nusabali

Dinas PU Bali Surati Pemilik Lahan di 22 Desa

Terkait Rencana Proyek Jalan Tol Gilimanuk- Mengwi

  • www.nusabali.com-dinas-pu-bali-surati-pemilik-lahan-di-22-desa

Perbekel dan camat diminta agar mengawal pembangunan ini dengan baik. Jangan sampai dalam perjalanan waktu adanya hambatan.

TABANAN, NusaBali

Proses menuju pembangunan Jalan Tol Gilimanuk, Jembrana –Mengwi, Badung, sepanjang 95 km, terus dimatangkan. Khusus untuk jalan tol yang melintasi wilayah Kabupaten Tabanan, rencananya akan disosialisasikan oleh Dinas PU Provinsi Bali dan PT Sumber Rhodium, salku pelaksana, ke pemilik lahan mulai Senin (14/6), sesuai jadwal.

Rencana sosialiasi itu terungkap saat Sekda Tabanan Gede Susila bersama perwakilan Dinas PU Provinsi Bali dan PT Sumber Rhodium,  menyerahkan surat undangan sosialisasi. Undangan kepada warga itu terkait pembangunan jalan tol kepada camat dan perbekel desa terdampak di Kantor Bupati Tabanan, Kamis (10/6).

Jalan tol tersebut melintasi 22 desa di tujuh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Lahan terdampak dengan luas bidang tanah sekitar 2.500. Desa yang terdampak adalah Desa Selabih, Lalanglinggah, Lumbung, Bengkel Sari, dan Antosari di Kecamatan Selemadeg. Desa Bajera Utara, dan Selemadeg di Kecamatan Selemadeg. Desa Megati, Gadungan, dan Bantas di Kecamatan Selemadeg Timur. Desa Timpag, Sembung Gede, Kesiut, dan Batuaji, di Kecamatan Kerambitan. Desa Riang Gede di Kecamatan Penebel. Desa Wanasari, Buahan, dan Desa Tunjuk di Kecamatan Tabanan. Dan, Desa Marga Dauh Puri, Tegal Jadi, Marga, dan Desa Selanbawak di Kecamatan Marga.

Saat penyerahan surat undangan tersebut, Sekda Susila menekankan kepada camat dan perbekel yang mengambil surat undangan itu, agar surat  diserahkan ke masing-masing warga yang lahannya terlintasi jalan tol. Perbekel dan camat diminta agar mengawal pembangunan ini dengan baik. Jangan sampai dalam perjalanan waktu adanya hambatan. “Sosialiasi yang digelar ini harus disampaikan dengan baik agar warga terdampak mendapatkan informasi dengan baik pula,” tegasnya.

Sekda Susila berjanji bahwa pemerintah akan membuka ruang untuk masyarakat berkomunikasi jika ada hal-hal yang belum dipahami. Terpenting, tegasnya, pemilik lahan agar tidak terburu-buru menjual lahannya sebelum ada penetapan lokasi (penlok). Selain itu akan ada informasi lebih lanjut dari pemerintah atau dinas terkait yang menangani pembangunan proyek Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi ini.

Sekda Susila juga mengharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi, tergiur, dan mendapatkan informasi yang menyesatkan terkait proyek tersebut. ‘’Karena proyek ini untuk kepentingan kita semua. Pemerintah tentunya telah mempertimbangan sesuatu dengan kondisi standar-standar yang tidak akan merugikan masyarakat,” jelasnya.

Pejabat asal Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan ini menambahkan, pembangunan jalan tol Gilimanuk - Mengwi di Tabanan ini akan berdampak untuk perekonomian di Tabanan kedepan. Apalagi sesuai usulan Bupati Tabanan kepada Gubernur Bali, ada pertumbuhan ekonomi baru di tempat-tempat tertentu untuk kepentingan Tabanan. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak semata-mata untuk jalan tol. Terlebih lagi,  Tabanan menggeliatkan pertumbuhan perekonomian dengan perubahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

“Ditambah lagi, Bupati Tabanan telah mengusulkan agar ada pintu keluar tol dan spot jalur sepeda motor dan sepeda gayung di lintasan wilayah Kabupaten Tabanan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Provinsi Bali I Wayan Putu Suarjana dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, jalan tol Gilimanuk - Mengwi ini merupakan sambungan atau kelanjutan proyek sebelumnya yang sudah dibangun melintasi Manggarai – Jember – Banyuwangi. Untuk di Bali pembangunan jalan tol ini tidak hanya berhenti pada perlintasan Gilimanuk – Mengwi. Sesuai rancangan, proyek tol ini akan berlanjut dari Mengwi lanjut ke Desa  Batuan – Pantai Purnama, Desa/Kecamatan Sukawati, hingga tembus ke Pelabuhan Padangbai, Karangasem. “Jalan tol di Bali ini akan membentang dari barat hingga timur. Nantinya ada lima atau enam target jalan tol yang akan dibuat di Bali,” paparnya.

Jelas Suarjana, dari sisi utara hingga selatan Bali sudah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan jalan shortcut (jalur pendek). Saat ini sudah menyelesaikan shortcut di titik 3,4,5,6. Sedangkan titik 7 dan 8 sedang proses lelang dan sudah evaluasi dari kementerian yang sekaligus mendanai proyek tersebut. Rencananya, proyek shortcut dengan desain dari Pemprov Bali ini akan terdiri hingga titik 9,10,11,12. Titik terakhir berada di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, dan akan direalisasikan pada tahun 2022.

Jelas Suarjana, terkait pembangunan jalan tol ini tentu pembebasan lahan menjadi hal penting. Dia berharap para camat dan perbekel selalu ujung tombak di bawah agar bisa menyampaikan kepada masyarakatnya masing-masing bahwa betapa bermanfaatnya lahan mereka setelah adanya jalan tol. Apalagi dari Pemkab Tabanan sudah mengusulkan pembuatan sejumlah simpang susur sebagai pintu keluar tol.

“Jangan khawatir, masyarakat di Tabanan ini disediakan pintu keluar tol dan akan disediakan juga spot jalur sepeda motor dan sepeda gayung. Sehingga itu akan mendongkrak pendapatan daerah Tabanan maupun masyarakat,” terang Suarjana.

Dia berharap, masyarakat yang lahannya terkena jalur tol agar jangan terburu-buru menjual lahan. Lahan pada sisi kanan maupun sisi kiri yang nantinya terkena dampak tol ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Jangan sampai lahan masyarakat ini dimanfaatkan oleh para calo, karena itu akan menghambat program pemerintah dan merugikan pemilik lahan itu sendiri. “Pengalaman sebelumnya pada pembebasan shortcut, ada sejumlah lahan yang sudah dijual namun karena terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga dananya terpaksa kami titip di pengadilan hingga saat ini,” tandas Suarjana. *des

Komentar