DPRD Bali-Pemprov Sepakat Surati Presiden
Minta Berantas KKB di Tanah Papua hingga ke Akar-akarnya
TNI tegaskan sudah siaga untuk menumpas seluruh anggota KKB di Papua, tinggal menunggu keputusan Presiden Jokowi
DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali dan Pemprov Bali sepakat bersurat ke Presiden Jokowi terkait ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang menganggu keamanan masyarakat, bahkan menembak mati dua putra Bali: Mayjen TNI (Anumerta) I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, 51, dan Bharatu (Anumerta) I Komang Wira Natha, 21. Intinya, Bali mendesak agar KKB diberantas sampai ke akar-akarnya.
Kesepakatan kirim surat ke Presiden Jokowi terkait KKB Papua ini disampaikan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), dalam sidang paripurna di Kantor Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (28/4) siang.
Adi Wiryatama menegaskan, dalam waktu dekat DPRD Bali akan membuat surat resmi atas nama lembaga kepada Presiden Jokowi, supaya ada pengerahan pasukan ke Papua untuk memberantas KKB. "DPRD Bali mendesak Presiden Jokowi untuk menindak tegas KKB sampai ke akar-akarnya. Merdeka!" teriak Adi Wiryatama disambut tepuk tangan para anggota DPRD Bali dan peserta sidang paripurna la-innya.
Dalam sidang paripurna yang dihadiri Wagub Cok Ace yang mewakili Gubernur Bali Wayan Koster---tersebut, Adi Wiryatama menyebutkan aksi kekejaman KKB membunuh guru, membakar sekolah, membakar desa-desa, hingga membunuh anggota TNI/Polri, dan memperkosa perempuan di Papua, sudah merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Menurut Adi Wiryatama, negara harus hadir di sini.
“Keadaan di Papua sudah sangat krisis keamanannya. KKB harus ditindak. Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi kami harapkan segera mengambil tindakan tegas terhadap KKB, rakyat pasti mendukung," tandas politisi senior PDIP asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.
Menurut Adi Wiryatama, aksi brutal KKB sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) dan tidak bisa diampuni. Maka, tindakan tegas pemerintah untuk menumpas KKB sampai ke akar-akarnya, sangatlah adil. "Urusan HAM bisa belakangan. Sebab, ketika prajurit TNI/Polri dibunuh, anak sekolah ditembaki, dan desa pemukiman warga dibakar, sekolah dibakar, itu sudah pelanggaran HAM berat. Ketika sudah mati, pengadilan ke mana? Maka tindakan tegas menurut kami sudah sangat tepat," jelas Adi Wiryatama.
Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini kembali menegaskan pihaknya segera akan bersurat resmi kepada pemerintah pusat atas nama lembaga, terkait desakan untuk berantas KKB hingga ke akar-akarnya ini. "Dukungan seluruh anggota Dewan sudah jelas: tindak tegas KKB di Papua. Ini bukan hanya soal ada prajurit TNI/Polri asal Bali yang gugur, namun aksi KKB yang sudah meresahkan masyarakat dan melanggar HAM," tegas mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra, I Nyoman Suyasa, menyatakan dukungan kepada pemerintah dan TNI/Polri untuk menumpas gerakan separatis KKB di Papua sampai ke akar-akarnya. "Ini gerakan separatis, gunakan semua kekuatan 4 Matra dari TNI/Polri. Urusan HAM belakangan, kami atas nama rakyat mendukung pemerintah dan TNI/Polri," kata Suyasa.
Suyasa mengingatkan pemerintah agar bertindak cepat, supaya tidak jatuh korban lebih banyak lagi. "Kalau KKB dibiarkan, nyawa akan makin banyak melayang. Kami yakin pemerintah, TNI/Polri di bawah komando langsung Presiden Jokowi bisa mengatasi kebrutalan KKB," terang Suyasa yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem.
Sementara, Wagub Cok Ace mendukung pernyataan Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama untuk mengusulkan dengan surat resmi ke pemerintah supaya KKB di Papua diberantas melalui operasi militer. "Tentu kami sangat mendukung, karena ini menyangkut keamanan masyarakat di Papua," kata Cok Ace seusai sidang paripurna kemarin.
Cok Ace menyebutkan, Pemprov Bali dan DPRD Bali sebagai pemerintahan daerah akan segera menyampaikan surat resmi kepada Presiden Jokowi, terkait pemberantasan KKP di Papua ini. "Nanti surat resmi kita kirimkan kepada pemerintah pusat. Kondisi keamanan di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Kami di eksekutif bagian dari rakyat Bali, mendukung sikap DPRD Bali," tegas tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Kelurahan/Kecamatan Ubud, Gianyar ini.
Ulah KKB di Papua memang sangat brutal. Bahkan, dua putra Bali gugur ditembak KKB dalam kurun tiga hari terakhir. Pertama, Kepala BIN Daerah Papua, I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, yang gugur ditembak KKB Papua, Minggu (25/4) sore pukul 15.50 WIT. Jenderal Bintang Satu TNI asal Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar ini gugur dengan luka tembakan di bagian belakang kepala dan tembus depan kepala, setelah kontak senjata dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Oleh Presiden Jokowi, pangkat sang jenderal dinaikkan satu tingkat menjadi Mayjen TNI (Anumerta).
Kedua, Bharada I Komang Wira Natha, anggota Brimob yang gugur saat baku tembak dengan KKB di Kampung Makki, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (27/4) siang pukul 11.30 WIT. Bharada Komang Wira Natha adalah anggota Polri berusia 21 tahun asal Banjar Base, Desa/Kecamatan Marga, Tabanan yang kesehariannya bertugas di Resimen Pelopor Brimob Polri di Jakarta. Namun, sejak 2 bulan lalu dia ditugaskan ke Papua. Oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pangkat Komang Wira Natha dinaikkan satu tingkat menjadi Bharatu (Anumerta).
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta para anggota Polri yang bertugas di Papua tidak mengendurkan semangat juang. Kapolri menegaskan negara tidak boleh kalah oleh KKB. "Dalam kesempatan ini, tentunya saya terus memberikan motivasi kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas di Papua untuk terus bersemangat, tidak boleh kendur atas peristiwa yang terjadi," katanya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.
Kapolri perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas di Papua terus lakukan pengejaran terhadap KKB. Kapolri berjanji akan memberikan dukungan penuh demi penegakan hukum di Papua. "Lakukan perjuangan, lakukan langkah terbaik yang bisa saudara-saudara laksanakan. Kami seluruh pimpinan Polri dan jajaran yang ada di Polri siap untuk mensupport apa pun yang diperlukan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Papua," katanya.
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Achmad Riad, menegaskan TNI dalam kondisi siaga untuk menumpas seluruh anggota KKB di Papua. TNI hanya perlu menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait hal ini. Dia menegaskan TNI siap membantu polisi menangkap seluruh anggota KKB.
"Intinya, kami (TNI) siap menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya," tegas Achmad Riad seperti dilansir Antara, Selasa lalu. *nat,k22
Kesepakatan kirim surat ke Presiden Jokowi terkait KKB Papua ini disampaikan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), dalam sidang paripurna di Kantor Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (28/4) siang.
Adi Wiryatama menegaskan, dalam waktu dekat DPRD Bali akan membuat surat resmi atas nama lembaga kepada Presiden Jokowi, supaya ada pengerahan pasukan ke Papua untuk memberantas KKB. "DPRD Bali mendesak Presiden Jokowi untuk menindak tegas KKB sampai ke akar-akarnya. Merdeka!" teriak Adi Wiryatama disambut tepuk tangan para anggota DPRD Bali dan peserta sidang paripurna la-innya.
Dalam sidang paripurna yang dihadiri Wagub Cok Ace yang mewakili Gubernur Bali Wayan Koster---tersebut, Adi Wiryatama menyebutkan aksi kekejaman KKB membunuh guru, membakar sekolah, membakar desa-desa, hingga membunuh anggota TNI/Polri, dan memperkosa perempuan di Papua, sudah merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Menurut Adi Wiryatama, negara harus hadir di sini.
“Keadaan di Papua sudah sangat krisis keamanannya. KKB harus ditindak. Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi kami harapkan segera mengambil tindakan tegas terhadap KKB, rakyat pasti mendukung," tandas politisi senior PDIP asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.
Menurut Adi Wiryatama, aksi brutal KKB sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) dan tidak bisa diampuni. Maka, tindakan tegas pemerintah untuk menumpas KKB sampai ke akar-akarnya, sangatlah adil. "Urusan HAM bisa belakangan. Sebab, ketika prajurit TNI/Polri dibunuh, anak sekolah ditembaki, dan desa pemukiman warga dibakar, sekolah dibakar, itu sudah pelanggaran HAM berat. Ketika sudah mati, pengadilan ke mana? Maka tindakan tegas menurut kami sudah sangat tepat," jelas Adi Wiryatama.
Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini kembali menegaskan pihaknya segera akan bersurat resmi kepada pemerintah pusat atas nama lembaga, terkait desakan untuk berantas KKB hingga ke akar-akarnya ini. "Dukungan seluruh anggota Dewan sudah jelas: tindak tegas KKB di Papua. Ini bukan hanya soal ada prajurit TNI/Polri asal Bali yang gugur, namun aksi KKB yang sudah meresahkan masyarakat dan melanggar HAM," tegas mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Gerindra, I Nyoman Suyasa, menyatakan dukungan kepada pemerintah dan TNI/Polri untuk menumpas gerakan separatis KKB di Papua sampai ke akar-akarnya. "Ini gerakan separatis, gunakan semua kekuatan 4 Matra dari TNI/Polri. Urusan HAM belakangan, kami atas nama rakyat mendukung pemerintah dan TNI/Polri," kata Suyasa.
Suyasa mengingatkan pemerintah agar bertindak cepat, supaya tidak jatuh korban lebih banyak lagi. "Kalau KKB dibiarkan, nyawa akan makin banyak melayang. Kami yakin pemerintah, TNI/Polri di bawah komando langsung Presiden Jokowi bisa mengatasi kebrutalan KKB," terang Suyasa yang juga Ketua DPC Gerindra Karangasem.
Sementara, Wagub Cok Ace mendukung pernyataan Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama untuk mengusulkan dengan surat resmi ke pemerintah supaya KKB di Papua diberantas melalui operasi militer. "Tentu kami sangat mendukung, karena ini menyangkut keamanan masyarakat di Papua," kata Cok Ace seusai sidang paripurna kemarin.
Cok Ace menyebutkan, Pemprov Bali dan DPRD Bali sebagai pemerintahan daerah akan segera menyampaikan surat resmi kepada Presiden Jokowi, terkait pemberantasan KKP di Papua ini. "Nanti surat resmi kita kirimkan kepada pemerintah pusat. Kondisi keamanan di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Kami di eksekutif bagian dari rakyat Bali, mendukung sikap DPRD Bali," tegas tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Kelurahan/Kecamatan Ubud, Gianyar ini.
Ulah KKB di Papua memang sangat brutal. Bahkan, dua putra Bali gugur ditembak KKB dalam kurun tiga hari terakhir. Pertama, Kepala BIN Daerah Papua, I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, yang gugur ditembak KKB Papua, Minggu (25/4) sore pukul 15.50 WIT. Jenderal Bintang Satu TNI asal Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar ini gugur dengan luka tembakan di bagian belakang kepala dan tembus depan kepala, setelah kontak senjata dengan KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Oleh Presiden Jokowi, pangkat sang jenderal dinaikkan satu tingkat menjadi Mayjen TNI (Anumerta).
Kedua, Bharada I Komang Wira Natha, anggota Brimob yang gugur saat baku tembak dengan KKB di Kampung Makki, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (27/4) siang pukul 11.30 WIT. Bharada Komang Wira Natha adalah anggota Polri berusia 21 tahun asal Banjar Base, Desa/Kecamatan Marga, Tabanan yang kesehariannya bertugas di Resimen Pelopor Brimob Polri di Jakarta. Namun, sejak 2 bulan lalu dia ditugaskan ke Papua. Oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pangkat Komang Wira Natha dinaikkan satu tingkat menjadi Bharatu (Anumerta).
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta para anggota Polri yang bertugas di Papua tidak mengendurkan semangat juang. Kapolri menegaskan negara tidak boleh kalah oleh KKB. "Dalam kesempatan ini, tentunya saya terus memberikan motivasi kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas di Papua untuk terus bersemangat, tidak boleh kendur atas peristiwa yang terjadi," katanya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.
Kapolri perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas di Papua terus lakukan pengejaran terhadap KKB. Kapolri berjanji akan memberikan dukungan penuh demi penegakan hukum di Papua. "Lakukan perjuangan, lakukan langkah terbaik yang bisa saudara-saudara laksanakan. Kami seluruh pimpinan Polri dan jajaran yang ada di Polri siap untuk mensupport apa pun yang diperlukan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Papua," katanya.
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Achmad Riad, menegaskan TNI dalam kondisi siaga untuk menumpas seluruh anggota KKB di Papua. TNI hanya perlu menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait hal ini. Dia menegaskan TNI siap membantu polisi menangkap seluruh anggota KKB.
"Intinya, kami (TNI) siap menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Presiden Jokowi selanjutnya," tegas Achmad Riad seperti dilansir Antara, Selasa lalu. *nat,k22
1
Komentar