Komisi II DPRD Bali Minta Percepat Pencairan Hibah yang Direkomendasi

Pencairan dana ini penting untuk mempercepat perputaran ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Ida Gede Komang Kresna Budi, mencontohkan dana hibah/bansos untuk masyarakat yang difasilitasi oleh DPRD Bali harusnya cair Juni-Juli 2021 mendatang. Menurut Kresna Budi, dana bansos ini bisa dipercepat cairnya, sehingga dapat mendorong pergerakan roda perekonomian masyarakat di bawah.

“Dana hibah yang difasilitasi DPRD Bali selama ini sudah terbukti signifikan dapat memantik pergerakan ekonomi. Terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19, di mana daya beli masyarakat sedang lesu," jelas Kresna Budi dalam keterangan persnya di Denpasar, Minggu (16/5).

Kresna Budi menyebutkan, dengan cairnya dana hibah, maka program-program kemasyarakatan yang diusulkan melalui hibah/bansos bisa dieksekusi di desa-desa. Masyarakat yang mengajukan pembangunan sarana prasarana, sudah bisa melakukan kegiatannya. Tukang-tukang atau perajin pun bisa mendapatkan lapangan pekerjaan.

“Demikian pula pedagang bahan bangunan, bisa mendapatkan dampak dari pencairan danah hibah ini. Percepatan pencairan dana hibah ini kan membuka lapangan kerja di desa," ujar politisi Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng ini.

Menurut Kresna Budi, saat ini juga banyak terjadi pengangguran di desa-desa. Masalahnya, banyak pekerja pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 pulang kampung sejak setahun terakhir. Di desa sendiri sudah tidak ada pekerjaan bagi mereka.

Saat ini, kata Kresna Budi, banyak pekerja pariwisata beralih profesi menjadi pekerja bangunan atau buruh serabutan, yang mengandalkan upah harian. "Nah, kalau dana hibah untuk masyarakat di kabupaten/kota yang difasilitasi Dewan tidak segera dicairkan, ekonomi nggak bisa bergerak. Rakyat makin terhimpit dan kejepit," tandas politisi yang juga menjabat Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.

Versi Kresna Budi, dana hibah/bansos yang difasilitasi DPRD Bali pada Tahun Anggaran  2021 besarannya mencapai Rp 1 miliar per anggota Dewan. Artinya, anggota DPRD Bali yang berjumlah 55 orang mendapatkan jatah untuk memfasilitasi hibah/bansos sebesar Rp 1 miliar per orang. Angka Rp 1 miliar ini merupakan angka hasil rasionaliasi dari semula diplot Rp 1,5 miliar per anggota Dewan. Jika dana hibah/bansos ini cair, maka setidaknya ada Rp 55 miliar duit yang akan beredar di masyarakat.

Sebenarnya, kata Kresna Budi, Koordinator Pansus Ranperda LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah DPRD Bali, Gede Kusumaputra, sudah menyampaikan rekomendasi Dewan supaya program-program yang sudah disepakati eksekutif dan legislatif dipercepat realisasinya. "Namun, sampai saat ini tidak ada yang cair. Kalau bisa, sebaginya segera dicairkan, walaupun itu bertahap," pinta Kresna Budi.

Sebelumnya, Gede Kusumaputra selaku Koordinator Pansus ranperda LKPJ Kepala Derah DPRD Bali mengatakan pihaknya telah memberikan 11 rekomendasi atas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020. Rekomendasi itu sudah disampaikan kepada Gubernur Wayan Koster dalam sidang paripurna DPRD Bali, 29 Maret 2021 lalu.

Salah satu rekomendasi Dewan adalah percepatan pencairan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, supaya roda perekonomian masyarakat Bali bergerak. Kusumaputra menjelaskan, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, peredaran uang di Bali turun sampai 50 persen.

“Untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat, maka DPRD Bali dalam rekomendasinya menyarankan belanja-belanja daerah yang sudah sesuai mekanisme supaya dipercepat pencairannya. Masyarakat saat ini mengandalkan anggaran pemerintah untuk pergerakan ekonomi," kata Kusumaputra.

Selain itu, kata Kusumaputra, dalam rekomendasinya DPRD Bali juga mendorong Pemprov Bali lebih gencar gerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, sehingga menumbuhkan wirausaha baru yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja. "Pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi -9,31 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya -2,37 persen. Kondisi ini mengindikasikan di Bali tidak ada lapangan pekerjaan. Bahkan, terjadi pemutusan hubungan kerja, terutama dari sektor pariwisata," papar politisi senior PDIP asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa, mengatakan pencairan dana hibah/bansos yang difasilitasi DPRD Bali tetap menjadi prioritas. Namun, semuanya tergantung dengan ketersediaan kas.

"Yang jelas, tidak ada penundaan pencairan hibah/bansos. Semuanya jalan sesuai dengan program yang sudah disepakati. Kemarin sempat tertunda, karena memang ada program recofusing APBD Bali. Tapi, sekarang sudah jalan kok itu," tandas Tagel Wirasa saat dikonfirmasi NusaBali di Denpasar, Minggu kemarin.

Tagel Wirasa menyebutkan, anggaran hibah/bansos yang difasilitasi DPRD Bali berada di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) secara acak. Jadi, tidak semuanya ditangani BPKAD Provinsi Bali.

"Saya tidak bawa data detail berapa persen sudah pencairan untuk dana hibah. Itu kan ada di beberapa OPD. Tetapi, kami di BKAD sangat sepakat bahwa program priroritas memang harus dicairkan secepatnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali di tengah pandemi Covid-19," jelas birokrat asal Desa/Kecamatan Tampaksiring, Gianyar ini. *nat