Kekurangan Anggaran, Insentif Nakes 2020 Nunggak 4 Bulan

Kondisi tersebut terjadi karena insentif nakes yang diperlukan di 2020 melebihi dari anggaran yang telah disiapkan. Mendengar informasi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari langsung melakukan pengecekan dan konfirmasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Senin (10/5) pagi. Srikandi Partai Demokrat ini mencari tahu duduk permasalahan hingga terjadi situasi ini. Dia pun mendesak Pemkab Buleleng untuk segera mencairkan insentif nakes dan tenaga penunjang nakes, sehingga mereka dapat segera menikmati haknya.

Menurut Ranitasari, tunggakan insentif nakes dan tenaga penunjangnya itu belum terbayarkan sejak September, Oktober, November, dan Desember 2020. Jumlah totalnya mencapai Rp 3,6 miliar.

“Saya mendengar banyak nakes yang protes karena insentif mereka belum cair. Saya cek langsung ke Dinkes ternyata anggaran yang disiapkan untuk insentif nakes dan tenaga penunjang yang melayani Covid-19 tahun 2020 hanya cukup sampai bulan Agustus (2020),” kata Ranitasari.

Politisi asal Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini juga menyebutkan dari informasi yang didapatkan dari Dinas Kesehatan, pada tahun 2020 lalu pemerintah pusat menganggarkan Rp 7,6 miliar untuk insentif nakes dan tenaga penunjang nakes. Namun di tengah perjalanan, anggaran itu tidak mencukupi, sehingga pusat memerintahkan kekurangannya ditangani Pemkab Buleleng.

“Sekarang anggarannya sudah ada dari APBD. Tetapi mereka (Dinkes) masih menunggu juknis. Saya beri deadline bagaimana caranya bulan ini harus beres. Karena kan kasihan mereka (nakes dan tenaga penunjang),” ucap Ranitasari.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Gede Suyasa membenarkan hal tersebut. Namun Suyasa yang juga Sekda Buleleng ini menjelaskan bahwa anggaran insentif yang tak mencukupi hingga akhir tahun itu sesuai dengan analisa pemerintah pusat.

“Insentif nakes 2020 itu dianalisa dan dibiayai pusat. Buleleng mendapat Rp 7,6 miliar. Setelah berjalan ternyata membutuhkan Rp 10 miliar lebih sehingga kurang Rp 3,6 miliar. Kekurangan itu tidak turun dari pusat, alasannya tidak dijelaskan. Hingga pusat menugaskan daerah membayar kekurangan itu,” kata Suyasa yang dikonfirmasi melalui telepon, Senin sore kemarin.

Kekurangan anggaran insentif nakes dan tenaga penunjang itu menurut Suyasa disebabkan karena jumlah pasien positif terus bertambah. Hingga jumlahnya melebihi dari estimasi yang disusun pemerintah pusat. Saat ini Pemkab Buleleng meyakinkan anggaran kekurangan insentif nakes dan tenaga penunjang sudah siap. Kekurangan itu akan dibayarkan melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (SILPA BOK) tahun 2020.

Menurut Suyasa, proses pencairan insentif nakes dan tenaga penunjangnya sedang dikoordinasikan dengan Asisten III, Dinkes, dan RSUD Buleleng. “Kami masih menunggu juknis (petunjuk teknis)-nya karena sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan,” ungkap Suyasa.

Sedangkan untuk insentif nakes dan tenaga penunjang tahun 2021 sepenuhnya akan ditangani APBD. Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng menganggarkan Rp 19 miliar untuk insentif nakes dan tenaga penunjang kesehatan tahun ini. *k23