DPR RI Minta Aksi Konkrit Sasar Usaha Rakyat Kecil

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI membidangi industri dan perdagangan dari Fraksi Golkar Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, dihubungi NusaBali, Sabtu (22/5) mengatakan Work From Bali ibarat obat penawar di tengah Pandemi Covid-19, di mana ekonomi masyarakat Bali khususnya sektor pariwisata sedang anjlok. 

"Karena dengan ngantor dan bekerja dari Bali oleh kementerian mengungkit ekonomi masyarakat Bali. Ya, setidaknya ada semacam obat penawar sementara. Pariwisata Bali yang selama ini andalkan turis asing, belum bisa bangkit, karena pemerintah belum bisa membuka pintu masuk Indonesia dari dunia internasional," ujar Demer.  

Karena dunia internasional, terutama negara yang selama ini menjadi pemasok turis ke Indonesia juga belum pulih dari Pandemi Covid-19. Bahkan ada yang lockdown berbulan-bulan, karena kasus positif Covid-19 meningkat. "Seperti India, Australia, Belanda, sampai Singapura masih belum membuka pintu memberikan ijin kepada warganya untuk bepergian. Jadi bagi kita sudah tepat mengolah peluang domestik saja dulu," ujar politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ini.

Kalaupun ada desakan agar pembukaan Pariwisata Bali Juli mendatang lebih digenjot, kata Demer belum bisa, dan pemerintah tidak mungkin ambil risiko. "Jadi kawan-kawan yang di Bali bersabar. Karena sangat berisiko kalau tergesa-gesa membuka pintu masuk Bali dari turis internasional, kalau Bali belum bebas dari penularan Covid-19," ujar Demer.

Dia menyebutkan menteri di pusat kerja dari Bali, pasti menginap di hotel-hotel di Bali. "Di sini langsung berdampak luas kepada ekonomi masyarakat. Hotel beroperasi perlu bahan makanan, perlu transportasi, karyawan kembali bekerja. Ya baguslah, uang akan berputar," tegas Fungsionaris DPP Partai Golkar ini. 

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat Putu Supadma Rudana, mengatakan ide ngantor di Bali oleh kementerian di pusat dalam rangka memberikan perhatian kepada Pariwisata Bali adalah ide bagus. Namun ngantor di Bali juga harus dibarengi dengan kehadiran langsung pejabat pusat di tengah-tengah masyarakat Bali, yang sangat parah kena dampak Pandemi Covid-19. 

"Krama Bali paling terdampak dengan Pandemi Covid-19. Karena Bali mengandalkan pariwisata selama ini. Ya, selain menginap di Bali, para menteri di pusat bisa memberikan bantuan konkrit. Misalnya program Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) bisa dicairkan secara merata di kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Kemudian bantuan-bantuan konkrit lainnya yang menyentuh masyarakat kecil supaya terealisasi, mulai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya," ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.

Supadma Rudana menegaskan juga kehadiran pejabat setingkat menteri dengan para jajaran jelas dengan kehadiran ASN (aparatur sipil negara). Sehingga peluang perputaran uang di Bali pasti signifikan. Sementara Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Bali dari Fraksi PDIP membidangi kesehatan, I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan menteri di pusat bekerja dari Bali adalah mempercepat pemulihan pariwisata Bali. "Ini ide bagus untuk Bali, setelah Bali mendapatkan perhatian dalam optimalisasi vaksinasi. Selanjutnya ya memang aksi untuk mengungkit ekonomi Bali yang harus diupayakan," ujar Kariyasa Adnyana.

Kalau pejabat yang bekerja di Bali jelas rapat di hotel yang berpotensi menghasilkan pendapatan bagi para pelaku usaha akomodasi. "Tentunya juga kita harapkan dengan kedepankan Prokes. Kemudian memikirkan skema-skema riil dalam membangkitkan ekonomi masyarakat Bali, terutama sektor pariwisata," ujar mantan Ketua DPRD Bali ini.   

Sementara stakeholder kepariwisataan dan pihak terkait lainnya juga menyambut antusias rencana 7 kementerian ‘work from Bali’. Jika program ini sukses, secara otomatis merupakan konfirmasi langsung bahwa Bali memang sudah aman untuk dikunjungi wisatawan.

“Hal ini akan menjadi hal yang sangat positif untuk persiapan pembukaan pariwisata Bali untuk wisman,” ujar Ketua DPD Nawacita Pariwisata Indonesia Bali, Agus Mahausada saat dihubungi, Sabtu (22/5). Dia mengatakan momen work from Bali 7 kementerian seharusnya  dimanfaatkan semua OPD dan perangkat daerah melakukan sinergi untuk kepentingan Bali. “Inisiatifnya jangan hanya dari pusat saja tetapi juga dari daerah,” ujarnya.

Dia yakin, jika work from Bali ini berjalan dengan baik, akan memberikan confidence (kepercayaan), baik bagi wisman maupun wisatawan nusantara yang berencana berwisata ke Bali. “Mereka pasti akan melakukan maping. Bos-bos saja aman bekerja di sana (Bali). Mereka tentu akan merasa percaya,” kata salah satu Wakil Ketua Umum Kadin Bali ini. Karena bagaimana pun masalah kesehatan, tentulah yang utama bagi siapapun termasuk wisatawan.

Terpisah Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD HPI) Bali, I Nyoman Nuarta, menyatakan hal senada. Menurut Nuarta, work from Bali 7 kementerian merupakan test case kesiapan Bali, mempersiapkan pembukaan pariwisata Bali untuk wisman.

Ujicoba ini harus dilakukan. “Kalau tidak kapan lagi?,” ujarnya. Karena kata Nuarta, segala persiapan dasar menyangkut prokes, CHSE dan lainnya termasuk terakhir penetapan green zone sudah dilakukan masyarakat dan pemerintah. “Apa yang menjadi program Pusat sudah diejawantahkan di Bali. Inilah momen untuk berani melakukan uji coba untuk membangun trust,” tegas Nuarta. Tegas Nuarta, tidak ada alasan untuk menunda-nunda  pembukaan pariwisata Bali pada Juli mendatang, jika work from Bali 7 kementerian berjalan sukses.

Kalangan industri perhotelan juga menyampaikan hal sama. “Kami mengapresiasi rencana tersebut,” tunjuk Penasehat Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) atau Asosiasi General Manajer Hotel Indonesia (AGMHI) Bali, I Nyoman Astama. Menurut Astama, itu menunjukkan sudah ada inisiasi dari pemerintah untuk menggeliatkan ekonomi Bali yang sudah setahun lebih terpuruk. “Kami kira ini sesuatu yang positif, sekaligus tantangan dan tanggung jawab,” ucap Astama. Tantangan dan tanggung jawab dimaksud, adalah bagaimana menjaga dan memastikan kesiapan Bali terkait pengendalian pandemi. Apalagi hal ini tentu berkaitan dengan rencana dibukanya border untuk pariwisata Bali bulan depan.

Tidak hanya 7 kementerian, kementerian atau lembaga lain pun diharapkan juga melakukan hal serupa, yakni bekerja dari Bali. Dan tidak hanya mungkin di sebatas area Nusa Dua, tetapi juga pada area green zone lainnya, Sanur dan Ubud. Atau juga tempat lainnya di Bali. Karena pada prinsipnya, Bali ini sesungguhnya sudah dirancang sebagai area green zone. “Ini menjadi kesempatan bagi kepala daerah kabupaten/kota di Bali menjadikan daerahnya sebagai area green zone,” ucap Astama.

Terpisah Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu mengatakan kemungkinan hanya 25 persen ASN tiap kementerian yang diizinkan bekerja dari Bali (Work From Bali). "Katakanlah 25 persen setiap kuota dari kementerian, saya kira bisa sangat menolong occupancy rate selama di Bali, sehingga bisa mendorong perekonomian di Bali," kata Vinsensius dalam konferensi virtual Program Work From Bali, Sabtu kemarin. 

Vinsensius menuturkan, jumlah tersebut didapat dari pembagian kuota ASN yang bekerja dari kantor (Work from Office) dan bekerja dari Bali (Work from Bali), dengan total masing-masing 25 persen. Besaran telah mengacu pada kajian nomadic tourism yang sudah dilaksanakan di beberapa negara, yakni Australia, Jerman, Inggris, dan Prancis. Namun, kuota 25 persen baru berupa usulan yang perlu dibicarakan lebih lanjut. 

"Usulan kami saat ini, kami lihat (yang) WFO ini sekitar 50 persen, kalau bisa dibagi dua, 25 persen WFO dan 25 persen WFB, dengan memaksimalkan eksisting budget yang ada," tutur dia. Selain itu, program tersebut hanya untuk golongan ASN dengan jabatan tertentu. Kemenparekraf mengusulkan, program bekerja dari Bali hanya bisa dilakukan oleh ASN yang berkutat pada jenis pekerjaan kesekretariatan. 

"Kesekretarian maupun rapat-rapat itu sebaiknya dari Bali. Rapat dilaksanakan secara hybrid, offline di Bali, dan selebihnya lewat Zoom. Ini yg sedang kami pikirkan," bebernya dilansir kompas.com. Kendati demikian, besaran ASN yang dikirim tiap kementerian harus menyesuaikan APBN. Asal tahu saja, APBN masih bekerja ekstra menjadi instrumen utama dalam penanganan pandemi Covid-19. 7 nat, k17