293 Majelis Pengawas Notaris Resmi Dilantik

Dengan dilantiknya MPN ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan izin saat pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Cahyo R Muzhar, mengatakan dengan dilantiknya para MPN ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan perizinan dan pemangkasan regulasi. Percepatan ini, lanjut dia, setelah adanya pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat yang berimbas pada lambatnya pergerakan ekonomi.

“Saat ini diperlukan dukungan yang lebih besar dari apa yang sudah notaris berikan selama ini. Notaris diharapkan lebih teliti dan lebih cermat dalam membuat akta, tidak menunda-nunda pekerjaan, berperan aktif dalam penyusunan regulasi, dan terus beradaptasi terhadap kemajuan Indonesia,” kata Cahyo.

Lebih lanjut dikatakan Cahyo, untuk mendukung pelaksanaan tugas notaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) telah membuat buku panduan yang memuat berbagai regulasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang notaris. Dia juga mengingatkan MPN untuk tetap menjalankan tugas pembinaan terhadap notaris dengan mengadakan sosialisasi secara berkala agar para notaris melaksanakan jabatannya secara profesional dan bermartabat. “Keberadaan notaris dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong kemudahan berusaha dan keberadaannya dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.

Cahyo melanjutkan, melalui pengawasan yang dilakukan oleh MPN, diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi lebih baik, lebih cepat, dan berkepastian hukum, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat publik yang dalam menjalankan tugasnya sangat berkaitan erat dengan layanan publik yang diselenggarakan. Dia juga berharap agar notaris dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

“Tentunya saya juga mengajak para anggota yang dilantik agar bertindak professional, adil, dan tidak memihak dalam melakukan pengawasan terhadap notaris, sehingga masyarakat terlindungi dari tindakan-tindakan dan perilaku notaris yang kurang professional,” tegasnya. *dar