Setuju Pungutan SMA/SMK, Sepanjang Orangtua Sukarela
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Klungkung I Ketut Sukma Sucita setuju penghentian pungutan dana yang dilakukan sekolah di Klungkung.
SEMARAPURA, NusaBali
Namun ia mentoleransi pungutan di jenjang SMA/SMK, sepanjang ada persetujuan komite dan orangtua bersukarela.
Ia menolak pungutan seperti itu untuk siswa jenjang SD dan SMP. Hal itu ditegaskan menyusul keluhan seorang warga Desa Klumpu, Nusa Penida, Klungkung, I Nyoman Puter, terhadap pungutan liar (pungli) di SMA/SMK di Nusa Penida, Klungkung.
Puter menyampaikan keluhannya itu saat mengikuti acara temu wirasa dengan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, di Nusa Penida, Selasa (13/12). “Pada 2017 pungutan komite tersebut tidak boleh dilakukan lagi atau dihentikan,” kata Sukma, Jumat (16/12).
Ia mengakui di tingkat SMA/SMK masih ada pungutan untuk dana komite. Tapi hal tersebut sudah melalui kesepakatan dengan para orangtua siswa. Persoalannya dari sekian orangtua, biasanya ada saja yang tidak mengikuti rapat. Dampaknya, bisa memicu miskomunikasi di kemudian hari. Jika dilihat keperluan untuk biaya pendidikan di luar akademis cukup tinggi, seperti mengikuti lomba-lomba. “Kalau hanya mengandalkan dana dari pemerintah tentu belum cukup,” katanya.
Pihaknya menegaskan dana yang dipungut sekolah harus benar-benar dikelola dengan transparan, kemudian rincianya disampaikan kepada para orangtua siswa. Dengan itu, para orangtua bisa mengetahui aliran dana untuk menunjang progam pendidikan. “Laporan pertanggungjawaban itu wajib disampaikan,” tegas politisi Partai Nasdem ini.
Anggota DPRD Klungkung ini menyebut aturan masih membolehkan memungut dana komite. Sepanjang melalui prosedur, usulan dari pihak sekolah, lanjut komite menyampaikan kepada orangtua siswa. Asalkan, pungutan itu secara sukarela untuk menunjang aktivitas pendidikan.
Pihaknya mengimbau kepada sekolah agar mengurangi tour siswa ke luar daerah pas momen akhir tahun. Karena dana yang diperlukan dalam perjalanan itu tidak sedikit. Menurut Sukma Sucita, tujuan tour harus bermanfaat untuk pendidikan siswa, dan tidak sekadar jalan-jalan. “Jika ingin tour, sebaiknya tidak ada unsur mewajibkan dari pihak sekolah, melainkan muncul dari kemauan siswa,” katanya.
Sebelumnya, warga Desa Klumpu, Nusa Penida, I Nyoman Puter, mengaku selama ini sejumlah sekolah di Nusa Penida masih melakukan pungli pada siswa, kisaran Rp 100.000 – Rp 150.000. “Kami mohon hal itu untuk ditindaklanjuti,” ujarnya dalam temu wirasa tersebut. *wa
Namun ia mentoleransi pungutan di jenjang SMA/SMK, sepanjang ada persetujuan komite dan orangtua bersukarela.
Ia menolak pungutan seperti itu untuk siswa jenjang SD dan SMP. Hal itu ditegaskan menyusul keluhan seorang warga Desa Klumpu, Nusa Penida, Klungkung, I Nyoman Puter, terhadap pungutan liar (pungli) di SMA/SMK di Nusa Penida, Klungkung.
Puter menyampaikan keluhannya itu saat mengikuti acara temu wirasa dengan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, di Nusa Penida, Selasa (13/12). “Pada 2017 pungutan komite tersebut tidak boleh dilakukan lagi atau dihentikan,” kata Sukma, Jumat (16/12).
Ia mengakui di tingkat SMA/SMK masih ada pungutan untuk dana komite. Tapi hal tersebut sudah melalui kesepakatan dengan para orangtua siswa. Persoalannya dari sekian orangtua, biasanya ada saja yang tidak mengikuti rapat. Dampaknya, bisa memicu miskomunikasi di kemudian hari. Jika dilihat keperluan untuk biaya pendidikan di luar akademis cukup tinggi, seperti mengikuti lomba-lomba. “Kalau hanya mengandalkan dana dari pemerintah tentu belum cukup,” katanya.
Pihaknya menegaskan dana yang dipungut sekolah harus benar-benar dikelola dengan transparan, kemudian rincianya disampaikan kepada para orangtua siswa. Dengan itu, para orangtua bisa mengetahui aliran dana untuk menunjang progam pendidikan. “Laporan pertanggungjawaban itu wajib disampaikan,” tegas politisi Partai Nasdem ini.
Anggota DPRD Klungkung ini menyebut aturan masih membolehkan memungut dana komite. Sepanjang melalui prosedur, usulan dari pihak sekolah, lanjut komite menyampaikan kepada orangtua siswa. Asalkan, pungutan itu secara sukarela untuk menunjang aktivitas pendidikan.
Pihaknya mengimbau kepada sekolah agar mengurangi tour siswa ke luar daerah pas momen akhir tahun. Karena dana yang diperlukan dalam perjalanan itu tidak sedikit. Menurut Sukma Sucita, tujuan tour harus bermanfaat untuk pendidikan siswa, dan tidak sekadar jalan-jalan. “Jika ingin tour, sebaiknya tidak ada unsur mewajibkan dari pihak sekolah, melainkan muncul dari kemauan siswa,” katanya.
Sebelumnya, warga Desa Klumpu, Nusa Penida, I Nyoman Puter, mengaku selama ini sejumlah sekolah di Nusa Penida masih melakukan pungli pada siswa, kisaran Rp 100.000 – Rp 150.000. “Kami mohon hal itu untuk ditindaklanjuti,” ujarnya dalam temu wirasa tersebut. *wa
1
Komentar