Sugawa Korry Bantah Muntra Dizolimi
Bakum HAM Golkar Bali terbengkalai jadi alasan untuk melengserkan kader senior I Wayan Muntra.
DENPASAR, NusaBali
Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry angkat bicara soal pengunduran diri kader senior I Wayan Muntra, yang mengaku tidak dianggap di kepengurusan Golkar Bali, sehingga memilih cabut dari Partai Beringin.
Sugawa Korry dalam rilisnya kepada NusaBali, Kamis (3/6) pagi, mengatakan Muntra diganti sebagai Ketua Badan Hukum (Bakum) dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPD I Golkar Bali oleh Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati karena Bakum HAM Golkar terbengkalai.
Sugawa Korry mengatakan awalnya Muntra dipercaya sebagai Ketua Bakum HAM Golkar Bali, tetapi yang bersangkutan tidak pernah aktif. “Bakum HAM Golkar Bali terbengkalai. Tidak ada yang urus, sedangkan banyak masyarakat datang ke Golkar Bali untuk minta bantuan hukum. Sehingga kami memutuskan mengganti Ketua Bakum HAM Wayan Muntra,” kata Sugawa Korry.
Namun demikian, Muntra tetap diposisikan sebagai Wakil Ketua di Bakum HAM. “Dengan pengunduran diri Pak Muntra, kami hargai sebagai sahabat. Harapan kami nilai-nilai persahabatan dan kader Golkar tetap terjaga,” ucap Wakil Ketua DPRD Bali ini.
Mundurnya Muntra yang diawali dilengserkannya politisi asal Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagai Ketua Badan Hukum dan HAM DPD I Golkar Bali ini, menurut Sugawa Korry tidak ada penzoliman seperti beredar di media. “Kami tegaskan, tidak ada unsur politis seolah-olah dizolimi,” tegas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, ini.
Persoalan Muntra, menurut Sugawa Korry, diawali setelah Musda DPD I Golkar Bali, dirinya menghubungi Muntra untuk bersedia duduk di kepengurusan DPD I Golkar Bali. “Begitu saya terpilih jadi Ketua DPD I Golkar Bali, saya hubungi Pak Muntra supaya mau duduk di kepengurusan. Dan beliau menyatakan siap dan bersedia menandatangani pakta integritas,” tutur Sugawa Korry.
Golkar Bali sempat kirimkan surat kepada Muntra supaya aktif di kepengurusan Partai Golkar Bali, yang dikirimkan pada 10 Maret 2021. Surat dan penandatanganan pakta integritas agar aktif jadi pengurus tersebut juga dikirimkan kepada semua pengurus Golkar Bali dan kabupaten/kota yang sudah terpilih di Musda. Namun justru Muntra tetap tidak aktif.
“Saya beberapa kali menghubungi Pak Muntra, yang bersangkutan mengatakan masih sibuk di desa,” ucap Sugawa Korry.
Ketidakaktifan Muntra versi Sugawa Korry, juga terjadi setelah rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Badung oleh DPP Golkar diberikan kepada pasangan Nyoman Giri Prasta–I Ketut Suiasa yang diusung PDIP. Padahal saat itu Golkar Bali sudah menggadang-gadang paket I Gusti Agung Diatmika-Wayan Muntra sebagai Cabup-Cawabup.
“Kami di Golkar Bali sebenarnya mendukung paket Diatmika-Muntra. Bahkan kami pertemukan dengan Ketua Umum DPP Golkar Pak Airlangga Hartarto, di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung sebanyak dua kali. Tetapi soal rekomendasi calon bupati kan kewenangan DPP Golkar,” kilah Sugawa Korry. *nat
Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry angkat bicara soal pengunduran diri kader senior I Wayan Muntra, yang mengaku tidak dianggap di kepengurusan Golkar Bali, sehingga memilih cabut dari Partai Beringin.
Sugawa Korry dalam rilisnya kepada NusaBali, Kamis (3/6) pagi, mengatakan Muntra diganti sebagai Ketua Badan Hukum (Bakum) dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPD I Golkar Bali oleh Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati karena Bakum HAM Golkar terbengkalai.
Sugawa Korry mengatakan awalnya Muntra dipercaya sebagai Ketua Bakum HAM Golkar Bali, tetapi yang bersangkutan tidak pernah aktif. “Bakum HAM Golkar Bali terbengkalai. Tidak ada yang urus, sedangkan banyak masyarakat datang ke Golkar Bali untuk minta bantuan hukum. Sehingga kami memutuskan mengganti Ketua Bakum HAM Wayan Muntra,” kata Sugawa Korry.
Namun demikian, Muntra tetap diposisikan sebagai Wakil Ketua di Bakum HAM. “Dengan pengunduran diri Pak Muntra, kami hargai sebagai sahabat. Harapan kami nilai-nilai persahabatan dan kader Golkar tetap terjaga,” ucap Wakil Ketua DPRD Bali ini.
Mundurnya Muntra yang diawali dilengserkannya politisi asal Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagai Ketua Badan Hukum dan HAM DPD I Golkar Bali ini, menurut Sugawa Korry tidak ada penzoliman seperti beredar di media. “Kami tegaskan, tidak ada unsur politis seolah-olah dizolimi,” tegas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, ini.
Persoalan Muntra, menurut Sugawa Korry, diawali setelah Musda DPD I Golkar Bali, dirinya menghubungi Muntra untuk bersedia duduk di kepengurusan DPD I Golkar Bali. “Begitu saya terpilih jadi Ketua DPD I Golkar Bali, saya hubungi Pak Muntra supaya mau duduk di kepengurusan. Dan beliau menyatakan siap dan bersedia menandatangani pakta integritas,” tutur Sugawa Korry.
Golkar Bali sempat kirimkan surat kepada Muntra supaya aktif di kepengurusan Partai Golkar Bali, yang dikirimkan pada 10 Maret 2021. Surat dan penandatanganan pakta integritas agar aktif jadi pengurus tersebut juga dikirimkan kepada semua pengurus Golkar Bali dan kabupaten/kota yang sudah terpilih di Musda. Namun justru Muntra tetap tidak aktif.
“Saya beberapa kali menghubungi Pak Muntra, yang bersangkutan mengatakan masih sibuk di desa,” ucap Sugawa Korry.
Ketidakaktifan Muntra versi Sugawa Korry, juga terjadi setelah rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Badung oleh DPP Golkar diberikan kepada pasangan Nyoman Giri Prasta–I Ketut Suiasa yang diusung PDIP. Padahal saat itu Golkar Bali sudah menggadang-gadang paket I Gusti Agung Diatmika-Wayan Muntra sebagai Cabup-Cawabup.
“Kami di Golkar Bali sebenarnya mendukung paket Diatmika-Muntra. Bahkan kami pertemukan dengan Ketua Umum DPP Golkar Pak Airlangga Hartarto, di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung sebanyak dua kali. Tetapi soal rekomendasi calon bupati kan kewenangan DPP Golkar,” kilah Sugawa Korry. *nat
Komentar