Dewan Soroti Semrawutnya Kabel dan Tiang Listrik

Kondisi ini dinilainya sangat mencoreng wajah kota yang notabene sebagai destinasi pariwisata yang seharusnya mendapat perhatian serius dengan menata serapi mungkin agar kota tetap tampak asri nan indah.

Sorotan atas semrawutnya utilitas itu terungkap saat rapat kerja antara Komisi III DPRD Denpasar dengan sejumlah OPD serta stakeholder terkait lainnya, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi informasi dan Statistik, Satpol PP, Dinas PUPR, PLN dan Telkom di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (23/6).

Selain menyoroti semrawutnya kondisi tiang serta kabel listrik maupun telepon, Dewan juga mengkritisi keberadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang sangat minim. “Kami menginginkan Kota Denpasar menjadi kota yang terang di malam hari,” ungkap Ketua Komisi III, Eko Supriadi, membuka pertemuan lintas lembaga ini.

Demikian halnya dengan keberadaan parkir di badan jalan yang kini berubah menjadi tempat berjualan para pedagang bermobil. Kondisi ini dinilainya kian menambah wajah kota menjadi tidak tertata rapi dan kurang indah. “Kami menyadari pandemi Covid-19 ini memaksa masyarakat harus putar otak mencari celah usaha untuk bisa bertahan hidup,” terang Eko. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, menegaskan terkait keberadaan LPJU pihaknya kini tengah melakukan validasi data LPJU yang diperlukan untuk menerangi Kota Denpasar.

“Kajian teknis pun sudah kami lakukan untuk mewujudkan LPJU yang terang namun hemat biaya. Karenanya kami berencana mengganti lampu mercury dengan lampu LED,” terang Sriawan. Pihaknya juga mengakui, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini banyak terjadi pelanggaran parkir yang berubah menjadi tempat berjualan. “Kondisi ini sudah dikoordinasikan dengan Perumda Pasar agar para pedagang tersebut bisa diakomodir di Pasar yang ada di Kota Denpasar,” jelas Sriawan.

Terkait semrawutnya kabel dan tiang listrik maupun telepon, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfos) Kota Denpasar, I Dewa Made Agung menampik hal itu bukan menjadi ranah Diskominfo, melainkan sudah menjadi bagian penanganan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, I Wayan Dirga Yasa membenarkan, masalah penataan tiang maupun kabel lintrik dan telepon menjadi tugas PUPR. Atas kesemrawutan penataan tersebut, Dirga Yasa mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti PLN dan Telkom maupun provider yang ada di Denpasar.

Pihak Telkom merasa terus menerus dikambinghitamkan atas kesemrawutan tersebut. Padahal, di Kota Denpasar banyak provider yang berkepentingan. Mencermati pejelasan tersebut, anggota Komisi III, AA Susruta Ngurah Putra menegaskan perlunya dibuat pilot project tentang penggunaan tiang bersama beberapa provider, sehingga wajah kota tertata dan tetap tampak asri. *mis