Peternak Rakyat Demo di Kantor Kementan

Hal itu dilakukan agar peternak mandiri tidak semakin terpuruk. Ketua PPRN Alvino Antonio mengatakan carut-marut tata niaga tersebut membuat harga jual ayam broiler yang mereka besarkan selalu berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).

Saat ini, misalnya, harga ayam broiler hanya di kisaran Rp20.220 hingga Rp21.000, sementara harga produksinya bisa mencapai Rp22 ribu.

"Input kami itu masih sangat mahal mulai dari pakan ternak dan obat-obatan. Akibatnya harga jual ayam hidup kami selalu di bawah harga pokok produksi (HPP)," ucapnya seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (4/5).

Tuntutan PPRN sendiri antara lain adanya jaminan supply DOC FS ke Peternak Rakyat Mandiri sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

"Pembagian DOC, sesuai Permentan pasal 19 itu kan pelaku usaha integrasi (integrator) dan pembibit wajib menjual DOC-nya ke peternak mandiri atau UMKM. Nyatanya kami enggak kebagian," imbuh Alvino.

Kemudian, mereka menuntut jaminan harga jual live bird di atas HPP peternak mandiri sesuai Permendag 7/2020 tersebut, yakni minimal Rp20 ribu per kilo gram.

Lainnya, adalah melakukan penyerapan ayam hidup saat harga farm gate (harga kandang di tingkat para peternak) di bawah HPP Peternak Mandiri sesuai Pasal 3 ayat (1), serta melarang perusahaan integrasi dan afiliasinya menjual ayam hidup dan budidayanya 100 persen masuk RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas).

Kementan, menurut Alvino, harus berani memberikan sanksi kepada perusahaan integrasi atau importir Grand Parent Stock (GPS) atau bibit ayam indukan, maupun perusahaan pakan ternak yang tidak mematuhi tuntutan tersebut.

"Integrator itu menjual ayam hidup ke pasar becek Coba kalau mereka ke RPHU olahan atau oreka, enggak akan seperti ini harganya," tegasnya.

Sebelumnya, Alvino mewakili ratusan ribu peternak unggas mandiri menyampaikan nota keberatan ke-1 kepada Kementan pada Senin (15/3). Nota keberatan diberikan lantaran PPRN menilai pemerintah gagal dan membiarkan peternak hanya memiliki kontribusi produksi perunggasan 20 persen secara nasional merugi sekitar Rp5,4 triliun sepanjang 2019 dan 2020.

Alvino juga menegaskan ini bukan lah aksi terakhir yang akan dilakukan para peternak. Jika hingga lebaran tuntutan mereka belum dikabulkan, maka aksi lanjutan yang lebih besar. *