Menkop UKM Dukung Kebijakan Spasial untuk Pemulihan Ekonomi Bali
Pemulihan Dimulai dari Fase Pandemi, Fase Survival, hingga Fase Transformasi
DENPASAR, NusaBali
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dukung kebijakan spasial untuk pemulihan ekonomi Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Pasalnya, Bali adalah lokomotif pariwisata nasional, sehingga pusat berutang pada Pulau Dewata.Dukungan kebijakan spasial untuk pemulihan ekonomi Bali tersebut disampaikan Teten Masduki pada acara silaturahmi dan diskusi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Bali di Ruang Pertemuan Kantor Bali Tourisam Board (BTB), Niti Mandala Denpasar, Selasa (8/6), Diskusi tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dan stakeholder.
Teten Masduki menegaskan, Bali merupakan daerah yang punya posisi sangat strategis. Dengan potensi pariwisata yang dimilikinya, Bali telah memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. “Bali adalah lokomotif pariwisata nasional. Pemerintah pusat pun berutang pada Bali. Jadi, kita semua wajib ikut bertanggung jawab dan berkolaborasi untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi Bali," tegas Teten.
Menurut Teten, salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah kebijakan spasial dalam bentuk fiskal kepada Provinsi Bali. "Tujuannya, agar pemulihan ekonominya bisa lebih dipercepat," katanya.
Terkait dengan upaya pemulihan ekonomi Bali, Teten membaginya dalam tiga fase, yakni fase pandemi, fase survival, dan fase transformasi. Pada fase pandemi yang kini masih dihadapi masyarakat dunia, Bali perlu melakukan kampanye besar-besaran tentang penerapan protokol kesehatan cegah Covid-19.
“Saat ini kita perlu meyakinkan wisatawan bahwa mereka aman berkunjung ke Bali, aman karena Prokes diterapkan dengan baik. Prokesnya yang kita tonjolkan untuk meyakinkan, karena sampai saat ini negara mana pun belum bisa memberi jaminan kalau Covid-19 itu sudah tidak ada,” urai Teten.
Teten menambahkan, sesungguhnya wisatawan domestik maupun mancanegara sudah sangat rindu plesiran ke Bali. Namun, sebagian besar masih menahan diri karena belum yakin dengan penerapan Prokes. “Ini perlu kampanye secara terus menerus, agar mereka yakin Prokes telah diterapkan secara benar. Promosi seperti subsidi tiket atau diskon kamar hotel, tidak efektif untuk saat ini,” terang Teten.
Sedangkan pada fase survival, kata Teten, perlu perubahan strategi dari ‘Bali dikunjungi dunia’ menjadi ‘Bali mengunjungi dunia’. Artinya, produk-produk khas Bali yang harus lebih banyak go international, dengan memanfaatkan market digital.
Untuk itu, sangat dibutuhkan pendampingan dan dorongan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan. “Saya yakin banyak yang rindu dengan berbagai produk khas Bali. Ubah mindset, kembangkan jiwa entrepreneur,” ajak Teten.
Menginjak ke fase transformasi pasca pandemi, Teten mengingatkan agar Bali jangan 100 persen mengandalkan pertumbuhan ekonomi darisektor pariwisata yang rentan terhadap berbagai isu, seperti keamanan dan kesehatan. Daerah Bali didorong untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam, seperti kelautan dan lainnya.
Lebih dari itu, transformasi juga bisa dilakukan pada pengemasan seni dan budaya dalam pertunjukan digital. Namun, untuk saat ini, Teten menilai pemulihan pariwisata menjadi prioritas. "Karena sektor pariwisata ini akan menarik gerbong ekonomi lainnya untuk bangkit dan kembali tumbuh," katanya.
Sementara itu, Wagub Cok Ace juga sependapat dengan Teten Masduki. Menurut Cok Ace, pandemi Covid-19 sebagai momentum yang mengingatkan kembali bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat rapuh dan riskan terhadap berbagai isu, utamanya isu keamanan dan kesehatan. “Ketika daerah lain sudah mulai tumbuh positif, kami di Bali masih harus menghadapi kontraksi ekonomi yang berlarut-larut,” kata Cok Ace.
Kondisi ini, kata Cok Ace, disebabkan besarnya ketergantungan Bali pada pariwisata, di mana 53 persen PDRB Bali bertumpu pada sektor ini. Kendati ada sektor UMKM, Cok Ace menilai perkembangannya belum optimal. "Untuk pengembangan sektor UMKM di Bali, kemampuan memanfaatkan market digital perlu terus ditingkatkan," tegas tokoh pariwisaya asal Puri Agung Ubud, Desa/Kecamatan Ubud, Gianyar yang juga Ketua BPD PHRI Bali ini.
Sedangkan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, sangat berharap adanya kebijakan spesial untuk pemulihan ekonomi Bali. Alasannya, tanpa campur tangan dari pemerintah, pemulihan ekonomi Bali akan sangat berat. Pandangan serupa juga disampaikan Ketua BTB. IB Agung Partha Adnyana.
Sementara, acara diskusi di Kantor BTB kemarin juga diisi penandatangan MoU antara Indonesia Creative Cities Network (ICCN) dan GIPI Bali. ICCN atau Jejaring Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia yang diketuai Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Fiki Satari, adalah simpul organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan 10 Prinsip Kota Kreatif.
ICCN berkomitmen untuk memajukan kota-kota kreatif di Indonesia, dengan melakukan riset dan pengembangan untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi dengan engine kreativitas (mesin penggerak kreativitas) yang berupa ide/gagasan kreatif dan inovatif, ditopang oleh kelengkapan infrastruktur kelembagaan dalam keterlibatan unsur pentahelix (birokrasi, akademisi, bisnis, komunitas, dan media) serta adanya dukungan infrastruktur digital yang berkualitas dan modern. *nat
1
Komentar