GMNI Minta DPRD Bali Bersikap Tegas
Soal Rencana Pemerintah Lakukan Impor Beras
Mahasiswa meminta Wakil Ketua DPRD Bali Cok Asmara menandatangani kesepahaman yang intinya bahwa kebijakan impor beras saat ini tidak tepat.
DENPASAR, NusaBali
Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Denpasar mendatangi Gedung DPRD Bali, Jumat (7/5) pagi. Aktivis GMNI meminta DPRD Bali bersikap atas rencana impor beras oleh pemerintah yang tetap saja berpeluang akan dilaksanakan, menyusul adanya pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa cadangan beras di tanah air masih aman alias tak akan ada impor sampai Juni 2021 mendatang.
Perwakilan GMNI Denpasar ini diterima Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati alias Cok Asmara. Hadir juga perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali. Sementara dari GMNI hadir Wakil Bidang Buruh Tani dan Nelayan Putu Edi Swastawan, Made Gerry Gunawan dan lainnya. Sebenarnya GMNI Denpasar sudah mengajukan audiensi pada 5 April 2021 lalu. Namun permohonan audiensi baru bisa dipenuhi, kemarin.
Dalam pertemuan dari pukul 10.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita tersebut aktivis GMNI Denpasar meminta sikap tegas wakil rakyat Bali atas wacana impor beras oleh pemerintah. "Polemik impor beras ini ibarat ribut di rumah tangga. Pejabat kementerian mengatakan impor beras dilaksanakan karena mengamankan cadangan beras di tanah air. Sementara dari Bulog mengatakan stok beras aman. Kemudian diredam Presiden Jokowi bahwa impor tidak akan dilaksanakan. Negara tetangga ketawa melihat masalah ini. Kenapa ngotot impor beras, apakah ini bukan sebuah perburuan finansial politik? Kondisi surplus saja mau impor. Kok menjadi aneh," ujar Edi Swastawan.
Sementara Gerry Gunawan mengatakan GMNI Denpasar hadir di DPRD Bali untuk mengawal nasib petani dan buruh yang pasti terdampak dengan rencana impor beras. Walaupun disebutkan impor tidak akan terjadi sampai Juni 2021. "Wacana impor beras ini memang bukan isu seksi lagi. Tetapi mahasiswa bukan berpolitik praktis seperti bapak wakil rakyat. Kami tidak bermaksud mencari popularitas dengan isu impor beras yang sudah bukan isu seksi lagi. Tetapi kami ingin memperjuangkan nasib petani, dan buruh di sini. Kami meminta sikap tegas pemerintah di Bali dan DPRD Bali," ujar Gerry Gunawan.
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud) ini pun meminta Wakil Ketua DPRD Bali untuk menandatangani kesepahaman dengan GMNI Denpasar yang intinya bahwa kebijakan impor beras saat ini tidak tepat karena cadangan beras masih aman. DPRD Bali dan Pemprov Bali pun harus menolaknya. "Kami minta DPRD Bali tandatangani kesepahaman sekarang sebelum pertemuan ini ditutup," ujar Gerry Gunawan.
Sempat terjadi debat alot antara Wakil Ketua DPRD Bali Cok Asmara dengan Gerry Gunawan. Karena Wakil Ketua DPRD Bali Cok Asmara bersikukuh bahwa aspirasi mahasiswa sudah dicatat dan akan dilanjutkan kepada pimpinan dewan untuk dibahas. "Saya rasa sudah cukup dengan catatan dan rangkuman aspirasi adik-adik," ujar politisi asal Puri Ubud, Kabupaten Gianyar ini.
Cok Asmara juga berkelit semua aspirasi akan ditindaklanjuti dan dikawal dewan sampai tuntas ke Jakarta. "Saya paham dengan keinginan kawan-kawan mahasiswa. Tetapi kita dibatasi oleh waktu. Kan sudah disepakati pertemuan sampai pukul 12.00 Wita," ujar Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gianyar ini seraya bersikukuh menolak menandatangani kesepahaman dengan jajaran GMNI Denpasar.
Akhirnya sampai akhir pertemuan Cok Asmara tidak mau menandatangani kesepahaman dengan aktivis GMNI Denpasar. Seluruh aspirasi mahasiswa ini diterima dan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan dengan pimpinan dewan. *nat
Perwakilan GMNI Denpasar ini diterima Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Demokrat Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati alias Cok Asmara. Hadir juga perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali. Sementara dari GMNI hadir Wakil Bidang Buruh Tani dan Nelayan Putu Edi Swastawan, Made Gerry Gunawan dan lainnya. Sebenarnya GMNI Denpasar sudah mengajukan audiensi pada 5 April 2021 lalu. Namun permohonan audiensi baru bisa dipenuhi, kemarin.
Dalam pertemuan dari pukul 10.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita tersebut aktivis GMNI Denpasar meminta sikap tegas wakil rakyat Bali atas wacana impor beras oleh pemerintah. "Polemik impor beras ini ibarat ribut di rumah tangga. Pejabat kementerian mengatakan impor beras dilaksanakan karena mengamankan cadangan beras di tanah air. Sementara dari Bulog mengatakan stok beras aman. Kemudian diredam Presiden Jokowi bahwa impor tidak akan dilaksanakan. Negara tetangga ketawa melihat masalah ini. Kenapa ngotot impor beras, apakah ini bukan sebuah perburuan finansial politik? Kondisi surplus saja mau impor. Kok menjadi aneh," ujar Edi Swastawan.
Sementara Gerry Gunawan mengatakan GMNI Denpasar hadir di DPRD Bali untuk mengawal nasib petani dan buruh yang pasti terdampak dengan rencana impor beras. Walaupun disebutkan impor tidak akan terjadi sampai Juni 2021. "Wacana impor beras ini memang bukan isu seksi lagi. Tetapi mahasiswa bukan berpolitik praktis seperti bapak wakil rakyat. Kami tidak bermaksud mencari popularitas dengan isu impor beras yang sudah bukan isu seksi lagi. Tetapi kami ingin memperjuangkan nasib petani, dan buruh di sini. Kami meminta sikap tegas pemerintah di Bali dan DPRD Bali," ujar Gerry Gunawan.
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud) ini pun meminta Wakil Ketua DPRD Bali untuk menandatangani kesepahaman dengan GMNI Denpasar yang intinya bahwa kebijakan impor beras saat ini tidak tepat karena cadangan beras masih aman. DPRD Bali dan Pemprov Bali pun harus menolaknya. "Kami minta DPRD Bali tandatangani kesepahaman sekarang sebelum pertemuan ini ditutup," ujar Gerry Gunawan.
Sempat terjadi debat alot antara Wakil Ketua DPRD Bali Cok Asmara dengan Gerry Gunawan. Karena Wakil Ketua DPRD Bali Cok Asmara bersikukuh bahwa aspirasi mahasiswa sudah dicatat dan akan dilanjutkan kepada pimpinan dewan untuk dibahas. "Saya rasa sudah cukup dengan catatan dan rangkuman aspirasi adik-adik," ujar politisi asal Puri Ubud, Kabupaten Gianyar ini.
Cok Asmara juga berkelit semua aspirasi akan ditindaklanjuti dan dikawal dewan sampai tuntas ke Jakarta. "Saya paham dengan keinginan kawan-kawan mahasiswa. Tetapi kita dibatasi oleh waktu. Kan sudah disepakati pertemuan sampai pukul 12.00 Wita," ujar Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gianyar ini seraya bersikukuh menolak menandatangani kesepahaman dengan jajaran GMNI Denpasar.
Akhirnya sampai akhir pertemuan Cok Asmara tidak mau menandatangani kesepahaman dengan aktivis GMNI Denpasar. Seluruh aspirasi mahasiswa ini diterima dan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan dengan pimpinan dewan. *nat
Komentar