Kader Senior Golkar Minta Fokus ke 2024
Kasus Muntra Tidak Perlu Didorong ke Mahkamah Partai
DENPASAR, NusaBali
Memanasnya internal DPD I Golkar Bali yang dipicu dengan mundurnya Ketua Badan Hukum dan HAM Golkar Bali I Wayan Muntra, diminta disudahi.
Kader senior Golkar yang mantan Ketua Harian DPD I Golkar Bali I Gusti Putu Wijaya mengatakan kader Golkar lebih baik konsolidasi dan rekonsiliasi internal, dengan komitmen dan kesungguhan hati.
Wijaya mengatakan konsolidasi dan rekonsiliasi bukan hanya pada persoalan kader senior Wayan Muntra. Namun dari seluruh riak-riak yang selama ini bikin Golkar selalu panas. “Bukan hanya masalah Wayan Muntra saja. Ini untuk seluruh rentetan peristiwa internal yang membuat Golkar Bali, selama ini seolah-olah ada perpecahan. Ya banyak itu rentetannya,” kata mantan anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali selama 2 periode, dihubungi NusaBali, Sabtu (19/6) siang.
Wijaya berharap kasus mundurnya Wayan Muntra sebagai pengurus (Wakil Ketua Bidang Hukum) DPD I Golkar Bali, karena merasa tidak dihargai saat memegang jabatan Ketua Bakum dan HAM Golkar Bali, tidak lagi didorong-dorong untuk dibawa ke Mahkamah Partai. “Janganlah didorong-dorong lagi ke Mahkamah Partai. Nanti habis waktu, habis tenaga, dan habis biaya,” imbuh politisi asal Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, ini.
Menurut Wijaya, adanya pernyataan Ketua Mahkamah Partai Golkar Adies Kadir dan fungsionaris DPP Golkar Dewa Made Widiasa Nida, bahwa setiap kader yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur Mahkamah Partai memang benar. Namun tidak semua diselesaikan ke Mahkamah Partai. “Tetapi, kan ada diatur dalam AD/ART, masalah apa saja yang bisa dilanjutkan ke Mahkamah Partai. Tidak semua masalah internal bisa dibawa ke Mahkamah Partai. Ya rekonsiliasi dan konsolidasi lah kawan-kawan di Golkar Bali. Jangan mendorong-dorong ke Mahkamah Partai,” tegasnya.
Wijaya menyebutkan fokus dalam menghadapi Pemilu 2024 lebih penting, ketimbang ribut di internal mengurusi hal yang kurang penting. “Partai lain sudah bersiap mau tahapan verifikasi parpol untuk Pemilu 2024. Kita harus konsolidasi juga untuk menyongsong Pemilu 2024,” ucap mantan Ketua Bidang OKK DPD I Golkar Bali, ini.
Sementara anggota Departemen Pariwisata dan Ekonomi DPP Golkar Dewa Made Widiasa Nida secara terpisah mengatakan pernyataa Adies Kadir selaku kader senior di DPP dan Ketua Mahkamah Partai tidak salah. “Memang salah? Ketika seorang Pak Adies Kadir menyarankan kader di Bali ada yang merasa dizolimi menempuh jalur Mahkamah Partai? Nggak masalah kok dengan pernyataan beliau (Adies Kadir),” ujar Dewa Nida.
Dewa Nida pun mengatakan DPD I Golkar Bali, melalui Ketua OKK Dewa Made Suamba Negara, yang mendukung setiap perselisihan di organisasi dibawa ke Mahkamah Partai, adalah pernyataan kebakaran jenggot. “Ngapain kebakaran jenggot? Bagi saya selaku pengurus DPP Golkar, dalam setiap penyelesaian masalah di organisasi yang akan berproses ke Mahkamah Partai, ada mekanisme dan prosesnya. Nggak perlu emosi lah,” tegas politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, ini. *nat
1
Komentar