Dana Bansos Masih Jadi Usulan Klasik
Saat Anggota DPRD Bali Gelar Reses Temui Konstituen
Anggota DPRD Bali harus siasati dengan memberikan pengertian kepada konstituen, karena dana hibah angkanya terus menurun dampak Pandemi Covid-19.
DENPASAR, NusaBali
Reses (penyerapan aspirasi) DPRD Bali yang dilaksanakan mulai 11 Juni sampai 17 Juni 2021 mendatang, masih diwarnai usulan klasik berupa dana hibah/bansos untuk masyarakat. Para politisi Renon (DPRD Bali) pun harus siasati dengan memberikan pengertian kepada konstituen, karena hibah DPRD Bali angkanya terus menurun dampak Pandemi Covid-19.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta dihubungi NusaBali, Selasa (15/6) siang mengatakan usulan bansos/hibah oleh masyarakat masih menjadi usulan yang mendominasi ketika dirinya terjun reses di dapil (daerah pemilihan). "Bisa dimaklumi, karena masyarakat kondisinya saat ini sangat perlu sentuhan pemerintah. Kami di dewan yang memfasilitasi tentu harus menyuarakan di DPRD Bali. Hanya saja dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini, bansos/hibah yang kita fasilitasi kan angkanya tidak maksimal," ujar politisi asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ini.
Juliarta mengatakan usulan masyarakat di Klungkung supaya dana bansos dan hibah diberikan karena mampu memutar perekonomian masyarakat bawah. Sebab kelompok masyarakat yang menerima bansos dan hibah dalam pemanfaatannya melibatkan usaha kecil menengah. "Tapi di APBD Perubahan 2021 ini akan ada rasionalisasi juga. Padahal dana bansos/hibah ini memutar perekonomian di bawah. Apalagi dalam kondisi Pandemi Covid-19 begini," ujar Juliarta.
Dana bansos/hibah yang difasilitasi DPRD Bali pada APBD Induk Tahun 2020 dipangkas dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 1 miliar, karena refocusing anggaran sebagai dampak Pandemi Covid-19. Untuk APBD Tahun 2021 ini, informasi terbaru hibah/bansos dewan diprediksi bakal menurun lagi angkanya. Juliarta ditanyakan begitu mengatakan belum ada kepastian angka. "Belum diputuskan angkanya. Sudah pasti turun lagi," ujar Juliarta.
Selain usulan bansos/hibah menurut Juliarta, aspirasi masyarakat saat reses masih seputar masalah keluhan petani yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena pemerintah pusat melakukan penurunan alokasi pupuk bersubsidi kepada petani. "Belum ada solusi maksimal mengatasi kesulitan petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal masalah pupuk terkait dengan masalahan ketahanan pangan kita," ujar Anggota Komisi I membidangi politik, hukum, keamanan dan aparatur daerah ini.
Sementara Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa secara terpisah juga mengatakan masa reses dewan, memang masih diwarnai usulan dana bansos/hibah. "Tetapi kita sosialiasikan dan jelaskan bahwa ada refocusing anggaran karena Pandemi Covid-19. Masyarakat kami di Dapil Jembrana memaklumi setelah kita jelaskan. Karena memang program prioritas penanganan Covid-19 lebih diutamakan oleh pemerintah," ujar Diah Srikandi.
Ditegaskan Diah Srikandi, selain usulan bansos/hibah, saat reses dirinya di Jembrana juga mendapatkan aspirasi infrastruktur, penataan sungai. "Ini sesuai dengan bidang kami di Komisi III membidangi infrastruktur. Astungkara usulan infrastruktur di Jembrana kita kawal, kita komunikasikan dengan stakeholder terkait," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali membidangi infrastruktur dan pembangunan ini. *nat
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta dihubungi NusaBali, Selasa (15/6) siang mengatakan usulan bansos/hibah oleh masyarakat masih menjadi usulan yang mendominasi ketika dirinya terjun reses di dapil (daerah pemilihan). "Bisa dimaklumi, karena masyarakat kondisinya saat ini sangat perlu sentuhan pemerintah. Kami di dewan yang memfasilitasi tentu harus menyuarakan di DPRD Bali. Hanya saja dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini, bansos/hibah yang kita fasilitasi kan angkanya tidak maksimal," ujar politisi asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ini.
Juliarta mengatakan usulan masyarakat di Klungkung supaya dana bansos dan hibah diberikan karena mampu memutar perekonomian masyarakat bawah. Sebab kelompok masyarakat yang menerima bansos dan hibah dalam pemanfaatannya melibatkan usaha kecil menengah. "Tapi di APBD Perubahan 2021 ini akan ada rasionalisasi juga. Padahal dana bansos/hibah ini memutar perekonomian di bawah. Apalagi dalam kondisi Pandemi Covid-19 begini," ujar Juliarta.
Dana bansos/hibah yang difasilitasi DPRD Bali pada APBD Induk Tahun 2020 dipangkas dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 1 miliar, karena refocusing anggaran sebagai dampak Pandemi Covid-19. Untuk APBD Tahun 2021 ini, informasi terbaru hibah/bansos dewan diprediksi bakal menurun lagi angkanya. Juliarta ditanyakan begitu mengatakan belum ada kepastian angka. "Belum diputuskan angkanya. Sudah pasti turun lagi," ujar Juliarta.
Selain usulan bansos/hibah menurut Juliarta, aspirasi masyarakat saat reses masih seputar masalah keluhan petani yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena pemerintah pusat melakukan penurunan alokasi pupuk bersubsidi kepada petani. "Belum ada solusi maksimal mengatasi kesulitan petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal masalah pupuk terkait dengan masalahan ketahanan pangan kita," ujar Anggota Komisi I membidangi politik, hukum, keamanan dan aparatur daerah ini.
Sementara Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa secara terpisah juga mengatakan masa reses dewan, memang masih diwarnai usulan dana bansos/hibah. "Tetapi kita sosialiasikan dan jelaskan bahwa ada refocusing anggaran karena Pandemi Covid-19. Masyarakat kami di Dapil Jembrana memaklumi setelah kita jelaskan. Karena memang program prioritas penanganan Covid-19 lebih diutamakan oleh pemerintah," ujar Diah Srikandi.
Ditegaskan Diah Srikandi, selain usulan bansos/hibah, saat reses dirinya di Jembrana juga mendapatkan aspirasi infrastruktur, penataan sungai. "Ini sesuai dengan bidang kami di Komisi III membidangi infrastruktur. Astungkara usulan infrastruktur di Jembrana kita kawal, kita komunikasikan dengan stakeholder terkait," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali membidangi infrastruktur dan pembangunan ini. *nat
Komentar