Dewan Dorong Pemerintah Segera Evaluasi dan Rumuskan Keunggulan Daerah Masa Pandemi

Legislatif menyarankan pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan merumuskan kembali keunggulan daerah, agar segera bangkit dalam situasi pandemi saat ini.

Saran tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Buleleng atas LKPJ Bupati Buleleng Tahun 2020, di ruang sidang utama, Selasa (27/4) pagi. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra. Rekomendasi DPRD Buleleng dibacakan Ketua Komisi I DPRD Buleleng I Gede Odhy Busana.

Dalam catatan kinerja Pemkab Buleleng tahun 2020, DPRD merumuskan 39 poin rekomendasi, mulai dari bidang ekonomi, pertanian, pembangunan, pendidikan, kesehatan.

“Kepada pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi dan merumuskan kembali keunggulan komparatif wilayah dalam kondisi pandemi Covid-19. Kami mendorong pemda agar pembangunan sektor pertanian lebih dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian,” ucap Odhy Busana, kader PDI Perjuangan Dapil Kecamatan Seririt ini.

Kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini tak dipungkiri berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan kontraksi 5,53 persen. Situasi perekonomian yang terjadi secara global secara tidak langsung meningkatkan persentase penduduk miskin di Buleleng sebesar 0,13 persen. Sehingga DPRD Buleleng merekomendasikan agar program bersifat padat karya perlu diintensifkan.

Sementara itu yang juga menjadi perhatian penting DPRD Buleleng adalah persoalan di bidang kesehatan. Dalam poin ke 14 dewan memberikan rekomendasi penghapusan piutang RSUD Buleleng. Sehingga tidak menjadi beban pemerintah, lantaran sudah tidak bisa dipungut karena kondisi masyarakat miskin.

Bidang kesehatan yang kembali menjadi rekomendasi DPRD Buleleng soal pemasangan dana talangan di RSUD Buleleng oleh Pemkab Buleleng. Rekomendasi tersebut tercantum di poin ke 15. Dana talangan ini dimaksudkan untuk menangani pengobatan masyarakat miskin yang belum tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna ditemui usai rapat mengatakan pemasangan dana talangan kembali ditekankan DPRD Buleleng, melihat kasus masyarakat miskin yang tak sanggup membayar biaya rumah sakit karena terhimpit kemiskinan dan tak punya JKN. Rekomendasi ini kembali diajukan karena dewan sudah sempat menanyakan hal tersebut ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali beberapa waktu lalu. “Kami sudah diskusikan dengan kabupaten lain, dan ke BPK juga bertanya, apakah memungkinkan menaruh anggaran untuk mengcover masyarakat yang tidak memiliki JKN. BPK saat itu mempersilakan, karena pemerintah memiliki kewajiban menjamin kesehatan seluruh masyarakatnya,” jelas Supriatna yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Buleleng.

Dari seluruh rekomendasi yang diberikan DPRD Buleleng, diharapkannya dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja di tahun ini. “Mudah-mudahan rekomendasi kami bisa diterima dan ditindaklanjuti, sehingga dapat menjawab persoalan yang terjadi di tahun lalu,” harap Supriatna.

Sementara Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat membacakan sambutannya mengatakan, seluruh saran, masukan, dan kritik yang disampaikan melalui rekomendasi DPRD Buleleng akan ditindak lanjuti. “Atas rekomendasi ini, kami berkomitmen terus memperbaiki kinerja berdasarkan rekomendasi dari DPRD dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kunci keberhasilan sebuah kepemimpinan dapat mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan kepada seluruh masyarakatnya,” tegas Wabup yang juga dokter spesialis kandungan ini. *k23