ADD Dipotong, Desa Terancam Tak Bisa Beli ATK

Langkah ini bagian dari kebijakan refocusing (memrioritasan) anggaran karena pandemi Covid-19. Salah satu dampaknya, pemerintah desa terancam tak bisa beli ATK (alat tulis kantor).  

Informasi yang dihimpun, Kamis (10/6), total pagu ADD untuk tahun 2021 Rp 91 miliar lebih, kemudian untuk efesiensi anggaran karena pandemi Covid-19, Pemkab Tabanan memangkas Rp 6 miliar. Sisa dari pemotongan ini setelah dikurangi pencairan ADD Januari - Juni dan pemenuhan Siltap, maka tersisa Rp 1,4 miliar. Jumlah ini akan dibagi rata per desa untuk pemenuhan kebutuhan operasional. Diprediksi tiap desa mendapatkan sekitar Rp 11 juta lebih untuk anggaran operasional. Pemotongan ADD ini setelah pencairan bansos yang difasilitasi anggota DPRD.

Ketua Forum Perbekel Tabanan I Gede Komang Restan Wisnawa membenarkan adanya pemotongan ADD untuk tahun 2021. Namun secara resmi belum ada penyampaian dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Tabanan. “Info awal, memang disampaikan adanya pemotongan anggaran dari DPMD. Tetapi penyampaian secara resmi berupa surat, belum ada,” ujarnya, Kamis (10/6).

Restan Wisnawa yang juga Perbekel Delod Peken, menambahkan jumlah ADD yang dipotong belum diketahui secara pasti. Dia mendengar informasi pemotongan sebesar Rp 6 miliar. Pemangkasan ADD ini lebih diperuntukkan ke pengurangan biaya operasional. “Imbas dari pengurangan ini memang ke operasional jadinya, bisa-bisa nanti tidak bisa bayar listrik, tidak bisa beli air, atau tidak bisa membeli ATK,” katanya.

Restan Wisnawa memaklumi adanya pengurangan tersebut, terlebih lagi desa tetap harus berkomitmen untuk penanggulangan Covid-19 supaya cepat clear.

Sedangkan program desa ditunda sementara dan dilanjutkan tahun berikutnya. “Biaya operasionalnya terlebih dahulu dianggarkan, untuk program bisa dibuat tahun berikutnya,” katanya.

Disinggung terkait dengan pengurangan ADD tersebut apakah berdampak pada gaji perangkat desa, Restan Wisnawa menegaskan untuk sementara waktu tak berimbas pada gaji perangkat desa.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DPMD Tabanan Roemi Liestyowati, enggan berkomentar masalah pengurangan ini. Menurutnya, masalah anggaran sudah ada yang menangani. “Itu urusan tim yang  membidangi anggaran,” ujar singkat. *des