Senator Gede Agung Terima Aspirasi BMPS Bali

Ketua BMPS Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra seraya mengucapkan terimakasih kepada Senator AA Gde Agung mengatakan kondisi sekolah swasta seperti sedang berkompetisi mencari siswa. Sekolah swasta seperti terhimpit oleh kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berkeadilan.

Contoh yang terjadi setiap tahun, yakni implementasi PPDB yang melenceng dari aturan yang ada. Misalnya saja satu rombongan belajar (rombel) yang semestinya 32 orang, malah berubah menjadi lebih dari 40 orang siswa. “Kami minta pemerintah juga taat azas. Kalau sebuah sekolah negeri kapasitas yang ditetapkan hanya 400 kursi, jangan ada lagi PPDB gelombang kedua. Akhirnya dibuat kebijakan baru yang memaksakan hingga dua kali lipatnya,” terangnya.

Kemudian, pembangunan sekolah-sekolah negeri baru yang sangat gencar dilakukan saat ini juga semakin membuat sekolah swasta sulit untuk bergerak. Padahal, pemerintah semestinya memberdayakan sekolah swasta yang sudah ada, yang bahkan sudah terbukti mencerdaskan kehidupan bangsa sebelum kemerdekaan. Selain itu, persoalan ditariknya guru Diperbantukan (DPK) juga tak luput dari keluhan BMPS.

Menurutnya, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31, menurut Ambara, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar warga negaranya, baik lewat APBN maupun APBD. Sehingga pemerintah wajib membayar gaji guru di sekolah swasta. Dengan demikian, beban yayasan selaku pengelola sekolah swasta lebih ringan. “Intinya, nasib sekolah swasta tergantung dari jumlah peserta didiknya sebagai sumber biaya operasional. Jangan sampai sekolah swasta yang bernilai sejarah hanya tinggal kenangan. Semoga aspirasi kami bisa disalurkan ke eksekutif,” katanya.

Sementara itu Senator AA Gde Agung mengatakan, dunia pendidikan Pulau Dewata harus dibuatkan mapping berbasis data akurat untuk mengetahui kebutuhan sekolah di sebuah wilayah. Dalam hal ini, sekolah swasta juga dihitung dan diikutkan dalam PPDB. “Kita tidak boleh melupakan sejarah, bahwa sebelum Indonesia merdeka ini sudah ada sekolah-sekolah swasta yang mendidik bangsa kita,” ujarnya.

Menurut Panglingsir Puri Ageng Mengwi ini, akar permasalahan dari kisruh pemerintah dengan yayasan pengelola sekolah swasta adalah adanya inkonsistensi dari petunjuk PPDB. Jika saja tidak keluar rel, maka tidak ada persoalan. Dirinya mengaku akan memperjuangkan aspirasi BMPS ke tingkat daerah dan pusat dalam waktu dekat. Meskipun sebelumnya telah menyampaikan beberapa aspirasi dengan Mendikbud Ristek dalam rapat beberapa hari lalu. “Saya akan coba sampaikan lagi aspirasi ini,” kata Bupati Badung dua periode ini. *ind