Pemkab Tabanan Masih Nunggak Program Sarin Canang ke Krama
TABANAN, NusaBali
Pemkab Tabanan masih menunggak program pencairan Sarin Canang sejak 2020. Belum lancarnya realisasi lantaran terdampak refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.
Pemkab Tabanan tengah mengusahakan, dan pencairan akan dilakukan bertahap. Program ‘Sarin Canang’ adalah bantuan yang diberikan kepada krama ketika menggelar acara keagamaan dengan nominal bervariasi. Program ini diberikan dan dalam bentuk voucher yang selanjutnya diserahkan ke Kesra untuk proses pencairannya.
Belum lancarnya pencairan Sarin Canang ini mendapat atensi dari Komisi IV DPRD Tabanan. Pada Senin (7/6) lalu, Komisi IV melakukan rapat koordinasi bersama dengan Asisten I dan bagian Kesra Setda Tabanan.
Terungkap program Sarin Canang dianggarkan Rp 1,6 miliar di APBD 2021 dan realisasinya sampai Juni 2021 sebesar Rp 670 juta lebih.
Asiten I Setda Tabanan Anak Agung Ngurah Agung Satria Tenaya mengakui memang masih ada tunggakan di tahun 2020 termasuk juga di 2021. Ini karena tidak ada pemasukan pendapatan daerah karena pandemi Covid-19. “Karena pandemi, sekarang Pemkab Tabanan tidak ada pemasukan pendapatan daerah, dan semua daerah mengalami hal serupa,” kata Agung Tenaya.
Namun proses pencairan program Sarin Canang ini akan dilakukan bertahap. “Proses pencairan akan dilakukan bertahap, tergantung dengan dana, DPRD Tabanan sudah memaklumi,” ujar Agung Tenaya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana meminta agar sekiranya menambah anggaran di APBD perubahan 2021 untuk Kesra sebesar Rp 500 juta – Rp 600 juta guna menyelesaikan tunggakan Sarin Canang tersebut.
“Kami maklumi kemampuan daerah saat ini seperti apa, kalau memang penambahan anggaran bisa diperjuangkan tolong diperjuangkan di anggaran perubahan, karena Kesra sudah bekerja maksimal, namun karena anggaran tidak ada, mau bagaimana lagi,” kata politisi asal Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan.
Gusti Wastana berharap persoalan tunggakan Sarin Canang ini bisa diselesaikan sesegera mungkin, dan harus ada data jelas, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk dimohonkan sehingga tidak muncul masalah. “Jangan sampai Bupati sebelumnya yang sudah selesai masa jabatan, pencitraannya kurang baik di masyarakat karena masih ada tunggakan, padahal beliau ini sudah sangat banyak membangun Tabanan,” saran Gusti Wastana. *des
1
Komentar