereka tidak dilibatkan dalam pengelolaan parkir pasar baru. *k23