Pemkab Kucurkan Bantuan Sosial Hingga Program Pemberdayaan

Banyak program yang dikucurkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara keroyokan untuk mengatasi dampak pandemi ini. Mulai dari program bantuan sosial hingga program pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut dipaparkan Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat membacakan jawaban bupati  atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng, dalam rapat pada Jumat (25/6) pagi, di ruang sidang utama DPRD Buleleng. Upaya pengentasan kemiskinan yang kembali meningkat 0,13 persen dari 2019 ke 2020, menurut Wabup Sutjidra, sudah dilakukan dengan maksimal. Penanganan dampak ekonomi pada masa pademi diawali dengan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) maupun melalui pemanfaatan belanja tak terduga (BTT).

“Program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin, sudah diupayakan maksimal. Mulai dari pemberian bantuan sosial tunai dalam bentuk BLT, BLT-DD, dan BST, pemberdayaan masyarakat dalam program padat karya, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,” ucap Wabup asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, ini.

Wabup Sutjidra juga mengatakan penciptaan iklim usaha kecil menengah, pengembangan kewirausahaan, juga sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka di 2020 lalu. Pergerakan pemerintah di tahun pertama wabah pandemi juga sangat masif. Pengendalian tingkat inflasi daerah dilakukan dengan berbagai inovasi program. Mulai dari stimulan usaha kepada lumbung pangan mandiri dengan bantuan bibit tanaman dengan sasaran rumah tangga, pemanfaatan, dan konsumsi beras dan buah lokal untuk perputaran ekonomi daerah hingga operasi pasar murah yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Buleleng.

Rapat kemarin dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Sekretaris DPC PDIP Buleleng ini mengatakan, jawaban Bupati Buleleng ini akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus (pansus). “Nanti pansus yang akan melakukan pembahasan intern dengan pemerintah daerah. Termasuk menyempurnakan ranperda lainnya yang dibahas pada masa sidang ketiga ini,” kata Supriatna. *k23