PHRI Karangasem Laporkan Semua Karyawannya 'OTG'

PHRI Karangasem berharap kebijakan pemerintah agar membayar premi BPJS, rekening listrik, dan biaya-biaya pokok lainnya. Harapan itu disampaikan saat Diskusi Kelompok Terpumpun bertajuk ‘Karangasem Zona Hijau, Pariwisata Bangkit’ di Taman Surgawi Resort, Banjar Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Minggu (6/6).

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace hadir sebagai narasumber. Diskusi juga dihadiri Bupati Karangasem I Gede Dana, Ketua BTB (Bali Tourism Board) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana, dan Kepala BI Cabang Bali Trisno, dan para pelaku pariwisata. Mantan Ketua PHRI Karangasem Ida Made Alit berharap ada kebijakan dari pemerintah membantu karyawan hotel dan restoran yang di-PHK atau yang dirumahkan. Mereka yang tidak lagi mendapatkan penghasilan agar dibantu untuk bayar premi BPJS dan rekening listrik.

Mantan Ketua PHRI Karangasem lainnya, I Wayan Tama, juga berharap pengusaha restoran terutama yang izin penjualan minuman beralkohol telah berakhir agar dapat bantuan biaya memperpanjang izin. Bupati Gede Dana menanggapi persoalan yang dihadapi karyawan hotel dan restoran. “Rekening listrik itu ranahnya PT PLN. Sedangkan biaya memperpanjang izin menjual minuman beralkohol ada ketentuan yang mengatur. Jika tidak dipungut, kami kena pemeriksaan BPK,” kata Bupati Gede Dana.

Diakui pandemi Covid-19 membuat industri pariwisata terpuruk. Awalnya target pajak hotel dan restoran tahun 2021 sebesar Rp 45 miliar, sementara tercapai Rp 400 juta di triwulan I. Wagub Cok Ace juga mengakui industri pariwisata masih terpuruk. Saat mengawali buka objek wisata justru penularan Covid-19 meningkat. “Cara paling tepat untuk sementara mesti berdamai dengan Covid-19 dan tetap melaksanakan protokol kesehatan,” tegas Wagub Cok Ace. Di sela-sela acara Cok Ace membagikan tanda anggota PHRI Karangasem untuk 136 anggota yang terdata. *k16