Bupati Mahayastra Dukung Program Pendidikan Politik oleh Bawaslu

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani dalam audiensi dengan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra, di Kantor Bupati Gianyar, Kamis (6/5) siang.

Selain Ariyani hadir juga anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum Data I Ketut Rudia, anggota Bawaslu Bali Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu I Ketut Sunadra, anggota Bawaslu Bali Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu I Wayan Wirka, Kepala Sekretariat Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adinatha. Sedangkan dari pihak Bawaslu Kabupaten Gianyar, hadir  Ketua Bawaslu Gianyar I Wayan Hartawan, anggota Bawaslu Ni Made Suniari Siartikawati, I Wayan Gede Sutirta, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Gianyar I Wayan Budi Mahendra.

Ariyani menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. “Sepanjang tahun 2021 ini memang tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan. Sehingga, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk kami melakukan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Srikandi asal Buleleng ini.

Di sisi lain, dalam mendukung fungsi dan tugasnya, Bawaslu memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Ariyani berharap Pemkab Gianyar dapat menghibahkan asetnya baik berupa tanah maupun gedung kantor kepada Bawaslu Kabupaten Gianyar, mengingat status Bawaslu Kabupaten saat ini sudah permanen. “Seperti yang sudah diketahui saat ini status Bawaslu Kabupaten Gianyar sudah permanen, kemudian tantangan kami ke depan dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sangat besar. Kami mengharapkan adanya fasilitasi dari Pemkab Gianyar berupa gedung kantor yang representatif,” pinta mantan Panwas Buleleng tersebut.

Sementara anggota Divisi Hukum dan Data I Ketut Rudia meminta kepada Bupati Mahayastra untuk menyediakan ruang bagi Bawaslu guna melakukan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat. “Berhubung saat ini kami di Bawaslu tidak mengawasi tahapan, salah satu program kami adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat dan memberikan pendidikan politik yang baik,” ucap mantan Ketua Bawaslu Bali periode 2013-2018 ini.

Rudia menambahkan, pemerintah dan Bawaslu harus bergandengan tangan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam memberikan pendidikan politik. “Harapan saya kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, jika memiliki program yang mengundang masyarakat dapat melibatkan Bawaslu Gianyar sehingga kita bersama-sama dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sampai di tingkat kecamatan,” kata pria asal Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, tersebut.

Atas permintaan Bawaslu Bali, Bupati Mahayastra menyampaikan kesanggupannya untuk mendukung program pendidikan politik kepada masyarakat. Terkait dengan gedung kantor, pihaknya sudah merencanakan pembangunan gedung kantor untuk Bawaslu Gianyar nantinya di 2022, bahkan dirinya meminta pihak Bawaslu untuk memberikan master plan yang akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pemkab Gianyar tahun 2022.

“Kami sangat mendukung program Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Gianyar. Nanti akan kami ikut sertakan Bawaslu Gianyar apabila Pemkab Gianyar menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat,” ujar Ketua DPC PDIP Gianyar ini.

“Untuk fasilitas gedung, saya berjanji paling lambat di tahun 2022 nanti Bawaslu Kabupaten Gianyar sudah mendapatkan gedung kantor dan fasilitas lainnya termasuk SDM. Setelah ini, silakan ajukan master plan gedung, sehingga bisa kami masukkan ke dalam anggaran tahun 2022. Hal ini sebenarnya sudah sempat direncanakan, namun karena Covid-19, ada beberapa anggaran yang akhirnya dipangkas dan dialihkan ke sana (penanganan Covid-19, Red),” kata Bupati Mahayastra. *nat