KPU Bali Lanjutkan Pembahasan Anggaran Pemilu 2024
Juga Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu-Pilkada 2024
DENPASAR, NusaBali
Meskipun jadwal Pemilu 2024 berpeluang berubah hari dan tanggalnya, proses persiapan di KPU Bali jalan terus.
Salah satunya adalah pembahasan anggaran dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang digelar di Kantor KPU Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna, Niti Mandala Denpasar, Rabu (9/6) siang. Rapat melibatkan lintas divisi dan lintas bagian di sekretariat KPU Bali. Rapat dipimpin langsung Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dengan dihadiri para anggota komisioner. Untuk pembahasan anggaran, KPU Bali fokus pada bedah anggaran Pilgub Bali Tahun 2024. Sementara untuk pemutakhiran data pemilih dibahas perkembangan data pemilih per triwulan.
Lidartawan usai rapat kemarin mengatakan pembahasan dana/anggaran Pemilu 2024, saat ini sudah memasuki tahapan atau hitung-hitungan sharing dengan kabupaten/kota untuk urusan pengadaan logistik. "Rapat internal di sekretariat mematangkan rencana sharing urusan pembiayaan logistik dan item lainnya," ujar Lidartawan.
Pasalnya, kata Lidartawan pada tahun 2024, Pilgub Bali dan Pilkada Kabupaten/Kota akan digelar bersamaan. Untuk anggarannya sangat penting dirancang sejak sekarang. "Supaya tidak terjadi penganggaran ganda. Jangan sampai di Provinsi Bali menganggarkan, di kabupaten dan kota juga menganggarkan objek yang sama. Bisa jadi temuan dan kasus hukum, di sini perlu kehati-hatian dan ada kesepakatan dengan KPU kabupaten/kota," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Kemarin KPU Bali sudah membagi-bagi apa saja yang akan dibebankan kepada KPU kabupaten/kota dan apa saja yang akan ditanggung oleh KPU Bali. "Mulai pengadaan kotak dan bilik suara di kabupaten/kota. Kemudian alat tulis saat coblosan sampai biaya konsumsi petugas KPPS kita mulai rencanakan sharingnya," ujar Lidartawan.
Nantinya, kalau perencanaan sharing sudah selesai di KPU Bali, maka akan diundang KPU kabupaten/kota untuk finalisasi. Setelah disetujui barulah anggaran Pilgub Bali 2024 akan disodorkan ke Gubernur Bali dan DPRD Bali. "Nanti untuk pembahasan anggarannya, sudah jelas Pemprov Bali akan melibatkan Sekda di kabupaten/kota dan Provinsi Bali. Di sana akan dibagi, siapa membiayai apa? Supaya tidak double," ujar pria asal Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ini.
Sementara pendataan pemilih berkelanjutan kata Lidartawan fokus pada perkembangan pemilih. "Berapa yang meninggal, berapa yang dinyatakan punya hak memilih, itu kita lakukan pemutakhiran," ujar Lidartawan. Sementara secara terpisah Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM, Gede John Darmawan mengatakan KPU Bali juga melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran."Data pemilih ini akan menjadi acuan dalam menyusun anggaran, yang akan diajukan ke pemerintah daerah," ujar mantan Ketua KPU Denpasar.
Pasalnya, menurut John Darmawan untuk menentukan jumlah TPS (tempat pemungutan suara) tergantung jumlah pemilih. "Saling terkait, pengadaan TPS memerlukan anggaran. Berapa jumlah TPS yang disiapkan? Tergantung jumlah pemilih. Maka data pemilih dihitung dan pemutakhiran," ujar John Darmawan. *nat
Lidartawan usai rapat kemarin mengatakan pembahasan dana/anggaran Pemilu 2024, saat ini sudah memasuki tahapan atau hitung-hitungan sharing dengan kabupaten/kota untuk urusan pengadaan logistik. "Rapat internal di sekretariat mematangkan rencana sharing urusan pembiayaan logistik dan item lainnya," ujar Lidartawan.
Pasalnya, kata Lidartawan pada tahun 2024, Pilgub Bali dan Pilkada Kabupaten/Kota akan digelar bersamaan. Untuk anggarannya sangat penting dirancang sejak sekarang. "Supaya tidak terjadi penganggaran ganda. Jangan sampai di Provinsi Bali menganggarkan, di kabupaten dan kota juga menganggarkan objek yang sama. Bisa jadi temuan dan kasus hukum, di sini perlu kehati-hatian dan ada kesepakatan dengan KPU kabupaten/kota," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Kemarin KPU Bali sudah membagi-bagi apa saja yang akan dibebankan kepada KPU kabupaten/kota dan apa saja yang akan ditanggung oleh KPU Bali. "Mulai pengadaan kotak dan bilik suara di kabupaten/kota. Kemudian alat tulis saat coblosan sampai biaya konsumsi petugas KPPS kita mulai rencanakan sharingnya," ujar Lidartawan.
Nantinya, kalau perencanaan sharing sudah selesai di KPU Bali, maka akan diundang KPU kabupaten/kota untuk finalisasi. Setelah disetujui barulah anggaran Pilgub Bali 2024 akan disodorkan ke Gubernur Bali dan DPRD Bali. "Nanti untuk pembahasan anggarannya, sudah jelas Pemprov Bali akan melibatkan Sekda di kabupaten/kota dan Provinsi Bali. Di sana akan dibagi, siapa membiayai apa? Supaya tidak double," ujar pria asal Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ini.
Sementara pendataan pemilih berkelanjutan kata Lidartawan fokus pada perkembangan pemilih. "Berapa yang meninggal, berapa yang dinyatakan punya hak memilih, itu kita lakukan pemutakhiran," ujar Lidartawan. Sementara secara terpisah Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM, Gede John Darmawan mengatakan KPU Bali juga melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran."Data pemilih ini akan menjadi acuan dalam menyusun anggaran, yang akan diajukan ke pemerintah daerah," ujar mantan Ketua KPU Denpasar.
Pasalnya, menurut John Darmawan untuk menentukan jumlah TPS (tempat pemungutan suara) tergantung jumlah pemilih. "Saling terkait, pengadaan TPS memerlukan anggaran. Berapa jumlah TPS yang disiapkan? Tergantung jumlah pemilih. Maka data pemilih dihitung dan pemutakhiran," ujar John Darmawan. *nat
1
Komentar