Regulasi Dinantikan, Bursa Kripto Siap Hadir di Indonesia

JAKARTA, NusaBali.com – Perkembangan investasi Aset Kripto di Indonesia yang kian massif ternyata belum diikuti oleh perangkat regulasi yang diperlukan bagi perlindungan masyarakat.

Sorotan ini disampaikan oleh Yoyok Prasetyo, pengamat ekonomi dan investasi dari Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung. “Sebuah ekosistem investasi, termasuk investasi di Aset Kripto sudah seharusnya memiliki regulasi yang jelas dalam rangka melindungi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Yoyok.

Adanya kasus yang mengatasnamakan investasi Aset Kripto yang berujung merugikan masyarakat disebutnya akan menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah. “Karena itu pemerintah yang berfungsi sebagai regulator harus segera mengatur investasi yang sedang trend ini,” kata Yoyok yang juga Dosen Luar Biasa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ini.

Terkait Aset Kripto, saat ini di Indonesia terdapat 229 Aset Kripto yang boleh diperdagangkan. Sementara di seluruh dunia, terdapat 8.472 aset kripto yang beredar. Aset Kripto sendiri adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak ketiga.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020.

“Selain keberadaan Bursa, lembaga penunjang lain yang sangat penting adalah keberadaan lembaga kliring dan penjaminan transaksi. Lembaga ini sangat penting, karena akan memastikan transaksi sudah sesuai dengan regulasi yang ada,” kata Yoyok Prasetyo.

Adanya lembaga kliring dan penjaminan transaksi di ekosistem investasi Aset Kripto ini, lanjut Yoyok, tentunya akan memberikan rasa aman kepada masyarakat/investor, dan memberikan kepastian bahwa investasi yang dilakukan adalah legal. “Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri, sehingga masyarakat investor lebih memilih investasi di dalam negeri dibandingkan luar negeri,” pesannya.

Sementara itu terkait ekosistem investasi di Aset Kripto, selangkah lagi masyarakat Indonesia akan mendapatkan kemudahan serta keamanan dalam berinvestasi. Hal ini dikarenakan secara kelembagaan, perdagangan Aset Kripto di Indonesia sudah dibilang lengkap. Mulai dari Bursanya yaitu di Digital Future Exchange (DFX), para pedagang Aset Kripto, serta PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai Lembaga Kliring juga sudah siap.

Saat ini perdagangan Aset Kripto melalui Bursa tinggal menunggu persetujuan dari otoritas yaitu Bappepti.

“Sampai dengan saat ini kalau boleh kami katakan, KBI sudah siap 100 persen sebagai Lembaga Kliring,” kata Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Kesiapan ini mencakup sisi permodalan maupun infrastrukturnya. Sedangkan terkait peran sebagai Lembaga Kliring, peran KBI meliputi penyelesaian keuangan, fungsi delivery versus payment, dan pengawasan integritas keuangan, fungsi suspend, rekomendasi sistem dan anggota. “Harapan kami, dengan mulai beroperasinya Bursa Aset Kripto, akan memberikan warna baru dalam ekosistem investasi di Indonesia,” kata Fajar Wibhiyadi.

Dengan hadirnya Bursa Kripto di Indonesia, dinilai menjadi hal posisif terkait ekosistem investasi, karena masyarakat atau investor akan memiliki banyak pilihan dalam menentukan arah investasinya. Namun demikian, sebagai Lembaga Kliring, KBI tentunya juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait investasi ini. “Karena bagaimanapun sebuah investasi selalu memiliki risiko, dan terkait risiko ini masyarakat juga harus memahami dengan baik,” ungkap Fajar.

Terkait akan hadirnya Bursa Kripto di Indonesia, Oscar Dharmawan, CEO Indodax mengatakan, “Kami mendukung penuh terkait rencana dan aturan tentang bursa kripto, karena ini sejalan dengan visi dari Indodax yaitu memajukan ekosistem kripto di Indonesia."

"Kehadiran Bursa Kripto tentunya akan memberikan perlindungan kepada masyarakat investor, karena dalam ekosistem itu akan ada lembaga kliring, yang tentunya akan memberikan jaminan atas transaksi yang dilakukan. Aset kripto memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, dan sudah selayaknya Aset Kripto ini diperdagangkan melalui mekanisme di Bursa,” jelas Oscar Dharmawan.